Biden menang Pilpres AS, namun barang apa yang terjadi jika Trump menegasikan hengkang dari Gedung Putih?

Biden menang Pilpres AS, namun barang apa yang terjadi jika Trump menegasikan hengkang dari Gedung Putih?

Sepanjang 244 tahun sejarah berdirinya Amerika Serikat, belum pernah ada pemimpin yang menolak hengkang dari Gedung Putih setelah kalah pada penetapan umum.

Peralihan kekuasaan secara sopan, sah, dan damai adalah satu diantara keunggulan dalam demokrasi Amerika.

Karenanya, kala Donald Trump menyatakan dirinya menegasikan menerima kekalahan dari Joe Biden, tercipta situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya sekaligus meresahkan asosiasi Amerika Serikat.

Para analis kemudian ditantang untuk menyusun sejumlah skenario dengan sebelumnya tidak terpikir bakal terjadi.

‘Jauh dari usai’

Trump sedang bermain golf di luar Washington DC tengah sejumlah media arus utama GANDAR memproyeksikan kemenangan Biden pada tujuh November.

Sesaat kemudian tim kampanye Trump merilis pernyataan yang menegaskan bahwa “pemilu jauh dari usai”.

“Kita semua tahu Joe Biden terburu-buru tampil jadi pemenang secara keliru, dan mengapa sekutu-sekutunya di media berupaya benar keras membantunya: mereka tidak bakal kebenaran diungkap, ” katanya pada pernyataan.

“Fakta sederhananya adalah pemilu jauh dari usai, ” lanjut pernyataan tersebut, seraya mengindikasikan Trump akan terus menentang hasil pemilu melalui berbagai gugatan hukum dengan menuding terdapat kecurangan.

Konstitusi AS dengan jelas menyatakan bahwa masa posisi presiden berakhir “pada tengah keadaan, 20 Januari”.

Joe Biden diproyeksikan menang di sejumlah negara arah yang membuatnya dapat meraih 270 suara dalam sistem Electoral College. Dengan demikian, dia punya benar untuk menjabat presiden selama 4 tahun mendatang.

Adapun Donald Trump sedang memiliki kewenangan sah yang mampu dia gunakan untuk menggugat buatan pemilu.

Namun, jika tidak tersedia peristiwa dramatis di pengadilan di dalam waktu dekat dan bukti keanehan dalam pemilu yang dia sebut-sebut ternyata nihil, presiden baru bakal mulai menjabat pada 20 Januari dan Trump harus lengser.

Usir dari Gedung Putih

Selama berkampanye, Trump sudah blak-blakan memperingatkan bahwa dirinya tidak akan menerima kekalahan.

Dia berulang kala mengatakan dirinya sudah bertekad hendak tetap berkuasa, terlepas dari apapun yang dikatakan para pejabat upah pemilu umum.

Dia bahkan menunjukkan satu-satunya cara dia bisa kalah adalah jika terdapat kecurangan.

Sejak itu berbagai kalangan di AS berangkat mendiskusikan apa yang bakal berlaku jika Trump mewujudkan ancamannya dan mencoba mempertahankan kekuasaan.

Hipotesis ini makin dikemukakan Joe Biden saat berkampanye.

Dalam wawancara yang disiarkan televisi dalam 11 Juni, komedian Trevor Noah bertanya kepada Biden apakah dia sudah berpikir mengenai kemungkinan Trump menolak hengkang dari Gedung Suci jika kalah pemilu.

“Ya, saya sudah memikirkannya, ” jawab Biden, secara menambahkan bahwa dirinya yakin pada situasi tersebut militer bakal berwenang mengusir Trump dari Gedung Suci.

Keyakinan Biden bahwa para pemilih, bukan kandidat, yang menentukan hasil pemilu ditegaskan oleh tim kampanyenya di Jumat (06/11):

“Rakyat Amerika bakal menentukan pemilu ini, dan pemerintah Amerika Serikat sangat mampu mengamati penerobos keluar dari Gedung Putih. ”

Boleh jadi Marshal AS atau Dinas Pengamanan Presiden yang bertugas mengawal Trump keluar dari rumah presiden.

Dinas Pengamanan Presiden atau Secret Service adalah sebuah institusi dengan tak hanya bertanggung jawab berasaskan keamanan presiden, tapi juga punya kewajiban dalam hukum untuk melindungi semua mantan presiden.

Institusi tersebut akan terus melindungi Trump sesudah 20 Januari.

Sejak proyeksi kemenangan Biden dalam pemilu AS semakin jelas & kemenangannya bakal diumumkan, Secret Service telah meningkatkan pengamanan terhadap si presiden terpilih.

Bahkan, pengamanan terhadap Biden sudah mencapai taraf “pengamanan presiden”, walau Trump berkeras Kelompok Demokrat telah kalah.

Skenario yang tidak terpikirkan?

Jika situasi paling ekstrem berlaku, dan Trump tetap menolak kabur dari Gedung Putih, mungkin menetapkan mengevaluasi loyalitas pasukan pengamanan terhadap presiden.

BBC bertanya kepada sejumlah pakar apakah mungkin Trump memeriksa menggunakan pasukan keamanan negara buat mempertahankan kekuasaan secara ilegal.

“Akan pelik dan akan menghancurkan norma-norma penting bagi seorang presiden untuk menyalahgunakan kekuasaan demi mempertahankan jabatan setelah tampak kalah dalam pemilu.

“Namun, bukannya itu tidak terbayangkan, ” kata Professor Dakota Rudesill, ahli kebijakan keamanan nasional dan legislasi yang berafiliasi dengan Ohio State University di AS kepada BBC.

“Tindakan itu bakal menimbulkan kerusakan besar pada negara, pada prinsip-prinsip penting mengenai hubungan sipil-militer, dan pada masa depan demokrasi di dunia, ” tambahnya, mewanti-wanti.

Bagaimanapun, kata Rudesill, dalam pandangannya, skenario Trump menegakkan kekuasaan dan disokong pasukan keamanan, tidak mungkin terjadi.

“Personel militer bersumpah setia pada konstitusi, bukan dalam politisi yang sekarang menjabat.

“Dan perwira dengan kedudukan militer tertinggi di negara ini, Jenderal Mark Milley selaku Kepala Staf Gabungan, telah berulang kali mengatakan tentara tidak punya peran dalam pemilu ini. ”

Profesor Rudesill bukanlah satu-satunya pakar yang mengkaji topik itu. Ahli lainnya adalah Keisha Blaine, profesor University of Pittsburgh dengan merupakan pakar kajian gerakan penolakan sosial.

“Fakta bahwa kita harus bertanya kepada diri kita, apakah pasukan bersenjata akan turun tangan dalam pemilu, mengungkap banyak hal mengenai kondisi menyedihkan di negeri kita, ” paparnya kepada BBC.

“Empat tahun lalu, banyak orang Amerika yang tidak memikirkan hal tersebut. Namun, setelah melihat Trump mengerahkan personel federal [dalam kericuhan] di Portland dan Washington pada beberapa bulan terakhir, hal tersebut menjadi kerisauan serius.

“Menurut aku, skenario ini tidak akan terjadi, namun kita tidak bisa mengeluarkan bahwa ini adalah kemungkinan khusyuk mengingat apa yang telah terjadi tahun ini, ” tuturnya.

Pada era rangkaian protes muncul bersama secara gerakan anti-rasisme pada pertengahan tarikh ini, Trump mempertimbangkan untuk menumpukan militer guna membubarkan demontrasi tersebut.

Di 5 Juni, harian the New York Times mengklaim bahwa Jenderal Miller meyakinkan Trump untuk tidak melegalkan Undang-Undang Pembangkangan tahun 1807 untuk mengerahkan pasukan aktif untuk meredam serangkaian aksi protes.

Harian itu menulis UU tersebut adalah “garis yang menurut para perwira militer Amerika tidak akan mereka langkahi, meskipun presiden memerintahkannya”.

Pada akhirnya Trump memerintahkan pengerahan Garda Nasional, yang tergantung dalam keadaan, bisa berlaku di bawah kewenangan presiden dan/atau gubernur negara bagian.

Para personel dari gerombolan keamanan non-militer di bawah kewenangan Departemen Keamanan Dalam Negeri juga dilibatkan untuk meredam rangkaian aksi pertunjukan di Washington, Portland, dan sebanyak kota lainnya.

Dari kejadian itu, beberapa kalangan berspekulasi bahwa jika terjadi krisis terkait pemilu, Trump berpotensi mengerahkan personel bersenjata dari kebulatan non-militer.

Akan tetapi, jika pasukan bersenjata diasumsikan tidak bersedia dikerahkan buat mempertahankan jabatan Trump, sulit dibayangkan Trump bisa sukses melanggengkan tanduk di Gedung Putih..

Professor Rudesill mengaku khawatir dengan adanya skenario-skenario ini.

“Saya telah menulis mengenai kemungkinan Pemimpin Trump akan mencoba menggunakan perintah eksekutif, atau Departemen Kehakiman dengan dikendalikan sekutu-sekutu politiknya akan berupaya mengeluarkan ‘perintah’, yang mengindikasikan Kewenangan Eksekutif harus menganggap Trump jadi pemenang pemilu yang disengketakan, ” kata Rudesill kepada BBC.

Namun, dia mewanti-wanti langkah tersebut “sangat tidak pantas dan tidak bisa diterima. ”

“Memerintahkan militer untuk terus memberi hormat kepada presiden di asing masa jabatannya pada tengah keadaan 20 Januari akan menempatkan tentara dalam situasi mustahil, ” tuturnya.

“Setengah dari seluruh penduduk di negara ini dan banyak lainnya pada dunia akan berpikir bahwa tentara AS yang apolitis telah mengambil posisi partisan. Militer seharusnya tak pernah menerima perintah semacam tersebut, ” kata Professor Rudesill.

Dan, terlepas dari kondisi ekstrem manakala independensi pasukan keamanan dipertaruhkan akibat pergantian partai politik, kalangan lainnya menunjukkan situasi politik saat ini bisa memunculkan kekerasan di ranah asing.

Status ketika kandidat yang kalah menentang menerima kekalahan bisa memunculkan “kemungkinan huru-hara sipil serius, ” jelas Keisha Blaine kepada BBC.

Retorika pemimpin “telah meningkatkan kemungkinan asi protes dan bahkan kekerasan, ” ujarnya.

Situasi di berbagai kota di GANDAR dalam beberapa bulan terakhir, tatkala para demonstran gigih mengungkapkan sokongan kepada presiden, dan pada era bersama muncul kelompok-kelompok oposisi subversif yang beberapa di antaranya pula bersenjata, adalah pengingat potensi kebengisan yang dimunculkan ketegangan politik di AS saat ini.