TPNPB-OPM tolak klaim Benny Wenda perkara pemerintah sementara Papua Barat, negeri fokus percepat pembangunan

TPNPB-OPM tolak klaim Benny Wenda perkara pemerintah sementara Papua Barat, negeri fokus percepat pembangunan
  • Ayomi Amindoni
  • BBC News Indonesia

7 menit dengan lalu

Pendukung kemerdekaan Papua berunjuk rasa pada Selasa (01/12), bertepatan dengan momen yang diyakini sejumlah kalangan sebagai hari kemerdekaan Papua.

Deklarasi pemerintahan sementara Papua Barat – yang mencakup Papua dan Papua Barat – oleh Gerakan Pembebasan, ULMWP dianggap ‘tidak memiliki legimitasi’ oleh golongan bersenjata pro-kemerdekaan Papua, TPNPB-OPM.

Kendati begitu, keduanya menentang independensi khusus kedua yang diklaim negeri Indonesia akan mempercepat pembangunan Papua.

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TNPBP-OPM) – sayap militer OPM dengan berulang kali melakukan kontak senjata dengan militer Indonesia – tak mengakui klaim ketua Persatuan Putaran Pembebasan Papua Barat (United Liberation Movement for West Papua berantakan ULMWP) Benny Wenda sebagai presiden sementara Papua Barat.

Langkah Benny Wenda dianggap justru “tidak akan menguntungkan keinginan rakyat Papua untuk lepas secara penuh” dari Indonesia.

Benny Wenda mendeklarasikan diri sebagai kepala sementara Papua Barat pada Selasa (01/12), bertepatan dengan momen yang diyakini sejumlah kalangan sebagai hari kemerdekaan Papua.

Dia menegaskan pihaknya “tak akan lagi tunduk dalam aturan militer ilegal Jakarta” dan “mulai menerapkan konstitusi dan mengklaim tanah kedaulatan” Papua Barat.

Namun, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Asing Negeri mempertanyakan dasar legimitasi ULMWP membentuk pemerintah sementara.

Sementara Jawatan Staf Presiden menegaskan kembali bahwa pemerintah Indonesia menggunakan pendekatan ketenteraman untuk menyelesaikan masalah-masalah di Papua, melalui otonomi khusus yang dianggap sebagai “jalan tengah” penyelesaian masalah Papua.

Akan tetapi, kelanjutan independensi khusus yang sudah berlangsung semasa dua dekade itu ditentang sebab gerakan pro-kemerdekaan dan sejumlah warga Papua.

Mahasiswa Papua memperlihatkan poster menolak otonomi khusus saat melakukan aksi unjuk rasa di depan kedutaan besar AS di Jakarta, pada 15 Agustus 2020.

Sudah saatnya negara Indonesia pergi

ULMWP, gerakan prokemerdekaan Papua yang mengkoordinir langkah-langkah politik di luar daerah, mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua Barat, yang bertujuan untuk memobilisasi kaum Papua Barat untuk mencapai referendum kemerdekaan.

Ketua ULMWP Benny Wenda menyebut pembentukan pemerintahan sementara ini adalah “satu-satunya jalan menuju kebebasan”.

“Kami siap untuk mengambil alih wilayah kami, dan kami tidak bakal lagi tunduk pada aturan militer ilegal Jakarta. Mulai hari ini, 1 Desember 2020, kami berangkat menerapkan konstitusi kami sendiri dan mengklaim kembali tanah kedaulatan saya, ” ujar Benny Wenda di keterangan tertulis yang diterima BBC News Indonesia.

Benny Wenda

Benny Wenda, yang dalam pengasingan di Inggris, bakal berperan sebagai presiden pemerintahan tengah Papua Barat. Sementara kabinet bakal diumumkan dalam beberapa bulan kelak.

“Kami memiliki konstitusi kami sendiri, hukum kami sendiri, dan pemerintahan kami sendiri sekarang. Sudah saatnya negara Indonesia pergi, ” tegas Benny Wenda, seraya menegaskan pihaknya menolak perpanjangan otonomi khusus pada Papua.

ULMWP mengklaim pemerintahan sementara itu didukung oleh semua kelompok pro-kemerdekaan yang mewakili mayoritas rakyat.

Mau tetapi, sayap militer organisasi Papua merdeka, TPNPB-OPM, menolak klaim Benny Wenda atas pemerintahan sementara Papua Barat.

1 Desember diperingati sejumlah kalangan sebagai hari kemerdekaan Papua

Mosi tidak percaya kepada Benny Wenda

“TPNPB tidak akui klaim Benny Wenda, karena Benny Wenda lakukan keterangan dan umumkan pemerintahannya di negara asing yang tidak mempunyai pengesahan mayoritas rakyat bangsa Papua, & juga di luar dari provinsi hukum revolusi, ” ujar tukang bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom.

“TPNPB-OPM juga tidak bisa akui klaim Benny Wenda, karena Benny Wenda adalah warga negara Inggris dan menurut hukum international bahwa awak negara asing tidak bisa menjadi presiden republik Papua Barat, ” tegasnya.

Ia justru beranggapan klaim Benny Wenda tidak akan menguntungkan keinginan warga Papua untuk lepas penuh dari apa yang disebutnya sebagai “pemerintah kolonial Indonesia”. Maka dari itu, pihaknya mengumumkan mosi tidak membenarkan kepada Benny Wenda.

Juru bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom

“Jelas-jelas Benny Wenda merusak persatuan dalam perjuangan bangsa Papua, ” ujar Sebby, seraya memasukkan “hal ini pertentangan dengan prinsip-prinsip revolusi untuk kemerdekaan bagi kerabat Papua. ”

Ketika dikonfrontir terkait perlawanan TPNPB-OPM atas klaim Benny Wenda, ULMWP enggan berkomentar.

Tidak mendapat dukungan penuh

Peneliti Tim Kajian Papua pada Institusi Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Rosita Dewi menjelaskan bahwa pemerintahan tatkala Papua Barat ini merupakan aksi ULMWP di luar negeri, namun dia memandang itu tak mau berdampak banyak dengan apa yang terjadi di Papua.

“Keberadapan ULMWP, Benny Wenda sebagai ketua ULMWP tidak diakui secara penuh serupa di Papua, tidak mendapat sokongan penuh. Apalagi gerakan bersenjata sesuai OPM jelas tidak mendukung keberadaan gerakan ini. ”

“Ini juga tak akan berdampak besar pernyataannya Benny Wenda terkait dengan dia mendeklarasikan diri sebagai presiden, ” perkataan Rosita.

Demo Papua

Lebih jauh Rosita menegaskan bahwa kendati banyak sistem di Papua yang sama-sama mengangkat kemerdekaan Papua, namun memiliki timah yang berbeda-beda.

“Banyak sekali faksi-faksi, organisasi-organsiasi pro-merdeka. Itu juga dengan kemudian belum tentu sejalan secara apa yang dilakukan oleh Benny Wenda, ” cetusnya.

OPM meminta sebagai kelompok pro-kemerdakaan Papua tertua, yang didirikan pada 1965 untuk memisahkan diri dari Indonesia yang menguasai Papua sejak 1963.

Tengah itu, ULMWP dibentuk pada 2014 untuk menyatukan tiga gerakan pro-kemerdekaan Papua, yakni Republik Federal Papua Barat (NRFPB), Koalisi Pembebasan Nasional Papua Barat (WPNCL) dan Dewan perwakilan rakyat Nasional Papua Barat melalui Deklarasi Saralana.

Benny Wenda

Barang apa sikap pemerintah Indonesia?

Juru bicara Departemen Luar Negeri Indonesia, Teuku Faizasyah, membantah legitimasi Wenda dan langkah ULMWP untuk membentuk pemerintahan tengah.

Sementara, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Kedeputian V bidang Politik, Hukum dan Pertahanan Keamanan, dan HAM, Laus Deo Calvin Rumayom, menegaskan bahwa otonomi khusus (otsus) sebagai ‘jalan tengah’ penyelesaian masalah Papua.

“Kami di KSP fokus pada persoalan pembangunan yang mandek, ” kata Laus.

“Isu utama dalam Papua adalah isu pembangunan & bagaimana kita bisa melakukan percepatan sehingga kita keluar dari ketertinggalan yang selama ini dikeluhkan sebab sejumlah masyarakat kita di Papua dan Papua Barat, terkait dengan prioritas-prioritas pembangunan yang ada dalam otsus, yaitu pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, ekonomi, infrastruktur dan lain-lain, ” jelas Laus kemudian.

Presiden Jokowi di Papua

Lebih lanjut, Laus menjelaskan selama dua puluh tarikh penerapan otsus sejak 2001 suram “masih ada banyak kekurangan yang dibenahi” dengan “pendekatan antropologis & kesejahteraan”.

“Tentu otsus harus dievaluasi dibanding sisi keuangan dan kewenangan, yang belum secara maksimal terakomodir di undang-undang Otsus. Perbaikan itu mau dilakukan secara bertahap, ” logat dia.

Sejak tahun 2002 hingga 2020 ini, Papua dan Papua Barat telah memperoleh dana otonomi khusus (otsus) yang jumlahnya mencapai sekitar Rp94 triliun.

Tiap tahunnya, sokongan yang diperoleh kedua provinsi itu pun meningkat. Pada 2021, negeri menganggarkan Rp7, 8 triliun buat dua provinsi itu, meningkat 3, 3% dari tahun 2020.

papua

Pasalnya, sirih Timotius, banyak hal yang diatur dalam otsus yang hingga saat ini belum terlaksana.

Beberapa di antaranya adalah mengenai pembentukan perwakilan Komite Nasional Hak Asasi Manusia, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Komisi Fakta dan Rekonsiliasi di Provinsi Papua, hingga Komisi Hukum Ad Hoc.

Mau tetapi, gelombang penolakan otsus tenggat kini masih terjadi.

Meski berbeda pandangan terkait pemerintahan sementara Papua Barat, kedua organisasi pro-kemerdekaan Papua, ULMWP dan TPNPB-OPM sepakat mendekati otsus.

“Kami menolak perpanjangan ‘Otonomi Khusus’ dari Jakarta bersama dengan para pemimpin gereja Protestan dan Katolik, kelompok masyarakat, dan 102 organisasi yang mendukung petisi massa mendekati pembaruannya, ” ujar ketua ULMWP Benny Wenda dalam keterangan tertulis.

Sementara juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom menegaskan ada atau tidak ada otonomi khusus, “tidak ada pengaruh sama sekali pada perjuangan” perlu kemerdekaan Papua.

“Itu kan program negeri Indonesia, tidak ada pengaruh serupa sekali, ” kata dia.

“Itu Indonesia yang kasih, itu gula-gula cantik, ” cetusnya.

Sementara, pegiat PEDOMAN Papua, Yan Christian Warinussy mengingat apapun kebijakan dan langkah kebijakan yang dilakukan terkait Papua, semestinya “membawa dampak yang positif bagi pemenuhan hak asasi rakyat Papua”

“Karena mereka selalu menjadi korban sebab kepentingan dua kelompok ini, kawanan pemerintah Indonesia dan kelompok tangkisan, termasuk yang diwadahi oleh ULMWP itu sendiri, ” ujarnya.