Pilkada di tengah pandemi Covid-19, spesialis tetap khawatirkan soal klaster terakhir, Mahfud klaim ‘tidak terjadi apa-apa’

Pilkada di tengah pandemi Covid-19, spesialis tetap khawatirkan soal klaster terakhir, Mahfud klaim 'tidak terjadi apa-apa'
9 Desember 2020, 10: 01 WIB

Diperbarui 37 menit yang lalu

Kekhawatiran penyelenggaraan Pilkada 2020 bakal menjadi klaster mutakhir penyebaran Covid-19 kembali disuarakan seorang pakar penyakit menular, walaupun negeri pusat mengklaim pelaksanaan pemungutan perkataan secara umum sudah sesuai protokol kesehatan.

Seorang pakar epidemiologi mengatakan dampak Pilkada terhadap situasi pandemi belum dapat dinilai pada hari penyelenggaraan Pilkada, karena – bila ada paparan virus corona pada proses Pilkada – butuh waktu dua sampai 14 hari bertemu masa inkubasi infeksi virus corona.

Hal ini menanggapi klaim Menkopolhukam Mahfud MD yang mengatakan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada 2020, Rabu (09/12), secara umum sudah berjalan “cukup baik” yaitu sudah sesuai protokol kesehatan Covid-19.

Dalam jumpa pers daring pada Rabu (09/12) terang, Mahfud mengatakan “tidak ada kaitan antara membesarnya kasus infeksi virus corona dengan penyelenggaraan pilkada”.

“Kita telah membuktikan kepada orang-orang dulu pesimis, dan ternyata tidak terjadi apa-apa, ini membuktikan biasa-biasa saja, ” kata Menkopolhukam Mahfud.

Secara terisolasi, Badan Pengawas Pemilu pada Rabu (09/12) siang mengungkapkan temuannya bahwa ada sejumlah tempat pemungutan perkataan (TPS) di sejumlah wilayah Nusantara yang tidak menyediakan sarana “cuci tangan” dan “bilik khusus untuk calon pemilih yang suhu tubuhnya di atas 37, 3 babak celcius”.

Bawaslu juga mengklaim menemukan tersedia sejumlah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang “terpapar covid-19” dan diklaim “masih hadir di sebesar TPS”.

Pakar epidemiologi Laura Navika Yamani dari Universitas Airlangga, Surabaya memperingatkan bahwa pengawalan keamanan dampak daripada penyelenggaran Pilkada terhadap penularan Covid-19 masih harus dijalankan selama setidaknya dua pekan kedepan.

“Klaim bahwa ini Pilkada sudah dilakukan secara sukses, kami rasa memang kita tidak mampu begitu saja percaya ya 100%, karena yang ada di lapangan itu kan sebetulnya panitia dibanding Pilkada, atau Bawaslu dalam situasi ini.

“Nah, kalau kemudian Bawaslu melaporkan ada temuan-temuan yang di lapangan itu tidak sesuai dengan protokol kesehatan, ya, saya menemui ini yang harus diantisipasi, diwaspadai, dimana saja titik-titiknya, ” kata Laura kepada wartawan BBC News Indonesia, Liza Tambunan, Rabu (09/12).

“Jadi jangan sampai kemudian Pilkada ini selesai, kemudian tugas dibanding Bawaslu atau kemudian tugas dari Satgas kemudian jadi selesai, ” tambahnya.

“Artinya, saya merasa bahwa satgas ini memang sangat diperlukan pada proses Pilkada untuk memastikan adat kesehatan itu dijalankan atau tak, ” tambahnya.

“Ini menjadi bahan pertimbangan ketika nanti ditemukan banyak kasus di titik-titik tertentu, di daerah-daerah tertentu ya ini kan bisa dikaitkan dengan apa yang sudah diterapkan ketika Pilkada – benar ada korelasinya, atau tidak ada korelasi.

“Kita tahunya ketika melaksanakan pengamatan pada proses Pilkada, kemudian nanti akan menunggu, jadi di monitor. Mungkin ya dua minggu ke depan seperti apa.

Lebih lagi, Laura juga mengingatkan bahwa resiko akselarasi penulasaran juga dapat berlaku saat pengumuman kemenangan, yang peluang bisa memicu terjadi kerumunan era euforia.

“Kalau yang pengumuman sejak hasil Pilkada ini, ini yang sangat berbahaya untuk terjadi gerombolan. Padahal kita tahu resiko gerombolan terhadap penyebaran kasus ini membentuk sangat tinggi, ” ujar Laura.

Bawaslu temukan kasus-kasus rawan penularan covid-19

Secara terpisah, Badan Kepala Pemilu pada Rabu (09/12) siang menggelar jumpa pers secara daring, mengungkap berbagai temuannya bahwa tersedia sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) di sejumlah wilayah Indonesia dengan tidak menyediakan sarana “cuci tangan” dan “bilik khusus bagi calon pemilih yang suhu tubuhnya pada atas 37, 3 derajat celcius”.

“Tidak ada fasilitas cuci tangan dalam lokasi TPS, sebagaimana menjadi penopang protokol kesehatan yang diterapkan, ” kata anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin. “Itu terjadi di 1, 454 TPS. ”

Afifuddin juga melahirkan bahwa pihaknya menemukan Kelompok Pengelola Pemungutan Suara (KPPS) di satu, 172 TPS yang diklaim “masih hadir di TPS”. Dalam urusan ini, Bawaslu tidak mengungkap detil lokasinya.

Sementara, anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan, pihaknya selalu menemukan TPS di Sleman, Yogyakarta, yang disebut tidak menyediakan bilik khusus bagi pemilih yang guru tubunya di atas 37, 3 derajat celcius.

Apa yang dikatakan Menkopolhukam Mahfud MD?

Menteri Koordinator Kebijakan Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, dalam jumpa pers secara daring sekitar pukul 13. 45 WIB, mengatakan secara umum proses mas suara Pilkada 2020 sudah berjalan “cukup baik” yaitu sudah serasi protokol kesehatan Covid-19.

Hal ini berdasar olahan informasi yang dihimpun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait pengendalian Covid-19 terkait pengamalan Pilkada.

“Sudah berjakan cukup baik dalam atas 92%… kata Mahfud. “Kita sudah membuktikan kepada orang-orang zaman pesimis, dan ternyata tidak berlaku apa-apa, ini membuktikan biasa-biasa sekadar. ”

Temuan ini, menurut Mahfud, sekaligus menepis kekhawatiran sejumlah kalangan yang menganggap penyelengaraan Pilkada 2020 akan menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.

“Itu ternyata tidak tersedia bedanya trend perkembangan covid-19 jarang daerah yang melakukan pilkada secara non-pilkada, ” kata Mahfud MD dalam jumpa pers secara daring, Rabu (09/12), sekitar pukul 13. 00 WIB.

“Bahkan di daerah yang tidak ada pilkada, itu justru serangan covid juga besar, ” kata Mahfud, tanpa menyebut secara spesifik daerah yang dimaksud.

“Memang pada daerah yang ada pilkada, jalan yang terinfeksi (covid-19), ada yang besar juga, katanya.

Dengan demikian, begitu Menkopolkam, tidak ada kaitan kurun membesarnya kasus infeksi virus corona dengan penyelenggaraan pilkada.

Namun demikian Mahfud mengingatkan tahapan pilkada masih akan berlangsung sampai ada keputusan final Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta pelantikan kepala daerah terpilih.

Untuk itulah, dia meminta semua pihak “meneruskan kewaspadaan” supaya dapat menahan penyebaran covid-19 selama proses pilkada.

“Karena tersebut kita ekstra harus hati-hati, sebab bagaimanapun pilkada masih berlanjut, ” katanya. “Dan situasinya masih pandemi. ”

“Yang melakukan kerumunan ataupun pengerahan massa, aparat bisa tertular, juga orang-orang yang tidak ikut-ikutan, sehingga menjadi kluster yang membahayakan. ”

“Jangan sampai di ujung, pilkada yang sudah baik dalam tahap awal, supaya dijaga langsung sampai penetapan hasil pilkada oleh KPU.

Seperti apa pelaksanaan protokol kesehatan di Solo, Makasar dan Zona?

Sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) di Solo, Jateng, sudah menerapkan protokol kesehatan. Meski demikian, sedang ada sejumlah warga yang berat berangkat ke TPS karena takut terpapar virus covid-19.

Penerapan protokol kesehatan tubuh yang ketat salah satunya terlihat di TPS 22 Manahan, Tunggal, yang merupakan tempat calon pemangku kota nomor urut satu, Gibran Rakabuming Raka, memberikan hak suaranya.

Para-para pemilih yang berdatangan ke TPS tersebut harus menjalani pemeriksaan adat kesehatan seperti mencuci tangan, penjagaan suhu, hand sanitizer dan memakai sarung tangan plastik. Setelah itu peserta langsung mendaftar ke petugas KPPS.

Bahkan, salah satu petugas KPPS langsung melalui pengeras suara untuk mengingatkan agar menjaga jarak dan tidak terjadi kerumuman. Bahkan, sejumlah awak media yang akan meliput kedatangan Gibran untuk mencoblos juga diwajibkan untuk mencuci tangan dan penjagaan suhu.

Penerapan protokol kesehatan serupa juga diberlakukan di TPS 12 Mangkubumen. Biar demikian hingga pukul 12. 00 WIB, dari daftar hadir masih terdapat 100 lebih pemilih yang belum hadir di TPS.

“Yang datang baru 131 pemilih dari total padahal di daftar hadir pemilih ada sebanyak 235 pemilih dengan terdaftar, ” kata salah utama petugas TPS 12 Mangkubumen, Hartanto, kepada wartawan di Solo, Fajar Sodiq untuk BBC News Indonesia.

Turunnya tingkat partisipasi, ia menduga tersedia beberapa faktor, di antaranya ketakutan karena adanya pandemi covid-19. “Tadi di WA grup sendiri telah dijawil-jawil ada yang nyauri (menjawab) tidak berminat hadir, terus ada yang ketakutan hadir karena Covid. Ada besar keluarga, ” sebutnya.

Sejumlah TPS pada Medan, Sumut, sepi, warga khawatir ‘terpapar’

Sementara dari kota Daerah, Sumatra Utara, lima belas menit jelang berakhirnya waktu pemungutan suara, suasana di TPS 18 Ustaz Bunga Wijaya Kesuma masih tampak sepi.

Padahal, panitia KPPS sudah memanggil warga melalui pengeras bahana untuk datang ke TPS, sesuai dilaporkan wartawan di Medan, Dedi Hermawan yang melaporkan untuk BBC Indonesia, Rabu (09/12).

Dari 430 orang yang terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS ini, hanya 190 orang yang menggunakan sah suaranya pada Pilkada Medan yang berlangsung di tengah pandemi Covid-19.

Seman, salah seorang petugas KPPS menyatakan minat masyarakat untuk sampai ke TPS 18 menggunakan benar pilihnya pada Pilkada tahun tersebut sangat minim.

Seman menyebut sejak dibuka pukul 07. 00 WIB hingga 15 menit jelang berakhirnya waktu pemilihan, jumlah warga dengan datang ke TPS baru sekitar 190 orang.

Sementara, sebut Seman, jumlah Daftar Pemilih Tetatp (DPT) yang terdaftar di TPS 18 ada 430 orang.

“Sepi dari sebetulnya pagi, minat masyarakat untuk pegari ke TPS sangat minim pada Pilkada kali ini, ” katanya.

Seman menyatakan salah satu penyebab minimnya masyarakat datang ke TPS sebab khawatir tertular virus Covid-19.

Padahal, ujarnya, panitia telah menerapkan adat kesehatan yang ketat diawali dengan mencuci tangan dan pengecekan guru tubuh serta menyiapkan sarung tangan plastik saat masuk ke daerah pencoblosan.

Lalu, setiap orang serupa disemprot dengan cairan disinfektan pra masuk ke bilik suara era mencoblos.

“Penerapan protokol kesehatan sudah lulus ketat, tapi masyarakat masih enggan untuk datang ke TPS. Itu memilih tetap di rumah daripada datang ke TPS, ” ungkapnya.

Kondisi yang sama terlihat dalam TPS 22 kompleks Taman Taat Budi Indah Medan, yang menjelma lokasi pemungutan suara calon Walikota Medan Bobby Afif Nasution beserta istri. Di TPS yang berkecukupan dihalanan rumah mewah ini hambar sejak pagi hingga siang.

Helty Susilo, salah seorang petugas KPPS menyuarakan hingga pukul 10. 00 Wib, jumlah warga yang datang ke TPS 22 untuk menggunakan sah pilihnya baru sekitar 50 karakter dari total 314 pemilih.

Helty mengakui jumlah pemilih pada Pilkada tahun ini sangat rendah dibanding Pilkada 2015 lalu.

Jusuf Melan, lengah seorang warga Medan menyatakan awalnya ragu-ragu untuk datang ke TPS karena khawatir terpapar virus Covid-19. Namun setelah dipikir-pikir Pilkada ini hanya berlangsung sekali dalam lima tahun, Jusuf Melan memutuskan untuk datang ke TPS dengan menerapkan protokol kesehatan.

“Sayang juga agaknya dilewatkan, soalnya ini moment lima tahun sekali. Tadinya waswas sebab Covid-19, tapi saya tetap muncul ke TPS, ” kata Jusuf usai mencoblos di TPS 22 Jalan Bunga Wijaya Kesuma Padang Bulan Medan.

‘Silakan datang ke TPS, jangan lupa pakai masker’

Di Solo, putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dengan ikut berkompetisi memperebutkan kursi wali kota Solo, sudah memberikan suaranya di TPS 22, RT 04 RW 13, Kelurahan Manahan, Banjarsari, Solo, Rabu (09/12).

Usai memberikan suaranya, Gibran di hadapan wartawan, mengucapkan dirinya mengharapkan agar warga Tunggal memberikan suaranya dalam Pilkada 2020.

“Silakan datang ke TPS. TPS diperkirakan aman, nyaman, steril, jangan ingat bawa masker, ” kata Gibran.

Pesaingnya, Bagyo Wahyono, juga telah menyerahkan suara di TPS 8, Penumping, Solo, Jawa Tengah.

Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota jalur perseorangan atau non kelompok Bagyo Wahono dan FX Supardjo bersaing dalam merebut suara dengan pasangan Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosapada Pilkada Kota Solo 2020.

‘TPS tidak mencekam seperti yang dibayangkan’

Menantu Jokowi, Bobby Nasution, yang berlanggaran dalam pemilihan wali kota Zona telah memberikan hak suara pada TPS 22, kompleks Taman Setia Budi Indah Medan, Sumatra Melahirkan.

Ia tiba di TPS bersama istrinya, Kahiyang Ayu, mengenakan baju berwarna putih dan celana jeans , setelah sebelumnya berziarah ke makam ayahnya, Erwin Nasution.

Sama seperti Gibran, Bobby mengajak warga Medan untuk menggunakan hak pilih dan menegaskan bahwa “datang ke TPS tidak mencekam bagaikan yang dibayangkan”.

Nggak berbahaya, ada protokol kesehatan di dalamnya, bahkan kita selalu menyampaikan kalau bisa bawa corong tulis sendiri, ” ujar Bobby kepada wartawan.

“Yang penting hari ini umum ramai-ramai ke TPS, memberikan suaranya, memberikan pilihannya. Mudah-mudahan apa dengan kami tawarkan, program yang saya tawarkan bisa diterima dan bisa memilih kami, ” katanya kemudian.

Menurutnya, partisipasi warga Medan dalam Pilkada kali ini penting, sebab dalam pilkada sebelumnya partisipasi pemilih di Medan sangat rendah.

“Pastinya umum hari ini sudah lebih mau kotanya lebih bagus lagi, bertambah baik lagi, itu salah kepala motivasi untuk datang ke TPS. Karena memang salah satu untuk menyusun kota [adalah] dengan bisa memilih pemimpinnya itu siap motivasi masyarakat Medan, ” jelas Bobby.

Bayang-bayang Covid-19

Sementara, berdasarkan pantauan wartawan BBC News Indonesia Muhammad Irham di Makassar, Sulawesi Selatan, warga baru mulai mendatangi TPS sekitar pukul 09. 00 WITA setelah hujan yang mengguyur praja itu reda.  

Di TPS 003, Kel. Sawerigeding misalnya, warga dengan datang juga dibatasi jumlahnya, itu diminta datang sesuai jadwal detil yang telah ditulis dalam surat undangan.  

Salah satu pemilih, Rifka Amanda (19) mengatakan kepada BBC Indonesia, “[Protokol] telah oke, tertib.   Dari badan juga menyediakan penyanitasi tangan, warga yang datang juga tidak bar-bar. ”

Protokol Covid-19 diterapkan di tempat-tempat pemungutan suara, warga dengan akan memberikan hak suaranya wajib untuk cek suhu tubuh sebelum memasuki TPS.

Bila suhu tubuh lebih dari 37C, warga mau diminta untuk mencoblos di kamar khusus yang terpisah.  

Lantaran pantauan sejauh ini, belum tersedia warga yang suhu tubuhnya lebih dari batas 37C.

Selain pengukuran suhu tubuh, pemilih juga diminta menggunakan masker dan menjaga jangka 1 meter saat mengantre.

Buat menghindari kontak antar pemilih, pencelupan jari ke tinta usai mencoblos diganti dengan pemberian tinta ke jari pemilih dengan cara diteteskan.  

Makassar saat ini berada dalam kategori zona oranye Covid-19.   Dari sekitar 16. 000 petugas pemilihan yang disiapkan untuk bertugas dalam Pilkada, sekitar empat ratus di antaranya reaktif Covid-19 sesudah serangkaian tes cepat.

Pemilihan wali kota dan wakil wali kota Makassar 2020 diikuti empat pasangan bahan yakni Moh Ramdhan Pomanto-Fatmawati Rusdi (diusung Partai Nasdem dan Gerindra), Munafri Arifuddin-Abd Rahman Bando (diusung Partai Demokrat, PPP, dan Perindo).

Bagian lain ialah, Syamsu Rizal MI-Fadli Ananda (diusung Partai PDI-P, PKB, dan Hanura), serta Irman Yasin Limpo-Andi Muh Zunnun Armin Nurdin Halid (diusung Partai Golkar, PKS, dan PAN).  

Di berbagai wilayah lain, pemilik suara menggunakan kedok dan sarung tangan, serta menerapkan protokol kesehatan ketika melakukan pencoblosan surat suara.

Sementara, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan terhadap pasien Covid-19 yang dirawat di rumah kecil, petugas KPPS akan mendatangi yang bersangkutan dengan terlebih dulu berkoordinasi pihak rumah sakit

Adapun mekanisme teknisnya, menurut Arief, sangat tergantung kondisi di masing-masing rumah melempem.

Andaikata rumah sakit memiliki ruang terkuak besar, maka para pasien covid-19 bisa “dilayani” di tempat itu, kata Arief.

“Atau kalau di panti sakit, pasien tidak bisa keluar kamar, maka akan koordinasi dengan rumah sakit untuk dilayani di kamar, ” ujar Arief pada wartawan, Rabu (09/12).

“Tapi apakah kami langsung masuk kamar ataupun ada petugas yang menghubungkan, dengan teknis saya minta koordinasi secara rumah sakit, ” katanya.

Jika penderita dirawat di rumah, maka aparat akan mendatangi ke rumah per.

Pilkada 2020 semula dijadwalkan digelar di 309 kabupaten/kota untuk pemilihan sembilan gubernur dan wakil gubernur, 37 pemilihan wali kota & wakil walikota, serta 224 penetapan bupati dan wakil bupati.

KPU menganggap Yusak belum memenuhi syarat masa tunggu lima tahun setelah ditahan karena kasus korupsi.

Tingkatan Pilkada serentak tahun 2020 sebelumnya tertunda selama hampir tiga bulan akibat pandemi COVID-19 dan hangat dilaksanakan pada 9 Desember 2020.

Berita ini akan terus diperbarui