Mengapa Gatot Nurmantyo, deklarator KAMI & mantan Panglima TNI, tidak hadiri penganugerahan Bintang Mahaputera di Istana?

Mengapa Gatot Nurmantyo, deklarator KAMI & mantan Panglima TNI, tidak hadiri penganugerahan Bintang Mahaputera di Istana?

Mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo, tidak menghadiri acara pemberian Bintang Mahaputera dari Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu (11/11).

Semenjak tidak lagi menjabat Panglima TNI, Gatot Nurmantyo rajin mengkritik pemerintahan Jokowi.

Puncaknya saat dia menjadi deklarator Koalisi Aksi menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang kala kali mengkritisi kebijakan kabinet Jokowi.

Jadwal pemberian penghargaan itu juga dianggap beberapa kalangan sebagai upaya pemerintah untuk “meredam” Gatot dan barisannya. Sebuah tuduhan yang berulangkali dibantah oleh Menkopolhukam Mahfud MD.

Belum tersedia penjelasan langsung dari Gatot Nurmantyo tentang ketidakhadirannya, namun menurut Menkopolhukam, Mahfud MD, Gatot menyatakan “menerima pemberian bintang jasa ini, namun beliau tidak bisa hadir. ”

Di suratnya kepada Presiden Jokowi, taat Mahfud, Gatot disebutkan menjelaskan “beberapa alasan” ketidakhadirannya.

“Pertama, karena ini situasi covid-19, ” ungkap Menko Polhukam Mahfud MD kepada wartawan dalam Istana Negara, usai acara pemberian bintang jasa tersebut.

Ditanya wartawan apakah Gatot akan menerima bintang jasa itu, Mahfud mengatakan “iya, belakang akan dikirim melalui Sekretaris Tentara. ”

“Beliau menyatakan di sini (dalam surat kepada Presiden Jokowi) menerima ini. Hanya tidak bisa muncul penyematannya, ” jelas Mahfud.

Pada Rabu (11/11) pagi, Presiden Jokowi memberikan penghargaan Bintang Mahaputera kepada 71 orang. Tapi salah satu calon penerimanya, mantan Panglima TNI Jenderal (purnawirawan) Gatot Nurmantyo, tidak datang.

Sebelumnya, Kepala Sekretariat Presiden, Heru Sifat Hartono, mengungkapkan bahwa Gatot sudah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo karena tak bisa siap.

“Pak Gatot (Nurmantyo) bersurat kepada Pemimpin tidak hadir. Isinya nanti bapak Menko Polhukam yang akan memberikan, ” kata Heru Budi Hartono, kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (11/11).

Taat Heru, satu diantara isi surat yang disampaikan Gatot adalah meminta Kepala Joko Widodo lebih perhatian terhadap TNI. Disebutkan pula bahwa Gatot menyinggung soal kondisi Covid-19 di balik alasan ketidakhadirannya.

“Ya, mungkin isinya ada beberapa yang beliau tak setuju mungkin kondisi Covid, harus banyak memberikan perhatian kepada TNI di suratnya seperti itu, ” jelasnya.

Masa pertama kali rencana pemberian penghargaan Bintang Mahaputera kepada Gatot tersebut muncul anggapan di masyarakat, kalau hal ini dilakukan pemerintahan Jokowi untuk “meredam” kelompok oposisi.

Menanggapi anggapan seperti itu, Menko Polhukam, Mahfud MD, mengatakan pemberiaan penghargaan Kartika Mahaputera merupakan “sesuatu yang biasa”. Lagipula, menurutnya, itu hak yang bersangkutan sebagai mantan Panglima TNI.

“Kalau Gatot Nurmantyo tidak diberi bintang, orang curiga, kalau diberi dibilang mau membungkam. Tidak ada urusan bungkam membungkan dan tidak ada urusan diskriminasi, ini haknya dia, ” ujar Mahfud MD, Kamis (05/11).

Menurutnya, Bintang Mahaputera diberikan kepada siapa saja dengan pernah menjabat sebagai pimpinan lembaga tinggi negara, termasuk Gatot Nurmantyo, mantan Panglima TNI periode 2015-2017.

Sebelumnya, beberapa media mengutip keterangan Gatot Nurmantyo yang mengaku “hingga saat ini saya belum terima seruan ataupun Keppres. ” kata Gatot Nurmantyo, Senin (09/11).

Namun keesokan harinya, Selasa (10/11), Kepala Sekretariat Kepala, Heru Budi Hartono, mengatakan, Gatot telah mengonfirmasi kehadirannya ke Istana untuk menerima tanda kehormatan Kartika Mahaputera.

“(Gatot Nurmantyo) hadir. Sudah ambil undangan dan pernyataan kesediaan menerima tanda kehormatan, ” cakap Heru.

Polemik pemberian tanda kebaikan oleh Presiden Joko Widodo sudah mengemuka tahun ini, ketika isyarat jasa itu diberikan kepada Fahri Hamzah dan Fadli Zon.

Pihak Istana saat itu menyatakan pemberian kode kehormatan Bintang Mahaputera Nararya telah melalui pertimbangan matang. Namun, seorang pengamat menilai hal tersebut jadi upaya pemerintah membungkam kritik.