Anies Baswedan penuhi panggilan Polda Metro Jaya, terkait ‘pelanggaran protokol kesehatan’ di markas FPI

Anies Baswedan penuhi panggilan Polda Metro Jaya, terkait 'pelanggaran protokol kesehatan' di markas FPI

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi terkait kerumunan massa di markas Front Advokat Islam (FPI) yang melanggar protokol kesehatan Covid-19.

Anies Baswedan muncul di Polda Metro Jakarta sekitar pukul 09. 45 WIB.

“Hari ini, saya datang ke Mapolda (Metro Jaya) sebagai warga negara untuk memenuni undangan Polda, ” kata Anies Baswedan kepada kuli di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (17/11).

Menurutnya, dia menyambut surat undangan klarifikasi bertanggal 15 November 2020. “Yang saya dapat kemarin (Senin) 16 November, memukul 14. 00 siang. ”

Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah melayangkan tulisan klarifikasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk meminta tanda terkait kerumunan massa pada kurang acara yang digelar pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Pengumuman pemanggilan Anies Baswedan ini bersamaan dengan pemberitahuan pencopotan Kapolda Metro Jaya dan Jawa Barat, karena dianggap tidak melaksanakan perintah penegakan protokol kesehatan.

Pencopotan ini diumumkan setelah Menkopolhukam Mahfud Md, dalam bertemu pers resmi, Senin (16/11) terang, mengatakan akan memberikan sanksi kepada aparat keamanan yang tidak berpunya bertindak tegas dalam menegakkan kaidah protokol kesehatan Covid-19.

Mahfud MD pula mengatakan, pelanggaran protokol kesehatan terkait acara Maulid Nabi dan pesta pernikahan anak pimpinan Front Advokat Islam (FPI), Rizieq Shihab pada Jakarta, merupakan “kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta”.

Mahfud MD juga mengeklaim bahwa pihaknya sudah “memperingatkan”Gubernur Provinsi DKI Jakarta agar meminta pemangku acara itu mematuhi protokol kesehatan tubuh.

Pada Senin (16/11) pagi, Presiden Joko Widodo menginstruksikan TNI-Polri beserta Dasar Tugas Penanganan Covis-19 untuk menindak tegas siapapun yang melanggar protokol kesehatan Covid-19.

Hal ini disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas mempercakapkan laporan Komite penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional di Istana Merdeka, Senin.

Pernyataan Presiden dan Mahfud ini muncul setelah masyarakat melontarkan kritikan terhadap apa yang disebutkan sebagai sikap tidak konsisten negeri terkait pelanggaran protokol kesehatan.

Kritikan tersebut menyebut pemerintah dianggap bersikap tebang pilih, utamanya saat menyikapi kira-kira acara keramaian yang digelar pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Mereka menganggap pemerintah terkesan menelantarkan pelanggaran protokol kesehatan melalui denyut kerumunan massa FPI saat penjemputan Rizieq Shihab di bandara Soekarno-Hatta, acara penikahan anaknya di markas FPI di Jakarta, serta urusan keramaian mereka di kawasan Puncak, Jawa Barat.

Menanggapi berbagai kritikan itu, Senin (16/11), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pihaknya tidak bersikap “basa-basi” saat memberikan kompensasi kepada Rizieq Shihab karena telah melanggar protokol kesehatan.

Anies mengatakan hukuman itu disebutnya sebagai bukti kalau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta “serius” dalam menangani pandemi covid-19.

“Keseriusan itu dicerminkan dengan aturan dan sanksi denda. Sanksi denda di DKI itu bukan basa-basi, Rp50 juta itu membentuk perilaku, ” cakap Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (16/11).

Berita tersebut akan terus dilengkapi.