Pilkada Boven Digoel ditunda karena bahan pernah korupsi, pemilihan kepala kawasan di 10 wilayah Papua lain tetap berjalan

Pilkada Boven Digoel ditunda karena bahan pernah korupsi, pemilihan kepala kawasan di 10 wilayah Papua lain tetap berjalan

sejam yang lalu

Pemilihan kepala daerah di Kabupaten Boven Digoel, Papua, yang sepantasnya berlangsung 9 Desember besok ditunda.

Satu hari jelang pengumpulan suara, belum ada keputusan atas gugatan calon bupati Yusak Yaluwo yang dicoret karena pernah dipenjara dalam kasus korupsi. Akibatnya, KPU belum mencetak surat suara buat pilkada kabupaten itu.

Akhir November cerai-berai kericuhan pecah di Boven Digoel setelah keikutsertaan Yusak digugurkan. Pendukungnya merusak sejumlah tempat di kabupaten itu dan bentrok dengan kepolisian.

Sendi calon petahana, Chaerul Anwar, juga dibakar massa. Peristiwa itu terjadi di tengah penolakan beberapa golongan terhadap calon bupati yang mereka anggap ‘pendatang’.

Selebihnya, pilkada di 10 daerah lain di Papua lestari akan digelar. KPU mengklaim sudah mendistribusikan surat suara ke bervariasi wilayah itu.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Boven Digoel, Selasa (08/12), dijadwalkan akan membacakan hasil sidang gugatan yang diajukan Yusak. Namun dengan alasan gangguan jaringan internet, sidang putusan itu ditunda sehari.

Proses wasit di Bawaslu yang bergulir had jelang hari pencoblosan itu, sebutan Ketua KPU Papua, Theodorus Kossay, menjadi dasar penundaan pilkada Boven Digoel.

“Kami untuk sementara menunda tahapan pilkada karena ada sidang sengketa di Bawaslu. Karena sidang tersebut kami juga tidak cetak tulisan suara, ” kata Theodorus via telepon.

“Kami tunggu putusan Bawaslu, berserakan berkonsultasi ke KPU RI, baru kami bisa menjadwalkan ulang pelaksanaan tahapan berikutnya, ” ujarnya.

Penundaan itu, menurut Ketua KPU RI, Arief Budiman, untuk menghormati hak peserta pilkada menggugat pencoretan keikutsertaan itu. Arief berkata, hak untuk menggugat KPU itu dijamin UU Pilkada.

Adapun Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyebut penundaan ini diputuskan lewat forum musyarawah berbagai institusi terpaut.

Yang jelas, kata Tito kepada pers di Jakarta, Pilkada Boven Digoel akan tetap berlangsung.

Warga sempat cemas

Saat liputan ini disusun, kepolisian mengklaim situasi ibu kota Boven Digoel, Negeri Merah, kondusif.

Walau gerakan pengikut tidak lagi muncul setelah kericuhan pekan lalu, sebanyak 500 personel Polri-TNI disiagakan di kantor-kantor pemerintahan, termasuk milik KPU dan Bawaslu kabupaten.

Pernyataan itu dikatakan Kapolres Boven Digoel, AKBP Syamsurizal.

“Kami mengimbau warga untuk tidak melakukan aksi negatif. Dari awal kami sudah melakukan pendekatan persuasif ke semua klan, ” ucapnya.

Usai kericuhan akibat pencoretan Yusak pekan lalu, rapat harmonisasi terbatas tingkat menteri digelar di Jakarta. Forum di kantor Kemenko Polhukam itu hanya untuk membahas penegakan hukum terkait Pilkada Boven Digoel.

Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri yang pernah menjabat Kapolda Papua, menilai bantuan personel kepolisian menetapkan dikirim ke Boven Digoel bila konflik kembali pecah.

Pencegahan, kata Tito, perlu dilakukan karena akses menuju Boven Digoel dari kota-kota luhur memakan waktu beberapa jam.

“Aparat keamanan juga akan melakukan antisipasi termasuk pada saat pelaksanaan kalau dasar nanti potensi kekerasan atau konfliknya dianggap ada, ” ujarnya kaya dilansir Kompas. com .

Hiruk-pikuk Pilkada Boven Digoel sempat memicu kecemasan warga setempat. Beberapa hari sesudah kericuhan pecah pekan lalu, pertokoan di Tanah Merah tutup, cakap Vincent, warga lokal.

Namun Vincent berceloteh aktivitas masyarakat berangsur normal. Tempat melihat aparat keamanan terlihat berkeliling kota secara rutin.

“Orang-orang sempat bimbang dan kios- kios yang tutup sekarang sudah buka lagi. Kantor pemerintah sempat tidak buka, tapi hari ini sudah beraktivitas biasa, ” ujar Vincent.

Protes dugaan pencaplokan tanah ulayat ditunda

“Beberapa titik kaya kantor KPU, Bawaslu, Dinas Kominfo, dan tempat umum yang dipelihara ketat aparat. Mungkin mereka curiga setelah pengumuman Bawaslu ada bagian yang tidak terima, ” katanya.

Di sisi lain, dinamika pilkada itu memaksa kelompok adat di Boven Digoel menunda unjuk rasa terkait dugaan pencaplokan tanah ulayat oleh perusahaan.

Hal ini dikatakan Franky, perwakilan suku Awuyu.

“Saya terganggu situasi itu karena saya sudah menyiapkan aktivitas tanggal 1 Desember lalu buat memperjuangkan tanah adat, ” ujar Franky.

“Baru-baru ini perusahaan sudah menghunjam ke wilayah kami untuk bongkar lahan adat. Karena situasi tidak mendukung, akhirnya saya ragu untuk adakan aksi unjuk rasa. Real kami harus membuat aksi buat menyatakan penolakan, ” tuturnya.

Di samping persoalan bahan bupati Yusak Yaluwo, Pilkada Boven Digoel juga dirundung isu calon kepala daerah yang berstatus ‘warga asli dan pendatang’.

Majelis Rakyat Papua — lembaga kultural yang menggantikan secara umum masyarakat Papua serta Papua Barat — menolak pencalonan calon kepala daerah yang bukan orang asli Papua.

Calon bupati Chaerul Anwar, yang rumahnya dibakar massa pekan lalu, masuk dalam putaran isu ini. Di Pilkada Boven Digoel, Chaerul berpasangan dengan Nathalis Kaket.

Aspirasi orang asli Papua, taat peneliti di Tim Kajian Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Aisah Putri Budiatri, akan bertambah tersalurkan pada kepala daerah dengan juga berstatus orang asli.

Namun pandangan itu dianggap bentuk diskriminasi oleh pegiat HAM, Theo Hasegem. Adapun sejumlah partai berargumen bahwa kedudukan yang wajib dijabat orang sah Papua hanyalah gubernur dan pemangku gubernur.

Sebelumnya, Mabes Polri menyebut pilkada di Papua rawan konflik. Sebanyak 600 personel Brimob awal pekan ini diterbangkan ke Papua untuk membantu proteksi pilkada.

KPU Papua menyatakan telah mengirim surat suara ke 10 daerah yang menggelar pencoblosan, Rabu nanti, yaitu Keerom, Supiori, Waropen, Asmat, Merauke, Yahukimo, Pegununngan Bintang, Nabire, Yalimo, dan Mamberamo Raya.

KPU menyuarakan distribusi diprioritaskan ke lokasi dengan paling sulit diakses seperti Yahukimo.

Yuhikimo menjadi satu-satunya daerah di Papua yang akan menerapkan sistem noken pada pilkada ini. Prinsip satu orang satu suara tidak bisa diterapkan di Yahukimo, klaim KPU, karena jarak permukiman yang berjauhan satu sama lain di pegunungan itu.

Wartawan di Jayapura, Yuliana Lantipo, berkontribusi untuk artikel itu.