Pembunuhan Pendeta Yeremia di Papua diduga libatkan ‘oknum aparat’, kata Menkopolhukam Mahfud MD

Pembunuhan Pendeta Yeremia di Papua diduga libatkan 'oknum aparat', kata Menkopolhukam Mahfud MD

Menteri Koordinator Politik, Kaidah, dan Keamanan, Mahfud MD, membuktikan laporan tim gabungan pencari tanda (TGPF) menunjukkan bahwa ada “dugaan keterlibatan oknum aparat” dalam pembunuhan Pendeta Yeremia Zanambani di Papua meskipun ada juga kemungkinan dikerjakan pihak ketiga.

Mahfud MD memberikan pernyataan itu pada Rabu (21/10), atau 21 hari sejak TGPF dibentuk.

“Ada dugaan melibatkan aparat & kemungkinan pihak ketiga. Kemungkinan pihak ketiga itu tidak bisa dihindari karena kan waktu itu dugaan-dugaan yang muncul di luar tersedia yang menduga aparat, kita selidiki. Ada yang menduga pihak ke-3. Kalau pihak ketiga itu membangun teori konspirasi saja, KKB dengan membunuh lalu nanti dituduhkan ke aparat. Makanya ada saja peluang itu.

“Tapi lihat nanti susunan fakta yang dilaporkan dalam buku [laporan TGPF] itu sebetulnya seperti apa. Itu akan menodongkan ke situ, ” jelas Mahfud MD kepada para wartawan.

Pendeta Timotius Miagoni, kawan Pendeta Yeremia Zanambani, mengatakan bahwa Yeremia tewas mengenaskan di kandang babi dengan luka tembak dan luka tikam, pada Sabtu (19/09). Peristiwa itu terjadi di Kampung Bomba, Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua.

“Iya betul. Dia sendiri di kandang. Ditembak di situ, ” katanya kepada BBC News Indonesia, Rabu (23/09).

Timotius mengatakan Yeremia tidak langsung meninggal. Ia sempat bertahan mematok pukul 12 malam di negeri babi tersebut.

Socratez S Yoman dengan menyebut dirinya Presiden Badan Budak Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua (BPP-PGBWP) menuduh TNI berharta di balik kematian Yeremia.

Gerombolan yang menamakan diri Tentara Penghentian Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Mandiri (TPNPB-OPM) juga menuduh TNI dengan membunuh pendeta Yeremia.

Sementara tersebut, seorang pejabat TNI mengatakan kepada media, tuduhan yang dilayangkan itu sebagai ‘fitnah keji’ dan mengatakan ini sebagai upaya kelompok bersenjata di Papua menarik perhatian di dalam momen sidang umum PBB.

Saling tuduh soal pembunuhan Pendeta Yeremia Zanambani mendorong Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) mengirim surat ke Pemimpin Joko Widodo, yang ditembuskan ke Kapolri dan Panglima TNI.

Selain peristiwa pembunuhan Pendeta Yeremia, Mahfud MD selalu memaparkan laporan TGPF mengenai kejadian pembunuhan dua personel TNI & seorang warga sipil.

“Informasi dan fakta-fakta menunjukkan dugaan kuat keterlibatan Ikatan Kriminal Bersenjata (KKB) dalam perkara pembunuhan dua aparat bernama Serka Sahlan pada 3 September dan Pratu Dwi Akbar Utomo pada 19 September, ” paparnya.

Keterlibatan KKB, sebutnya, juga tampak jelas dengan terbunuhnya warga sipil bernama Badawi pada 17 September 2020.

Mahfud MD menambahkan, laporan TGPF ini tidak untuk pembuktian hukum dan tidak sebagai hasil penyelidikan pro yustisia.

“Nanti kami salurkan dan akan oleh sebab itu ranah aparat penegak hukum.

“Menyangkut tindakan pidana yang berupa kebengisan dan atau pembunuhan, pemerintah menodong Polri dan Kejaksaan untuk menyelesaikannya sesuai hukum yang berlaku tanpa pandang bulu. Dan untuk itu pemerintah meminta Kompolnas untuk memimpin proses selanjutnya. Laporan dari TGPF bisa menjadi bahan dalam bentuk pro-yustisia, ” kata Mahfud MD.

“Permintaan keluarga dan masyarakat adat buat memeriksa TNI, itu nanti mau dilihat dari prosesnya. Kl pro-yustisia, nanti silakan pro-yustisia. Karena pro-yustisia itu kan nanti ada pertimbangan-pertimbangan, siapa yang perlu dimintai bukti, siapa yang tidak, ” tambahnya.

Satu dengan temuan-temuan ini, Menkopolhukam merekomendasikan kepada pemerintah, kepada presiden, pada TNI/Polri, agar daerah yang masih kosong dengan aparat yang sifatnya organik supaya segera dilengkapi untuk menjamin keamanan.

“Dengan demikian tugas TGPF yang dibentuk dengan SK Menkopolhukam dinyatakan selesai, ” kata Mahfud MD.

TGPF bentukan Menkopolhukam Mahfud MD bukan satu-satunya pihak yang melakoni penyatuan fakta.

Komnas HAM melakoni analisis secara terpisah dan tidak di dalam posisi saling melengkapi dengan temuan TGPF.

Dalam keterangannya kepada para kuli pekan lalu, Komisioner Komnas HAM RI, Choirul Anam, mengatakan pihaknya akan segera menganalisis berbagai bahan saksi dan temuan di lapangan.

“Komnas HAM akan menyerahkan laporan kepada Presiden, karena pengaduan kasus ini juga sampai kepada Presiden, ” kata Anam.

Menanggapi hal tersebut, Menkopolhukam, Mahfud MD, mempersilakan Komnas HAM untuk menjabarkan temuannya.

“Temuan Komnas PEDOMAN, silakan itu temuan Komnas PEDOMAN.   Tapi bila ditanya apakah ada rangkaian perisitiwa? Laporan dengan saya baca itu memang    ada rangkaian peristiwa. Sejak periode bahkan, bukan hanya September, tapi dari beberapa bulan sebelumnya tersedia peristiwa-peristiwa yang saya kira itu temuan yang tidak bisa dihindari. Semua akan menemukan itu. Akan tetapi biarlah nanti yang Komnas PEDOMAN fokusnya ke sana.  

“Nanti dilihat, apa yang ditemukan negara, apa yang ditemukan Komnas HAM, dan kita juga punya. Kalau peristiwanya sama dan sama-sama hati-hati, saya kira faktanya juga mau sama, ” papar Mahfud MD.

Patuh data Amnesty International Indonesia, sepanjang tahun 2018 hingga 2020, telah terjadi setidaknya 47 kasus pembunuhan yang diduga dilakukan oleh otoritas negara yang menewaskan 96 objek jiwa.

Dari jumlah tersebut, hanya empat kasus yang sampai ke pengadilan dengan dua di antaranya adalah pengadilan militer yang tertutup untuk publik.