Jokowi: “Vaksin Corona untuk masyarakat Nusantara gratis”

Jokowi: "Vaksin Corona untuk masyarakat Nusantara gratis"
16 Desember 2020, 14: 32 WIB

Diperbarui 5 jam yang lalu

Presiden Joko Widodo meniti akun YouTube Sekretariat Presiden dalam Rabu (16/12) siang mengumumkan pengoperasian vaksinasi corona untuk seluruh bangsa gratis.

Pengumuman ini disampaikan presiden setelah “menerima masukan dari masyarakat” dan melakukan “penghitungan ulang mengenai keuangan negara”.

“Jadi setelah menerima masukan dari masyarakat, dan setelah kalkulasi ulang, melakukan penghitungan kembali mengenai keuangan negara, dapat aku sampaikan vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis, ” kata Jokowi dalam keterangan persnya di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (16/12). “Sekali lagi gratis tidak dikenakan biaya sama sekali. ”

Jokowi melanjutkan, “Untuk itu saya instruksikan dan saya perintahkan kepada segenap jajaran kabinet, kementerian dan negeri daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021. ”

Selain itu, kepala mengatakan telah menginstruksikan menteri keuangan untuk memprioritaskan dan merealokasi sejak anggaran lain terkait ketersediaan dan vaksinansi gratis, “Sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tak mendapatkan vaksin. ”

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga mengumumkan hendak menjadi penerima vaksin pertama, “untuk memberi kepercayaan dan keyakinan pada masyarakat bahwa vaksin yang digunakan aman. ”

Presiden juga mengingatkan masyarakat untuk terus menjalankan 3M, yakni mengenakan masker, menjaga renggang, dan mencuci tangan, untuk kebaikan semuanya.

Pernyataan Jokowi itu menyusul kewaswasan sejumlah pihak akan terjadinya komersialisasi vaksin. Sebab sebelumnya, pemerintah merancang dua skema vaksin, yakni yang gratis dan mandiri atau berbayar.

Berapa dana yang dibutuhkan?

Direktur Eksekutif Institute for Development on Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, mengatakan pemerintah masih bisa menggunakan Sedekah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2020 untuk menaggulangi imbalan vaksinasi Covid-19, jika dana dengan dibutuhkan sekitar Rp55, 5 triliun.

Angka itu merujuk pada maklumat Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam akhir November lalu untuk pengerjaan Covid-19, termasuk program vaksinasi.

“Jadi sumber pertama itu menggunakan SILPA tahun 2020, terutama di pemerintah was-was kan antara Rp100-150 triliun. Dengan kedua juga dari SILPA wilayah, yang juga sekitar Rp100 triliun. Bayangkan. Itu belum realokasi. Apalagi kalau anggarannya cuman Rp55 triliun, pasti bisa dibayar lunas, minus harus mengutak-atik di APBN 2021, ” kata Tauhid kepada BBC News Indonesia, Rabu (16/12).

“Kalaupun itu masih dirasakan sulit, saya kira memang kita masih bisa melayani proses realokasi dari yang kenaikannya paling besar, misalnya [Kementerian Pekerjaan Umum] PU itu kan 2021 itu hampir dua kali ganda untuk belanjanya.

“Saya kira ada problem begini, nggak mungkin seluruh anggaran PU tersebut bisa habis semua di tarikh 2021 karena ada kapasitas kelembagaan, kapasitas pengadaan barang dan pertolongan, kapasitas SDM untuk melakukan eksekusi sedemikian besar bisa selesai pada tahun 2021. Termasuk juga dalam pertahanan keamanan, yang saya kira masih bisa dilihat meskipun jumlahnya relatif lebih kecil daripada dalam, katakanlah, PU. Menurut saya itu bisa juga jadi pertimbangan, ” tambahnya.

Tauhid merujuk pada anggaran pertahanan yang meningkat sekitar Rp20 triliun dibandingkan tahun 2020.

Lebih teristimewa, Tauhid mengatakan bahwa ada bervariasi macam jenis vaksin Covid-19 secara harga yang berbeda-beda.

Dalam memperkirakan anggaran, ia mengestimasi harga vaksin untuk satu karakter adalah sekitar Rp450. 000. Pemerintah, lanjutnya, bisa memberi vaksinasi gratis pada sekitar 160 juta orang dengan menggelontorkan sekitar Rp144 triliun.

Pada hal ini, perkiraan 160 juta adalah yang jumlah yang menjelma prioritas yang harus divaksin daripada seluruh penduduk Indonesia, yang mencapai sekitar 260 juta orang.

“Apabila anggarannya lebih besar dari itu, Rp145 triliun atau lebih, maka kita bisa lihat seberapa jauh tersebut bisa dianggarkan di tahun 2022. Kan kalau kita lihat, 2021, berapa sih vaksin yang bisa disediakan oleh supplier ? Kan tidak bisa datang 320 juta vaksin, asumsinya 160 juta penduduk, pasti kan bertahap, ” tutur Tauhid.

Beberapa vaksin diperkirakan membutuhkan dua dosis buat mencapai tingkat kekebalan maksimal.

Maka waktu penulisan berita ini di dalam Rabu (16/12) sore, pemerintah belum mengumumkan jumlah dosis yang bakal disediakan dalam skema vaksinasi, maupun jenis vaksin yang akan digunakan.

Sebelumnya, pemerintah mentargetkan memvaksin sekitar 182 juta penduduk untuk mencapai kekuatan kelompok.

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito, mengatakan program vaksinasi masih sedang disiapkan.

“Mohon menunggu penjelasan yang lebih teknis ini dalam rilis selanjutnya karena masih di tahap finalisasi. Pada prinsipnya aksesibilitas masyarakatlah yang utama, ” sirih Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito, melalui pesan tercatat kepada BBC News Indonesia, Rabu (16/12).