Jokowi kecam pernyataan Macron soal Agama islam, pengamat sebut kecaman pemerintah ‘tak cukup, perlu gelar dialog’

Jokowi kecam pernyataan Macron soal Agama islam, pengamat sebut kecaman pemerintah 'tak cukup, perlu gelar dialog’

Presiden Joko Widodo mengatakan dia mengecam kekerasan yang terjadi di Prancis dan mengecam pula pernyataan kepala Prancis yang disebutnya ‘melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia’.

Hal itu diucapkannya dalam konferensi pers yang digelar setelah pertemuannya dengan sejumlah perwakilan lembaga keagamaan, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), juga Perhimpunan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (31/10).

Presiden Joko Widodo mengatakan tempat mengecam keras terjadinya kekerasan yang terjadi di Paris dan Nice yang telah memakan korban jiwa. Ia lanjut mengecam pernyataan kepala Prancis.

“Indonesia juga mengecam sungguh-sungguh pernyataan presiden Prancis yang menghina agama Islam, yang telah melukai perasaan umat Islam di segenap dunia, yang bisa memecah belah persatuan antar umat beragama di dunia, di saat dunia menggunakan persatuan untuk menghadapi pandemi Covid-19, ” kata Jokowi.

Ia melanjutkan “kebebasan berekspresi yang mencederai kehormatan, kesucian, serta kesakralan nilai-nilai & simbol-simbol agama, sedikit pun tidak mampu dibenarkan dan harus dihentikan”.

“Mengaitkan agama dengan tindakan terorisme merupakan sebuah kesalahan besar, ” katanya.

Ia menambahkan pemerintah Indonesia menyilakan dunia mengedepankan persatuan dan pemaafan beragama.

Sebelumnya, kecaman pemerintah terhadap pernyataan Presiden Prancis, Emmanuel Macron telah dilayangkan Kementerian Luar Negeri.

Tetapi, kecaman pemerintah itu disebut pengamat tidak cukup karena tak menyentuh persoalan kekerasan yang menimpa seorang guru karena memperlihatkan karikatur Nabi Muhammad.

Pengamat Timur Tengah dibanding Universitas Indonesia, Yon Machmudi, menyarankan Indonesia mengambil langkah dialog untuk menyamakan pandangan atas nilai-nilai atau ajaran Islam yang kerap berhadapan dengan sekularisme di Prancis.

Sementara itu, MUI mendesak Presiden Macron segera meminta maaf kepada semesta umat Islam dan menghentikan penerbitan karikatur Nabi Muhammad oleh Charlie Hebdo yang disebutnya sebagai “biang keladi” kekerasan di Prancis.

Merespons hal itu, Kementerian Luar Negeri menyebut berupaya mendorong diaktifkannya percakapan antar agama.

‘Semestinya tak langsung menyimpulkan’

Dalam wawancara dengan BBC News Indonesia, pengamat Timur Sedang dari Universitas Indonesia, Yon Machmudi, menyebut Presiden Prancis Emmanuel Macron semestinya tidak langsung menyimpulkan perilaku pemenggalan kepala seorang guru Samuel Paty dengan agama Islam.

Dia menilai tanggapan Macron tidak membuktikan kepekaan terhadap umat Islam yang memercayai kesucian Nabi Muhammad jadi sosoknya tidak boleh digambar.

Sehingga imbas pernyataan Macron itu, menurutnya, justru memicu respons yang nyata tidak perlu seperti aksi boikot terhadap produk-produk Prancis.

“Tentu kita prihatin atas kejadian itu akan tetapi hendaknya respon Presiden Macron tak terlalu simplifikasi ketika kemudian menyampaikan ‘Islam dalam kondisi krisis’, ” ujar Yon Machmudi kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Rabu (28/10).

“Karena itu menyangkut keyakinan yang dianut kaum muslimin di dunia, ” sambungnya.

‘Kecaman tidak menyentuh persoalan utama’

Indonesia sejauh ini baru mengecam pemberitahuan Presiden Emmanuel Macron tersebut karena dianggap menyudutkan agama Islam.

Tapi kata Yon, kecaman itu tak cukup. Pemerintah Indonesia, lanjutnya, juga harus berbicara tentang pelaku kekerasan yang menyebabkan kematian Samuel Paty.

Ia menduga sikap pemerintah tidak lepas dari pernyataan sejumlah pemimpin negara yang menyampaikan kritik arah pernyataan Macron. Hanya saja kritik maupun kecaman tidak menyentuh masalah utama.

Dia menilai, Indonesia sebagai negeri dengan penduduk Islam terbesar mampu mengambil peran lebih. Yakni mengajak Presiden Emmanuel Macron untuk berbicara tentang bagaimana menyamakan persepsi atas ajaran agama Islam dengan sekularisme di Prancis.

“Paling tidak komunikasi dibangun dan mudah-mudahan peristiwa seperti itu bisa diminimalisir dampak-dampaknya ke ajaran. ”

“Pembicaraan dialog diperlukan agar sama-sama memahami posisi antara Indonesia sebagai mayositas umat Islam dan Prancis dengan sekularismenya. ”

Di Solo, muncul rasa diwarnai ‘menginjak-injak’ poster Macron

Sejumlah negara seperti Turki, Arab Saudi, Qatar, dan Maroko satu perkataan mengecam pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron.

Belakangan, kecaman itu berbuntut aksi boikot terhadap produk Prancis.

Dalam Kuwait, Yordania, dan Qatar barang-barang bermerek dagang dari Prancis telah ditarik dari beberapa toko.

Dalam Indonesia, seruan boikot disuarakan Badan Syariah Kota Surakarta (DSKS) di dalam aksi demonstrasi yang digelar di Bundaran Gladak, Solo, Rabu (28/10).

Ratusan orang itu mengungkapkan kemarahan dan kekecewaannya dengan meletakkan memotret Presiden Macron di jalan raya sehingga terlindas kendaraan dan menginjak-injaknya.

Massa juga membentangkan spanduk yang berisi ajakan boikot.

“Kami mengimbau kepada pengikut Islam di manapun untuk mempertimbangkan melakukan boikot pembelian dan pemakaian produk apapun buatan Prancis, ” ujar Juru bicara DSKS, Endro Sudarnono, Rabu (28/10), seperti dilaporkan wartawan di Solo, Fajar Sodiq, untuk BBC News Indonesia.

“Presiden Macron mengeluarkan statement yang bersifat Islamofobia sekaligus melindungi majalah Charlie Hebdo dengan jelas-jelas melakukan publikasi terhadap pelecehan Nabi Muhamad SAW, ” sambungnya.

Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, berkata karikatur Nabi Muhammad merupakan hal terbuka bagi umat Islam. Tapi situasi itu, klaimnya, tak dipahami pemerintah Prancis.

“Dalam agama Islam, haram hukumnya mencela Tuhan orang asing. Kalau kamu mencela, mereka bakal mencela Tuhanmu. Kalau Charlie Hebdo tidak menghiraukan nilai-nilai agama, tersebut kesalahan berat, ” ujar Anwar Abbas kepada BBC.

Apa tanggapan MUI atas pernyataan Macron?

MUI terpendam, pernyataan Presiden Macron mengundang permusuhan dan perselisihan umat Islam.

Kendati perbuatan memenggal kepala Samuel Paty tidak bisa dibenarkan namun, katanya, tindakan guru sejarah itu dengan memperlihatkan karikatur Nabi Muhammad ke murid-muridnya lebih tidak bisa dibenarkan.

“Kalau menurut saya tindakan kekerasan itu salah tapi yang memancing orang berbuat salah itu lebih salah lagi. ”

Itulah mengapa, ia mendesak Presiden Macron segera menghentikan penerbitan karikatur Nabi Muhammad oleh Charlie Hebdo yang disebutnya sebagai “biang keladi” kekerasan di Prancis.

Namun demikian, MUI belum menganjurkan aksi boikot terhadap produk Prancis.

“Tidak saat ini. Kalau enggak ada perubahan & sikap dari Presiden Macron serta Charlie Hebdo akan kami menjemput boikot. Untuk selesaikan ini jujur, Macron minta maaf kepada umat Islam. Saya yakin umat Islam akan memaafkan. ”

‘Umat Islam harus tenang menyikapi masalah ini’

Di sisi berbeda, Katib Aam Pengurus Mulia Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf, berpandangan apa yang dikatakan Presiden Emmanuel Macron bahwa Agama islam mengalami krisis tidak sepenuhnya lengah.

Ini karena agama Islam belum sampai pada “konstruksi sosial-politik yang dibutuhkan untuk berintegrasi secara tenteram dan harmonis dengan dunia”.

Kendati demikian, ia melihat cara Presiden Macron menyikapi permasalahan di negaranya cenderung sepihak yakni dengan sudut tatapan sekularisme dan mengabaikan ajaran agama Islam.

“Karena Nabi Muhammad SAW adalah subyek suci dalam keyakinan Islam dan merupakan simbol sari Islam. Merendahkan kehormatan Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai penghinaan kepada Islam, ” jelasnya.

“Tapi menanggapi penghinaan terhadap Nabi dengan memutus pelakunya adalah tindakan biadab dengan berpotensi memicu instabilitas yang meluas tanpa kendali, ” sambungnya.

Karena itulah, ia meminta umat Islam di Nusantara menyikapi persoalan ini dengan hening dan tidak terbawa secara emosional.

Solusi atas kekerasan yang terjadi di Prancis, katanya, dengan menggelar dialog antar-negara yang didasarkan untuk konsensus terhadap nilai-nilai keadaban dengan disepakati bersama.

Respons Kementerian Asing Negeri

Direktur Jenderal Informasi dan Siasat Publik Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah, mengatakan pemerintah turut mengecam tindakan pelaku pembunuhan Samuel Paty. Tapi pemerintah menilai mengaitkan kelakuan itu dengan agama “adalah sepadan kesalahan besar”.

Pada Selasa (27/10), Kementerian Luar Negeri memanggil Duta Mulia Prancis, Olivier Chambard. Dalam pertemuan itu, kata Teuku, Olivier mengirimkan maksud pernyataan Presiden Macron.

Melalui Duta Besar RI di Prancis pula, Indonesia melayangkan nota diplomatik yang mendorong diaktifkannya dialog antar-agama sehingga menumbuhkan “pengertian yang bertambah baik terhadap perbedaan agama, ” kata Teuku.

Sementara mengenai seruan boikot, pemerintah tidak bisa melarang. Tapi pemerintah tidak akan memberikan ruang bagi tindakan yang bahan merugikan hubungan bilateral kedua negara.

Tulisan diperbarui dengan pernyataan Pemimpin Joko Widodo dalam konferensi pers Sabtu (31/10).