Covid-19: ‘Pelanggaran protokol kesehatan’ di markas FPI, kapolda Metro Jaya serta Jawa Barat ‘dicopot’ karena ‘tidak laksanakan perintah’

Covid-19: 'Pelanggaran protokol kesehatan' di markas FPI, kapolda Metro Jaya serta Jawa Barat 'dicopot' karena 'tidak laksanakan perintah'

Kapolda Metro Jaya & kapolda Jawa Barat dicopot sejak jabatannya, Senin (16/11) sore, sebab dianggap tidak melaksanakan perintah penegakan protokol kesehatan di wilayahnya, sirih pejabat penerangan Mabes Polri.

“Ada dua kapolda yang tak melaksanakan perintah dalam menegakkan protokol kesehatan, maka diberikan sanksi berupa pencopotan, yaitu kapolda Metro Jaya kemudian kapolda Jawa Barat, ” kata Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Argo Yuwono di Jakarta, Senin (16/11).

Pencopotan Kapolda Metro Jaya, Irjen Nana Sudjana serta Kapolda Jawa Barat, Irjen Rudy Sufahriadi, tertuang dalam surat telegram Kapolri bertanggal 16 November 2020.

Pada hadapan wartawan, Argo tidak membaca secara detil mengenai alasan pemberhentian, kecuali menyebut mereka “tidak melaksanakan perintah penegakan protokol kesehatan”.

Keputusan ini terjadi tidak lama setelah Menkopolhukam Mahfud Md, dalam jumpa pers resmi, Senin (16/11) siang, mengucapkan akan memberikan sanksi kepada alat keamanan yang tidak mampu bertindak tegas dalam menegakkan aturan adat kesehatan Covid-19.

Pernyataan Mahfud ini tampak setelah masyarakat melontarkan kritikan pada apa yang disebutkan sebagai tabiat tidak konsisten pemerintah terkait pelanggaran protokol kesehatan pada acara keramaian di markas Front Pembela Islam (FPI) di Jakata Pusat.

Barang apa yang disampaikan Menkopolhukam Mahfud Md?

Pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta saling mengeklaim dalam menyikapi kemarahan masyarakat yang menyesalkan ketidaktegasan pemerintah terkait pelanggaran protokol kesehatan tubuh pada acara keramaian di basis FPI di Jakata Pusat.

Menkopolhukam Mahfud MD, dalam jumpa pers resmi, Senin (16/11), mengatakan, pelanggaran protokol kesehatan tubuh terkait acara Maulid Nabi serta pesta pernikahan anak pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab di Jakarta, merupakan “kewenangan Negeri Provinsi DKI Jakarta”.

“Sekali lagi penegakan protokol kesehatan di ibu praja merupakan kewenangan pemerintah provinsi DKI Jakarta berdasarkan hirarki kewenangan dan peraturan perundangan, ” kata Mahfud.

Mahfud MD juga mengeklaim bahwa pihaknya sudah “memperingatkan”Gubernur Provinsi DKI Jakarta agar meminta penyelenggara acara tersebut mematuhi protokol kesehatan.

“Pemerintah menyesalkan terjadi pelanggaran protokol kesehatan, di mana pemerintah sebenarnya telah memperingatkan Gubernur DKI untuk meminta penyelenggara mematuhi protokol kesehatan, ” kata dia.

Pada keterangannya, Mahfud mengatakan akan menganjurkan sanksi kepada aparat keamanan dengan tidak mampu bertindak tegas dalam menegakkan aturan protokol kesehatan Covid-19.

Barang apa tanggapan Pemprov DKI Jakarta?

Mengenai Pemprov DKI Jakarta, melalui Pengantara Gubernur Ahmad Riza Patria, meminta pihaknya tidak pernah longgar menerapkan dan mengawasi protokol kesehatan Covid-19.

Tempat juga mengatakan kerumunan di program Rizieq Shihab tak bisa dihindari karena orang-orang yang datang bukan hanya dari Jakarta tapi selalu daerah lain.

Pemprov DKI Jakarta, katanya, juga telah melayangkan surat teguran dan menjatuhkan sanksi kompensasi administratif sebesar Rp50 juta pada pimpinan FPI, Rizieq Shihab. Kompensasi itu, klaimnya, telah dibayar di Minggu (15/11).

“Jadi pak gubernur jelas, tidak pilih-pilih. Bahwa gubernur tak tebang pilih, siapapun yang mengabaikan diberi sanksi. Kami berterima bergurau kepada keluarga besar Rizieq Shihab dan FPI menerima surat teguran dan membayar denda, ” ujarnya.

Apa introduksi pakar epidemologi?

Sejumlah pakar epidemologi di Indonesia khawatir jumlah kasus positif Covid-19 bakal melonjak mulia seiring longgarnya penerapan protokol kesehatan serta lemahnya pengawasan terhadap lokasi-lokasi tertentu yang menimbulkan kerumunan.

Pada Jumat (13/11) dan Sabtu (14/11), total kasus positif Covid-19 dilaporkan menyerbu angka di atas 5. 000, dan menurut Kementerian Kesehatan, penggandaan kasus positif tertinggi ditemukan pada DKI Jakarta dengan 1. 255 kasus baru.

Data Satgas Penanganan Covid-19 menunjukkan, terjadi kenaikan kejadian positif hingga di atas 5. 000 pada akhir pekan lulus. Tingginya angka itu, kata Satgas, dampak dari libur panjang simpulan Oktober.

Satgas pun bakal merekomendasikan kepada pemerintah agar memperpendek ataupun meniadakan libur akhir tahun, bila angka positif terus meroket.

Perilaku bangsa yang tak lagi patuh melayani protokol kesehatan di tempat-tempat ijmal, disebut Pakar Epidemiologi dari Universitas Indonesia, Pandu Riono, mulai berlaku sejak informasi tentang vaksin Covid-19 kencang disuarakan pemerintah.

Dalam pengamatannya, penjelasan terkait vaksin Covid-19 itu justru membuat komunikasi pemerintah ke bangsa terpecah sehingga tak lagi fokus menyerukan pentingnya protokol kesehatan seolah-olah dahulu.

Di sisi lain, informasi mengenai vaksin Covid-19 disalahartikan umum sebagai ‘senjata pamungkas’ yang keputusannya berdampak pada ketidakpedulian memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kelompok.

“Jadi ada pemahaman yang lupa di masyarakat karena tidak dikerasin lagi. Tidak diimbau terus menerus, tidak diedukasi. Padahal (informasi aturan kesehatan) penting dan tidak bisa bosan, ” ujar Pakar Epidemologi, Pandu Riono, kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Minggu (15/11).

“Komunikasi publik biar tetap 3M (mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker) dikerjakan, harus lebih besar daripada vaksin. Vaksin itu bagian kecil. Tanpa mimpi pandemi hilang karena vaksin, ” sambungnya.

Kasus positif diperkirakan terus membumbung

Dalam dua hari terakhir yakni di dalam Jumat (13/11) dan Sabtu (14/11), jumlah kasus positif Covid-19 makan angka di atas 5. 000.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, penggandaan kasus positif tertinggi ditemukan pada DKI Jakarta dengan 1. 255 dan Jawa Tengah sebanyak satu. 222 kasus baru.

Pandu Riono menyebut, lonjakan itu disumbang oleh cuti bersama yang bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad yakni pada 28 Oktober-1 November 2020.

Kendati sudah bisa diprediksi bakal terjadi peningkatan tapi pemerintah dianggap tidak belajar pada pengalaman sebelumnya.

“Jadi pemerintah ini tidak tetap. Kalau cuti bersama meningkatkan transmisi. Memulihkan ekonomi tapi jangan sungguh-sungguh digas, ” tukas Pandu.

Jika protokol kesehatan tidak ditegakkan, sambungnya, maka jumlah kasus positif diperkirakan terus meninggi dan imbasnya, puncak Covid-19 di Indonesia semakin pelik diprediksi.

“Ini (kasus positif) sedang akan naik. Puncak belum ketahuan. Desember belum kelihatan (puncaknya), mungkin tahun depan. ”

‘Libur akhir tahun peluang diperpendek atau ditiadakan’

Data Satgas Pengerjaan Covid-19 menunjukkan terjadi kenaikan total pasien yang dirawat di RS Darurat Wisma Atlet Jakarta.

Pemimpin RS Darurat Wisma Atlet, Ratmono, mengatakan angkanya naik 21%.

“Jumlah pasien di tower 6 dan 7, huniannya saat ini 53, 8% dan dibandingkan sebelumnya huniannya cuma 32%. Mudah-mudahan pertambahan ini tak setajam September lalu yang datang 90%, ” ujar Ratmono pada konferensi pers virtual di Jakarta, Minggu (15/11).

Sementara itu, tingkat keterisian pasien Covid-19 di ruang ICU seluruh rumah sakit DKI Jakarta juga meningkat hingga 68%.

Angka itu, menurut Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Doni Monardo, masih terarah kendati kemungkinan masih akan beranjak sebagai imbas dari libur lama akhir Oktober lalu.

“Kami tentu berharap ruang-ruang ICU dan isolasi tak boleh penuh, ” ujar Doni Monardo.

Doni mengatakan, jika dalam mulia pekan ke depan masih berlaku kenaikan kasus positif hingga 90%, maka Satgas akan mengusulkan pada pemerintah agar memperpendek atau membatalkan libur akhir tahun.

“Tapi asalkan kasusnya meningkat pada periode September lalu, maka kami rekomendasikan libur panjang diperpendek atau ditiadakan sebanding sekali. ”

Karena itulah, Satgas Penanganan Covid-19 dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) kembali menyerukan kepada masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan & yang utama, menghindari kerumunan yang “sudah pasti menimbulkan penularan”.

“Sekali sedang pemerintah mengajak semua pihak tanpa lakukan acara-acara yang bisa menerbitkan kerumunan karena pasti dampaknya bakal terjadi penularan. Wabah Covid betul berisiko. ”

Adapun mengenai bantuan Satgas berupa 20. 000 masker ke acara Maulid Nabi Muhammad dengan digelar Rizieq Shihab pada Sabtu (14/11), kata Doni, “bukan buat memfasilitasi kegiatan tapi mengajak kelompok untuk menggunakan masker”.

Pasalnya laporan Satpol PP DKI Jakarta, setidaknya ada 7. 000 orang berkumpul & tidak memakai masker.

“Kalau tidak ada bantuan dan terpapar, dampaknya penularan akan makin banyak, ” ujar Doni.

Ia juga menguatkan Pemprov DKI Jakarta tidak sudah mengizinkan acara tersebut berlangsung.

Wagub DKI Jakarta: ‘Pak Anies tak tebang pilih’

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengklaim pihaknya tidak pernah longgar menerapkan dan mengawasi protokol kesehatan Covid-19. Pula, klaimnya, “tidak tebang pilih”.

Penegakan susunan protokol kesehatan oleh Pemprov DKI Jakarta sebelumnya dikritik sejumlah kalangan lantaran dianggap melakukan pembiaran pada kerumunan di acara Maulid Rasul yang digelar Rizieq Shihab dalam Petamburan, Jakarta Pusat pada Sabtu (14/11).

Di sana, massa yang datang tak menghiraukan aturan jaga langkah sesuai protokol kesehatan dan tak mengenakan masker.

Ahmad Riza Patria mengatakan kerumunan di acara Rizieq Shihab tak bisa dihindari karena orang-orang yang datang bukan hanya dari Jakarta tapi juga wilayah lain.

Hal lain, hajatan itu berlangsung di lapangan bukan langgar. Sehingga ketentuan pembatasan 50% pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 51 Tahun 2020 tentang PSBB Pergantian sulit dilakukan.

“Yang kami batasi tidak jumlah orang tapi presentasi wadah, kalau di masjid misalnya tak boleh 50%. Kemarin itu kejadiannya tidak di masjid, tapi di lapangan. Susah mengukurnya 50% bagaimana. Ini yang ke depan bakal kita evaluasi dan perbaiki, ” ujar Ahmad Riza Patria pada BBC Indonesia.

Namun demikian, Pemprov DKI Jakarta katanya telah melayangkan tulisan teguran dan menjatuhkan sanksi kompensasi administratif sebesar Rp50 juta pada pimpinan FPI, Rizieq Shihab.

Denda tersebut, klaimnya, telah dibayar pada Minggu (15/11).

“Jadi pak gubernur tegas, tak pilih-pilih. Bahwa gubernur tidak tebas pilih, siapapun yang melanggar diberi sanksi. Kami berterima kasih pada keluarga besar Rizieq Shihab serta FPI menerima surat teguran dan membayar denda, ” ujarnya.

Selain kompensasi, Pemprov juga menghukum 36 perkumpulan yang hadir dengan sanksi sosial karena tidak memakai masker.

Dia berharap, kejadian di Petamburan menjadi yang terakhir.

“Ke depan saya minta tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang menghadirkan jemaah yang banyak. ”

Berita ini diperbarui sekitar pukul 17. 00 WIB, Senin (16/11), dengan menambahkan pengumuman Mabes Polri tentang pencopotan Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Mencuraikan dari jabatannya, karena tidak melaksanakan perintah penegakan protokol kesehatan pada wilayahnya.