Vaksinasi Covid-19 dipercepat November, pakar mengambil pemerintah dan BPOM pastikan efektivitas dan keamanan vaksin

Vaksinasi Covid-19 dipercepat November, pakar mengambil pemerintah dan BPOM pastikan efektivitas dan keamanan vaksin

Kementerian Kesehatan menargetkan penyuntikan pertama vaksin Covid-19 akan dilakukan akhir November, setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Cantik Ulama Indonesia (MUI) beserta Kementerian Agama memastikan keamanan dan kehalalan vaksin buatan China tersebut.

Eksekutif Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Keburukan Kemenkes, Achmad Yurianto, Senin (19/10), mengatakan tim dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Indah Ulama Indonesia (MUI), dan Departemen Agama telah berangkat ke China.

Mereka melakukan perjalanan ke China untuk melakukan inspeksi terhadap tiga pembuat vaksin yakni CanSino, Sinovac, dan Sinopharm.

Tujuannya untuk mendapatkan keterangan hasil uji klinis fase 3 yang dilakukan di sejumlah negeri seperti di Turki, Kanada, serta Uni Emirat Arab, katanya.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia diminta agar tak terburu-buru melakukan vaksinasi Covid-19 pada November di tengah ketidakpastian efektivitas dan keamanan vaksin tersebut.

Berdasarkan pengamatan epidemiolog dan pakar biologi molekuler, uji klinis vaksin virus corona di beberapa negara masih berlangsung atau belum selesai jadi data keamanan dan efektivitasnya sedang diragukan.

Apa perkembangan terbaru dibanding rencana ‘vaksinasi dipercepat’?

Lebih tinggi Yuri berharap, kepastian keamanan & kehalalan vaksin itu akan muncul pada akhir Oktober atau pasar pertama November setelah kepulangan tim dari China.

Jika vaksin dari 3 produsen itu sudah mendapat lampu hijau dari tiga lembaga itu, maka 1, 5 juta orang bakal mendapatkan vaksin yang diprioritaskan kepada tenaga kesehatan.

“Kita berharap semua oke, ketersediaan barang sudah ada komitmen dari produsen vaksin tinggal menunggu aspek keamanan.

“Artinya kita menunggu Emergency use authorization yang dikeluarkan BPOM dan surat kehalalan dari MUI, ” perkataan Achmad Yurianto dalam jumpa pers online, Senin (19/10).

Yuri juga menetapkan, vaksinasi Covid-19 bukan senjata pintar untuk menyelesaikan pandemi virus corona di Indonesia. Karena itu, karakter yang telah disuntik vaksin harus tetap menggunakan masker, menjaga renggang, dan mencuci tangan.

“Kita harus pahami vaksinasi bukan lini perdana dalam penanggulangan penyakit pandemi Covid-19.

“Tapi vaksin ditujukan untuk menyampaikan kekebalan agar saat terpapar virus tidak jadi sakit. Jadi menghalangi menjadi sakit akibat terpapar virus, ” imbuhnya.

Dasar persetujuan penggunaan vaksinasi Covid-19 ini dikeluarkan BPOM karena alasan kedaruratan atau (Emergency use authorization) seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2020 tentang Logistik dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

‘Harus menjamin keamanan dan efektivitas?

Sejumlah negeri seperti Turki, Brasil, Uni Emirat Arab, Bangladesh, dan Indonesia sedang melangsungkan uji klinis fase tiga vaksin Covid-19.

Khusus di Indonesia yang dilakukan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung, sejauh ini tidak ada laporan pengaruh samping yang berat atau betul-betul di antara ribuan relawan yang menerima vaksin Sinovac buatan China tersebut.

Hasil sementara itu, patuh pakar biologi molekuler, Ahmad Rusdan Handoyo, serupa dengan data uji klinis fase satu dan besar yang berlangsung di negara-negara lain.

Namun demikian, katanya, bukan bermakna bisa langsung disuntikkan kepada umum, sebab dasar program vaksinasi kudu menjamin keamanan dan efektivitas.

“Memang dibanding uji klinis fase satu dan dua sejauh ini belum tersedia kasus kematian, tapi bagaimana efektivitasnya?

“Dari data yang saya lihat sejauh ini belum melihat ada data efektivitas yang terpublikasi dengan publik. Sejauh ini data efektivitas belum ada, ” ujar Ahmad Rusdan Handoyo kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Minggu (18/10).

Pun, jika dengan data sementara menunjukkan vaksin bikinan Sinovac, CanSino, dan Sinopharm itu dianggap efektif harus diteliti kembali apakah betul-betul bisa mencegah terjadinya “gejala berat setelah terinfeksi”.

“Efektivitas itu bukan cuma antibodi terbentuk. Tapi apakah bisa mencegah infeksi. Sebab kalau terbukti tidak efektif, yang dikhawatirkan kepercayaan masyarakat terhadap vaksin gaib, ” tukasnya.

Karena itulah, Awak Pengawas Obat dan Makanan sebagai lembaga otoritas yang memberi persetujuan edar obat di Indonesia kudu “berhati-hati sekali” dalam memberi lampu hijau vaksinasi Covid-19 lantaran data yang mereka pegang kemungkinan tidak lengkap.

“Otoritas BPOM, mereka harus hati-hati karena data yang separuh tersebut apakah bisa menjamin? ” ungkapnya.

‘Ini bukan keadaan kalau tak dilakukan vaksinasi akan mati’

Pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia, Pandu Riono, mengatakan pemerintah tidak perlu terburu-buru melakukan vaksinasi di Indonesia pada November mendatang.

Sebab hingga masa ini belum ada data ilmiah yang menunjukkan keamanan dan efektivitas vaksin Covid-19.

Kalaupun sudah dipakai oleh beberapa negara dengan posisi “darurat” bukan berarti bisa diterapkan di Indonesia, kata Pandu.

Baginya, tidak ada kondisi genting yang mengharuskan vaksinasi.

“Ini bukan posisi kalau tidak dilakukan vaksinasi hendak mati, tapi bisa ditunda, ” ujar Pandu Riono kepada BBC News Indonesia.

“Karena vaksin bukan solusi jangka pendek. Kita tunda sampai benar-benar aman juga tak apa-apa, kenapa harus terburu-buru? Kita harus pastikan aman dan efektif, ” sambungnya.

Pemerintah, menurutnya, harus tetap mendahulukan penelusuran, pengetesan, dan perawatan di menghadapi pandemi Covid-19 seperti yang dijalankan Korea Selatan, China, dan Singapura.

“Untuk atasi pandemi bukan vaksinasi, itu cara berpikir dengan salah besar. Untuk atasi pandemi dengan pengawasan dan perubahan kepribadian. ”

IDI: ‘Kami mendukung rencana pemerintah’

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai tenaga kesehatan yang akan memberikan vaksin dan penerima vaksin Covid-19 menyatakan akan mendukung rencana pemerintah itu selama telah mendapat persetujuan sejak BPOM.

“Harapan kami vaksin dengan digunakan memenuhi standar keamanan & efektivitas serta tersedia dalam jumlah yang cukup sehingga bisa membangun membentuk kekebalan individu dan populasi, ” ujar Juru bicara IDI, Halik Malik kepada BBC.

Hanya selalu, kata dia, sejauh ini belum ada perencanaan detail dari Kementerian Kesehatan mengenai program vaksinasi Covid-19 mulai dari jumlah sasaran penerima vaksin hingga lokasi yang dalam tuju.

“Mikro planning belum tersedia, itu yang nanti menggambarkan rincian lokasi, kemudian tim yang mau turun, jumlah, sasaran logistik dengan diperlukan dan seterusnya. ”

Akan namun, para tenaga kesehatan telah dilatih tentang bagaimana pemberikan vaksin itu.

160 juta orang akan menjelma sasaran penerima vaksin

Menko Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto, mengatakan total ada 160 juta orang yang akan menjadi sasaran penerima vaksin virus corona.

Vaksinasi itu akan dipercepat mulai November dengan membeli vaksin buatan Sinovac, CanSino, dan Sinopharm.

Cansino dilaporkan menanggung 100. 000 vaksin pada November tahun ini dan sekitar 15-20 juta untuk tahun 2021.

Namun Sinopharm disebut mampu mengirim 15 juta vaksin tahun ini, pada mana lima juta dosis bakal mulai datang pada November 2020.

Sementara Sinovac bisa menyuplai mematok tiga juta dosisi vaksin di akhir Desember 2020 dengan kontrak pengiriman 1, 5 juta ukuran pada minggu pertama bulan aliran, kemudian 1, 5 juta ukuran lagi pada Desember awal.

Eksekutif Jenderal Pencehahan dan Pengendalian Aib Kementerian Kesehatan, Achmad Yurianto, berkata pemberian vaksin tersebut akan merujuk pada data uji klinis fase tiga yang diperoleh dari China, Turki, Brasil, dan Bangladesh.

“Kita bakal transfer data-data itu semua dengan nantinya akan diberikan ke BPOM. Tanggal 15 Oktober BPOM menuju ke China untuk mendapatkan bahan dari BPOM China, ” perkataan Achmad Yurianto seperti dilansir CNBC Indonesia, Selasa (13/10).

Adapun pemberian vaksin akan diprioritaskan kepada paramedis, TNI/Polri sebanyak 3, 4 juta orang. Lalu perangkat pemerintahan mulai daripada kecamatan, desa, RT/RW sebanyak 5, 6 juta orang.

Kemudian tenaga pendidik mulai dari PAUD sampai madrasah tinggi sebanyak 4, 3 juta orang dan peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran sebanyak 86 juta orang.