Edhy Prabowo ditangkap KPK terkait benur, Presiden Jokowi ‘dukung pemberantasan korupsi’

Edhy Prabowo ditangkap KPK terkait benur, Presiden Jokowi 'dukung pemberantasan korupsi'

edhy prabowo

Presiden Joko Widodo menyatakan “mendukung pemberantasan korupsi”, setelah Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, pada Rabu (25/11).

“Pemerintah terus mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Tanah Air. Karena itu, pemerintah menghormati proses hukum terhadap pejabat negara yang zaman ini tengah berjalan di KPK. Saya percaya KPK bekerja transparan, terbuka, dan profesional, ” ucap Jokowi dalam komentar yang dirilis melalui media sosial.

Beberapa jam sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, membenarkan bahwa Edhy Prabowo telah ditangkap.

“Benar, ” kata Ghufron pada BBC News Indonesia, pada Rabu (25/11), ketika ditanya perihal interpretasi Edhy.

Ghufron mengatakan Menteri Edhy Prabowo ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta, dalam Rabu (25/11) sekitar pukul 01. 23 dini hari WIB.

Dalam ramah dengan Kompas TV, Nurul Ghufron mengucapkan ada lima pejabat negara dengan ditangkap, termasuk Edhy Prabowo serta dua pejabat tinggi KKP.

Ditanya apakah itu berkaitan dengan dugaan korupsi ekspor benih lobster atau benur, Ghufron mengamininya.

“Benar berkaitan dengan ekspor benur, ” ujarnya, seraya mengucapkan bahwa rincian terkait penangkapan akan disampaikan resmi oleh KPK pada Rabu (25/11).

benur, lobster

Secara terpisah, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, berkata partainya menunggu KPK menggambarkan informasi lengkap soal penangkapan koleganya tersebut.

“Kami dari Partai Gerindra belum bisa berkomentar lebih jauh, kami masih menunggu informasi yang berlaku dari KPK tentang itu, ” ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, kepada pers.

Di Gerindra, Edhy menjabat sebagai wakil ketua umum bidang keuangan dan pembangunan nasional.

edhy prabowo

Ekspor benur

Dalam Mei lalu, Menteri Kelautan & Perikanan Edhy Prabowo mencabut preskripsi larangan ekspor benih lobster dengan sempat dibuat oleh Menteri KKP sebelumnya, Susi Pudjiastuti.

Pencabutan itu diatur melalui Peraturan Menteri (Permen) No 12 tahun 2020 mengenai pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan di wilayah RI.

Dua bulan lalu, majalah Tempo merilis laporan yang menuturkan bahwa KKP telah memberikan kerelaan kepada 30 perusahaan untuk melayani ekspor benur.

Tempo juga menyebut bahwa sejumlah kader partai diduga berada di dapur perusahaan-perusahaan ini.

Kementerian Kelautan & Perikanan mengklarifikasi laporan majalah Tempo tersebut dengan mengatakan penerbitan izin dikerjakan oleh tim yang dibentuk kementerian “sesuai dengan kriteria dan mekanisme yang disusun yang tertuang dalam Juknis (petunjuk teknis)”.

edhy prabowo

Siapa Edhy Prabowo?

Edhy ialah sosok yang dekat dengan Prabowo Subianto, jika merujuk riwayat hidupnya dalam situs online KKP.

Setelah lulus strata satu dari Universitas Moestopo, Jakarta, tahun 1997, Edhy bekerja dan berorganisasi di kongsi maupun lembaga yang dipimpin Prabowo.

Dalam tahun 1997 Edhy duduk jadi ketua harian di Perguruan Terlak Silat Satria Muda Indonesia (PPSMI). Dibentuk tahun 1955, lembaga tersebut baru diresmikan pada 1987 oleh sejumlah orang, satu di antaranya Prabowo Subianto.

Saat menjadi atlet pencak silat semasa berstatus mahasiswa, Edhy disebut pernah memenangkan sejumlah perlombaan.

Tarikh 2007, Edhy bertugas di bagian pengembangan prestasi Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia (IPSI). Ia mengakar induk olahraga bela diri tradisional itu tiga tahun setelah Prabowo Subianto menjadi ketua umum IPSI.

Saat ini Edhy menjabat ketua harian, sementara Prabowo masih berstatus karakter nomor satu di IPSI.

edhy prabowo

Tahun 2004, sesudah Prabowo memenangkan pemilihan ketua ijmal Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, Edhy memimpin bidang pendidikan dan latihan organisasi itu.

Dan usai Prabowo membentuk Gerindra tahun 2008, Edhy memegang urusan bidang kepemudaan serta olahraga di partai itu.

Hingga hari tersebut, Edhy masih memegang jabatan dalam tiga organisasi tadi.

Sebelum lolos ke Senayan menjadi anggota DPR tarikh 2009, Edhy bekerja di kaum perusahaan yang dibentuk Prabowo.

Setahun setelah lulus kuliah, Edhy bekerja sebagai asisten pribadi direktur utama PT. Nusantara Energy Plant Indonesia. Lima tahun sebelum menjadi anggota DPR, dia masih menjalani pekerjaan tersebut.

Menunjuk pemberitaan Tempo , tahun 2005 Prabowo masih menjabat direktur di perusahaan itu.

Edhy serupa pernah menjadi pimpinan di perut perusahaan lain yang dikuasai Prabowo, yaitu PT. Kertas Nusantara serta PT. Kiani Lestari Jakarta.

edhy prabowo

Berapa kekayaan Edhy?

Para-para peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia), 9 Desember 2019, Edhy menyebut bahwa korupsi sebagai imbangan. Dia mengingatkan seluruh bawahannya pada kementerian agar tidak korupsi.

“KKP jadi salah satu stakeholder di negara tersebut, bicara korupsi adalah musuh utama kita. Acara Hakordia ini bukan hanya simbol tetapi harus oleh karena itu semangat kita dalam menjalankan suruhan, ” kata Edhy dalam pidatonya saat itu, di Gedung Mina Bahari III, Jakarta.

Harta itu kurun lain berupa delapan tanah dan satu rumah seluas 104. 719 meter persegi di kampung halamannya di Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan.

Edhy juga mempunyai satu tanah dan satu rumah di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, seluas 4. 775 meter persegi. Tempat pun memiliki satu rumah pada kota Bandung.

Harta kekayaan Edhy yang lain berupa kendaraan, yaitu empat besar dan dua mobil.

Apa yang dilakukan Edhy sebelum ditangkap?

Pada 19 November lalu, situs resmi Kementerian Bahari dan Perikanan menyebut Menteri Edhy Prabowo bertolak ke Amerika Serikat untuk memperkuat kerja sama bagian kelautan dan perikanan dengan salah satu lembaga riset di AS.

Kerja sama ini disebut dalam rangka mengoptimalkan budidaya udang secara terus-menerus di Indonesia.

Menteri Edhy disebutkan mengunjungi Oceanic Institute (OI) di Honolulu, Negara Bagian Hawaii. OI merupakan organisasi penelitian dan pengembangan nirlaba yang fokus pada produksi sari udang unggul, budidaya laut, bioteknologi, dan pengelolaan sumber daya pesisir secara berkelanjutan. Lembaga ini asosiasi dari Hawai’i Pacific University (HPU) sejak 2003.

Adapun Gerindra, 23 November lalu baru saja menyatakan kontrak menjalankan agenda partai politik antikorupsi yang digelar KPK. Materi pada program itu nantinya akan menjelma bagian pada proses pendidikan kader partai.

Dalam seremoni yang juga dihadiri enam partai politik lainnya tersebut, Gerindra diwakili sekretaris jenderal itu, Ahmad Muzani.

Artikel ini bakal terus diperbarui