Pekik boikot produk Prancis muncul di Indonesia, pengamat ekonomi: dampaknya ‘tidak signifikan’

Pekik boikot produk Prancis muncul di Indonesia, pengamat ekonomi: dampaknya 'tidak signifikan'

Seruan boikot terhadap keluaran Prancis seperti yang disuarakan Mahkamah Ulama Indonesia (MUI) diragukan efektifitasnya dan oleh pengamat ekonomi dan seorang tokoh Nahdlatul Ulama.

Selain karena nilai impor Prancis ke Indonesia relatif kecil, pemboikotan juga tak memberi solusi arah persoalan mendasar yang terjadi pada sana, yakni pertentangan antara nilai-nilai agama dengan sekularisme ektrem.

Kendati demikian, beberapa orang menyatakan putus memboikot dan 1. 000-an orang yang berasal dari Laskar Advokat Islam akan menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kedutaan Prancis di Jakarta, pada Senin (02/11).

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati, menyebut seruan dan tindakan boikot atas barang-barang Prancis tidak akan berdampak signifikan pada perdagangan negara itu.

Ini karena jumlah impor Prancis ke Indonesia betul kecil jika dibandingkan dengan negeri China, Amerika, Australia, dan India.

Komoditas impor terbesar dari Prancis adalah pesawat dan komponennya. Tatkala produk makanan dan barang kaya seperti tas, kebanyakan produksinya telah dibuat di dalam negeri.

“Untuk produk-produk yang sifatnya lifestyle hanya tanda saja, tapi produksinya di Nusantara. Jadi tidak signifikan buat Indonesia dan Prancis karena porsinya enggak besar, ” jelas Enny Sri Hartati kepada Quin Pasaribu, dengan melaporkan untuk BBC News Indonesia.

“Kalau Prancis perkiraan saya paling impornya tidak sampai 5%. Berbeda kaya China sampai 33%. ”

Selain itu nilai komoditas buatan Prancis terbilang garib dan konsumennya kebanyakan kelompok membuang ke atas. Golongan ini, introduksi Enny, relatif teredukasi dan tidak terpengaruh dengan apa yang terjadi di Prancis.

Berbeda hal bila kebijakan boikot dilakukan oleh negeri Indonesia. Kalau kebijakan itu yang diambil seperti Turki maka nyata sangat berpengaruh, lanjut Enny.

Menunjuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) sepanjang Januari-Juli 2020, jumlah total impor dari Prancis ke Indonesia mencapai US$ 682 juta atau sekitar Rp9, 9 triliun, turun 17% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

MUI imbau boikot produk Prancis

Imbauan untuk memboikot semua produk asal Prancis diserukan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sekjen MUI, Anwar Abbas, mengatakan kelakuan boikot ditempuh untuk ‘menekan’ Pemimpin Emmanuel Macron atas pernyataannya dengan disebut Anwar Abbas ‘arogan’.

“Makin ke sini di (Presiden Emmanuel Macron) makin arogan dan dia mengisbatkan tidak akan berubah dan mengangkat publikasi karikatur Charlie Hebdo tersebut, ” ujar Anwar Abbas.

“Jadi kita harus memberikan tekanan kepada tempat untuk menyadarkan, ” sambungnya.

Seruan boikot itu, katanya, baru akan berhenti sampai Presiden Macron menyatakan minta maaf kepada seluruh kaum muslimin di dunia dan menghentikan penerbitan karikatur Rasul Muhammad.

Kendati ia tidak mengisbatkan, apakah boikot ini bersifat wajib atau diserahkan ke tiap-tiap pribadi.

“Kalau umat Islam punya ganjil nurani, enggak usah diimbau selalu akan dilakukan mestinya. Masak dihina Rasul Muhammad kok diam, gimana ceritanya? ”

Selain menyuarakan boikot, MUI juga mendesak pemerintah Indonesia menarik sementara periode Duta Besar RI di Paris.

Seperti apa reaksi masyarakat?

Novianto Ari Duka, warga Klaten, Jawa Tengah, menyatakan setuju dengan seruan boikot dan telah berhenti membeli barang-barang dengan memiliki kaitan dengan negara Prancis seperti air mineral dan biskuit.

“Kalau saya setuju (boikot) sebab ini sebagai bentuk ekspresi lantaran pernyataan Presiden Prancis. Toh boikot sebagai sikap legal diantara aksi lain, ” imbuh Novianto kepada BBC.

Novianto berkata, akan mogok membeli produk buatan Prancis sampai Pemimpin Emmanuel Macron meminta maaf secara terbuka kepada umat Islam.

Suara bertentangan diutarakan Marwan Yaumal Akbar sejak Jakarta. Ia tak mau mengikuti memboikot produk Prancis karena dianggap tidak memberi efek apapun serta justru merugikan pedagang lokal.

“Memang bakal efek ke negara Prancis? Itu kan barang retail. Melainkan sikap pemerintah yang memboikot barang-barang Prancis untuk masuk, ” prawacana Marwan kepada BBC.

Kendati ia mengiakan kecewa dengan pernyataan Presiden Emmanuel Macron, tapi baginya serangan kebengisan tak cuma ditujukan kepada umat Islam tapi juga Kristen.

Dia malah meminta umat Muslim di Indonesia bersikap ‘dewasa dalam beragama’ secara menampilkan wajah Islam yang santun.

“Kalau api dilawan api tambah luhur, kalau api dilawan air akan redam. ”

Adapun Laskar Pembela Agama islam (LPI) menyatakan akan menggelar laku demonstrasi di depan gedung Kedutaan Besar Prancis di Jakarta, Senin (01/11).

Koordinator lapangan aksi, Eko Susilo, mengatakan setidaknya seribu orang bakal datang untuk mengecam pernyataan Presiden Macron dan mendesaknya meminta maaf.

“Kami akan orasi dan memanas-manasi patung Presiden Macron sebagai simbol dan aksi teatrikal, ” tambahan Eko Susilo.

Aksi demo ini, katanya, kemungkinan akan terus berlanjut datang Presiden Macron menyatakan penyesalannya.

Sekitar ini, pemerintah menyatakan tidak mau melarang masyarakat jika enggan mengambil produk asal Prancis. Akan namun kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah, “pemerintah tak akan memberikan ruang bagi semacam tindakan yang bersifat merugikan hubungan bilateral kedua negara”.

‘Kalau boikot efektifitasnya tidak bisa diukur’

Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf, menilai imbauan boikot tidak efektif selama tidak ada dialog substansial mengenai masalah yang terjadi belakangan. Yakni adanya perbenturan antara apa yangdisebutnya jadi sekularisme ektrem di Prancis secara nilai-nilai agama.

Ia berpandangan, target dari ‘sekularisme ekstrem’ di Prancis tidak hanya menyasar agama Islam tapi juga Kristen.

Hal tersebut nampak pada peristiwa terakhir yaitu penyerangan di gereja Basilika Notre-Dame yang menewaskan tiga orang.

“Tindakan teror yang kedua membunuh orang di gereja, tindakan teror yang diarahkan kepada orang Kristen. Padahal yang melecehkan bukan atas nama agama, tapi sekularisme ekstrem, ” ujar Yahya Cholil Staquf pada BBC News Indonesia, Minggu (01/11).

Sehingga, menurutnya, yang dibutuhkan saat ini ialah dialog untuk menyamakan persepsi pada nilai-nilai agama yang berlaku universal.

Jika tidak, katanya, ancaman teror akan terus berlanjut dan rentan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok radikal serta teroris.

“Harus ada dialog soal kebebasan berbicara dan soal blashphemy. Orang perlu ukuran sampai mana kebebasan berbicara dilakukan ketika menyinggung pihak lain dan bagaimana diselesaikan, apakah dalam kerangka hukum atau budaya. ”

“Kalau sekularisme tidak bersetuju buka diri untuk berdialog, karena perilaku sekularisme ini menggunakan jargon kebebasan berbicara sebagai justifikasi untuk menyerang norma-norma yang mapan dalam masyarakat, ” tegasnya.