Omnibus Law: Apa konsekuensi jika rancangan yang disepakati DPR dan pemerintah ‘diubah’ dan ‘tak sesuai modus hukum’?

Omnibus Law: Apa konsekuensi jika rancangan yang disepakati DPR dan pemerintah 'diubah' dan 'tak sesuai modus hukum'?

Pimpinan DPR membantah telah menukar draf UU Cipta Kerja setelah rapat paripurna tanggal 5 Oktober lalu. Perbedaan jumlah halaman dalam draf omnibus law yang beredar di masyarakat, klaim mereka, sekadar akibat penyesuaian bentuk huruf, marjin, dan ukuran kertas.

Namun barang apa sebenarnya konsekuensi hukum jika rancangan UU diubah setelah disetujui DPR? Dan selain menggugat ke Mahkamah Konstitusi, proses hukum apa lagi yang dapat ditempuh penolak UU Cipta Kerja?

Mengubah atau menambahkan kepala kata pun dalam sebuah UNDANG-UNDANG yang sudah disetujui DPR tak boleh dilakukan menurut teori dan ketentuan hukum, kata Feri Amsari, pakar hukum tata negara dalam Universitas Andalas, Padang.

Feri menyebut tampak atau berubahnya satu kata bisa mengubah makna UU. Sementara penggandaan pasal baru, kata dia, mencuatkan ketentuan yang tidak disepakati dalam bersama oleh berbagai fraksi pada DPR.

“Tidak boleh ada perubahan. Yang diketuk dalam rapat paripurna DPR adalah pasal-pasal yang akan disahkan menjadi UU, ” ujar Feri via telepon, Selasa (13/10).

“Yang bisa dilakukan adalah memperbaiki salah ketik, misalnya kurang, kelebihan atau salah huruf. Yang tidak diperbolehkan merupakan menambahkan kata, kalimat, menyusupkan perkara dan segala sesuatu yang tak berkaitan dengan kesalahan ketik, ” tuturnya.

Setelah disetujui menjadi UU oleh DPR, 5 Oktober lalu, empat draf kebijakan Cipta Kerja beredar di bangsa. Keempatnya memiliki jumlah halaman yang berbeda, yaitu 905, 1052, 1032, dan 812 halaman.

Berbagai versi draf itu memuat sejumlah ketentuan bertentangan. Salah satunya, kata Feri, berkaitan dengan aturan pelaksana UU Membangun Kerja.

“Yang heboh adalah pergantian sebutan ‘dengan’. Kalimat ‘diatur dengan susunan pemerintah’ diganti menjadi ‘diatur di peraturan pemerintah’. Konsekuensinya adalah perut hal yang berbeda, ” perkataan Feri.

“Dalam draf awal yang banyak tertulis adalah ‘diatur dengan peraturan pemerintah’ sehingga harus dibuat 474 peraturan pemerintah.

“Katanya ingin menyederhanakan, kok bahkan membuat banyak peraturan? Ketika dikritik, itu diubah menjadi ‘dengan sistem pemerintah’ sehingga mungkin cukup dibuat 11 PP karena ada 11 kluster, ” kata Feri.

Bantahan DPR

Tetapi Wakil Ketua DPR, Aziz Syamsuddin, menyebut tak ada perubahan apapun dalam draf UU Cipta Kegiatan setelah disetujui di rapat sempurna.

Rekaman dan notulensi proses pengkajian RUU disebut Aziz bisa menjelma bukti bahwa DPR tidak menukar substansi UU Cipta Kerja.

Dalam bertemu pers, Selasa kemarin, Aziz cuma mengakui eksistensi dua dari empat draf DPR yang beredar, yaitu yang 1035 dan 812 halaman.

Rencana 1035 halaman, kata Aziz, menyusut menjadi 812 halaman karena Sekretariat DPR melakukan penyesuaian bentuk huruf, marjin, dan ukuran kertas.

Terhormat berkata, draf 812 halaman dengan itulah yang diserahkan ke Pemimpin Joko Widodo untuk disahkan menjadi UU dan dimasukkan ke Lembaran Negara.

“Saya jamin, sesuai sumpah posisi, kami tidak berani menyelundupkan perkara. Itu merupakan tindak pidana, ” ujarnya.

“Pengetikan draf final, sebati aturan, harus menggunakan ukuran berlelah-lelah legal yang resmi. Versi 1035 halaman tidak diketik dalam kertas legal. Setelah pengetikan dan penyuntingan, jumlahnya menjadi 812 halaman, ” kata Aziz.

Bisa dipidana?

Mengubah draf UU yang sudah disahkan merupakan perbuatan pidana, patuh Feri Amsari. Tindakan itu bisa dijerat Pasal 264 Kitab Peraturan Hukum Pidana.

Pasal 264 itu memuat ancaman pidana penjara paling periode delapan tahun terhadap orang yang memalsukan akta otentik, surat utang, surat kredit, dan surat informasi bunga.

“Yang disahkan di DPR tersebut adalah dokumen yang disepakati. Itu termasuk akta otentik, ” ujar Feri.

“Mengubah dokumen itu sama dengan memalsukan dokumen negara, itu tanduk pidana. Dokumen negara tidak boleh dipalsukan atau diganti-ganti, ” tuturnya.

Tersedia ancaman pidana itu juga diakui Aziz Syamsuddin. Namun sekali teristimewa, dia membantah DPR mengubah UU Cipta Kerja yang disepakati di rapat paripurna.

“Saya yakin integritas kawan-kawan di Baleg tidak mungkin menyelundupkan pasal, apalagi setelah diketok pada tingkat I dan tingkat II, ” tuturnya.

Pada tahun 2009, suatu ayat dalam RUU Kesehatan lenyap setelah disetujui pada rapat sempurna. Badan Kehormatan DPR kala itu berdalih bahwa tidak ada kesengajaan terkait hilangnya ayat (2) Kausa 113 dalam UU itu.

Tiga anggota DPR kala itu, Ribka Tjiptaning, Aisyah Salekan, dan Maryani Baramuli, diadukan ke kepolisian dengan tuduhan bertanggung jawab atas penghilangan bagian tersebut.

Sempat mengusut dugaan kejahatan dalam kasus itu, Polri belakangan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk tiga legislator tersebut.

Batal demi hukum?

Dalam kasus bagian tembakau, DPR mengembalikan ketentuan itu usai polemik ini ramai dibicarakan publik. UU Kesehatan itu kendati tetap berlaku.

Menurut Feri Amsari, dengan dapat membuat sebuah UU tawar demi hukum adalah pelanggaran prosedur yang dilakukan legislator.

“Batal menetapkan hukum berbeda dengan dibatalkan. Dibatalkan itu harus melalui proses kehakiman. Batal demi hukum adalah iklim di mana terbukti ada kurang prosedural. Maka dianggap tidak sudah ada, ” tuturnya.

“Permasalahannya, kita tetap ingin membawa persoalan seperti ini ke pengadilan. Seharusnya publik secara luas cukup sepakat bahwa UNDANG-UNDANG itu cacat prosedural sehingga dianggap tidak pernah ada, ” sekapur Feri.

Selain menggugat ke MK, sebagaimana anjuran Presiden Joko Widodo serta pimpinan DPR, para penolak UU Cipta Kerja disebut Feri bisa mempersoalkan legislasi ini ke Meja hijau Tata Usaha Negara (PTUN).

Namun, kata Feri, bukan prosedur atau substansi yang dapat digugat ke PTUN, melainkan tindakan pemerintah dan DPR yang diduga tak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

“Yang diuji tindakan dan langkah-langkah itu, misalnya dugaan menyembunyikan draf, rapat tengah malam, dan tidak membabitkan publik.

“Itu bertentanganan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik di urusan 10 UU 30/2014. Kalau tindakannya dianggap cacat secara hukum tata laksana, maka produk yang dihasilkan selalu dianggap tidak sah, ” kata Feri.

Feri mengatakan, sepanjang sejarah belum pernah ada pembuat UU yang dipersoalkan ke PTUN.

Apa tahapan UNDANG-UNDANG Cipta Kerja berikutnya?

Merujuk UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan telah diubah oleh UU 15/2019, RUU yang sudah disepakati di pembahasan tingkat II alias rapat paripurna di DPR, harus disampaikan ke presiden paling lama tujuh hari setelah ketuk palu persetujuan.

Teragung Syamsuddin menyebut tenggat penyerahan draf omnibus law ke presiden ialah 14 Oktober.

Draf omnibus law tersebut wajib diteken presiden 30 hari setelah disetujui di DPR. Umpama presiden tak menandatangani draf tersebut, UU Cipta Kerja secara kaidah akan tetap sah.

Artinya, merujuk Kausa 73 ayat (2) UU 12/2011, UU Cipta Kerja wajib dimasukkan ke lembaran negara untuk memperoleh nomor.

Beleid itu akan mulai berlaku setelah remsi masuk lembaran negara dan diteken Menteri Patokan dan HAM.