Pendidikan anak: Pemda diizinkan buka madrasah pada Januari, peta zonasi peristiwa Covid-19 ‘tidak lagi menentukan’

Pendidikan anak: Pemda diizinkan buka madrasah pada Januari, peta zonasi peristiwa Covid-19 'tidak lagi menentukan'

Pemerintah pusat memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk kembali membuka sekolah dan mengabulkan proses pembelajaran tatap muka di semester genap tahun ajaran 2020/2021.

“Pemerintah hari ini menyelaraskan kebijakan untuk memberikan kewenangan dalam pemerintah daerah, kantor wilayah, kantor kemenag, untuk menentukan pemberian izin tatap muka di sekolah yang berada di bawah kewenangannya, ” kata Menteri Pendidikan dan Kultur, Nadiem Makarim, dalam sesi bertemu pers virtual, Jumat (20/11).

“Pemberian persetujuan bisa serentak atau bertahap, bersandar kesiapan masing-masing daerah sesuai diskresi kepala daerah, berdasarkan evaluasi daerah mana yang siap, mana yang tidak, dan setiap kemampuan sekolah untuk memenuhi check list dan melangsungkan protokol kesehatan sangat sehat, ” ujarnya.

Menurut Nadiem, perbedaan besar sejak kebijakan pada Agustus lalu, prakata sekolah per Januari mendatang tak lagi didasarkan pada zonasi yang disusun Satgas Covid-19.

“Peta zonasi efek dari Satgas Covid-19 tidak sedang menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka tapi pemda, sehingga mereka bisa memilah daerah-daerah yang lebih mendetil, ” papar Nadiem.

Sebagian kalangan tidak setuju jika sekolah dibuka kembali, sementara sebagian orang primitif mengaku sepakat dengan kebijakan negeri lantaran kesulitan mendampingi anaknya semasa pembelajaran daring.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), yang dikutip sejumlah media nasional, mengatakan sebagian besar sekolah belum siap menyelenggarakan belajar tatap muka.

Merujuk kajian terbaru yang dibuat lembaganya, Nadiem berkata bahwa hangat 13% sekolah yang telah melakukan pembelajaran tatap muka. Di wilayah yang masuk zona hijau & kuning kasus Covid-19 pun, sekapur dia, banyak sekolah yang belum beroperasi.

Pemberian kewenangan kepada pemerintah kawasan untuk menggelar pembelajaran tatap muka di sekolah dituangkan dalam kesimpulan bersama empat menteri di tempat pendidikan, agama, kesehatan, dan kesibukan dalam negeri.

Harus disetujui pemda, kepala madrasah, dan komite sekolah

Walau kewenangan kini berada di tangan pemerintah daerah, Nadiem menyebut pembukaan sebuah sekolah juga harus disetujui kepala madrasah dan perwakilan orang tua murid.

“Kalau tiga pihak ini tidak mengakui, maka sekolah tidak diperkenankan dibuka, ” kata Nadiem.

Kalaupun sekolah nantinya kembali dibuka, Nadiem menyebut orang tua tetap berhak menentukan apakah anak mereka akan mengikuti proses pembelajaran tatap muka di sekolah atau tidak.

“Orang tua masih mampu tidak memperkenankan anaknya untuk muncul ke sekolah untuk melakukan tatap muka. Hak terakhir dari anak individu, walau sekolahnya sudah tatap muka, masih ada di karakter tua, ” kata Nadiem.

Nadiem membuktikan, terdapat sejumlah persyaratan terkait secara protokol kesehatan yang harus diterapkan sebuah sekolah sebelum proses belajar-mengajar tatap muka kembali dapat digelar.

Keputusan pemerintah ini ditanggapi beragam.

Rima Suliastini, orangtua siswa di Yogyakarta, mengatakan tidak setuju jika sekolah dibuka balik sebelum vaksin Covid-19 diberikan kepada masyarakat.

“Pengumuman terlalu tergesa-gesa, kecuali setiap anak sudah mendapatkan vaksin dari pemerintah kemudian tatap muka. Tersebut mungkin lebih tepat. Pertanggung balasan bagaimana kalau ada anak yang tertular, kemudian terjadi klaster? Tatap muka sebelum vaksin, aku nggak akur, ” ujarnya kepada Furqon Ulya Himawan, wartawan di Yogyakarta dengan melaporkan untuk BBC News Indonesia.

Dalam Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Sutrisno mengaku akan membolehkan anaknya dengan siswa kelas 6 untuk kembali bersekolah.

“Kalau bisa memilih sih, inginnya tatap muka karena memang bertambah dominan sekali perubahannya. Yang istimewa ada protokol dari pemerintah dengan menjamin keamanan siswa, ” ujarnya kepada wartawan Noni Arnee yang melaporkan untuk BBC News Nusantara.

“Bingung kalau misalnya dibuka, tapi masih dalam masa begini, masih setengah hati menyuruh anak sekolah, sekalipun sekolah di rumah juga kesulitannya banyak, tapi kan kita bisa tenang karena anak kita nggak ada interaksi dengan orang lain, ” ujar Popon kepada Yuli Saputra, wartawan di Bandung yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

Jikalau madrasah anaknya dibuka, Popon ingin mengesahkan dulu bagaimana kondisi sekolahnya, apakah sudah lengkap fasilitas protokol kesehatannya.

“Dilihat dulu situasinya, kondisi pada kelas, apa memang sekolah menerapkan apa yang diperintahkan pemerintah, misalnya jaga jarak. ”

Sebelumnya, pada Agustus lalu, pemerintah memutuskan untuk memperkenankan sekolah melakukan kegiatan belajar-mengajar dengan tatap muka di daerah kawasan hijau dan kuning, atau daerah yang memiliki risiko rendah penyaluran virus corona, secara bertahap.

Keputusan itu dituangkan dalam revisi Surat Kesimpulan Bersama (SKB) Empat Menteri mengenai panduan penyelenggaraan pembelajaran tahun masukan baru di masa pandemi.

“Kita memperbolehkan, dan bukan memaksakan, pembelajaran tatap muka [di zona kuning] secara mengikuti protokol kesehatan yang erat, ” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, Jumat (07/08).

Nadiem menjelaskan apabila pemerintah kawasan atau kepala dinasnya “merasa belum siap” atas keputusan pemerintah pusat ini, maka mereka “tidak kudu melaksanakannya”.

Dan apabila masing-masing kepala madrasah dan komite sekolah menyatakan belum siap, maka mereka dibolehkan tak menggelar pembelajaran tatap muka.

“Dan kalau sekolah mulai melakukannya, kalau orang tua murid tidak memperkenankan anaknya untuk pergi ke sekolah, tersebut prerogatif dan hak orang gelap, ” ungkap Nadiem.

Berita tersebut akan terus diperbarui.