Djoko Tjandra, pengacara dan seorang penguasa polisi didakwa tindak pidana pemalsuan sejumlah surat

Djoko Tjandra, pengacara dan seorang penguasa polisi didakwa tindak pidana pemalsuan sejumlah surat

Buronan selama 11 tahun kasus hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra didakwa melakukan tindak pidana pemalsuan tulisan untuk sejumlah kepentingan bersama pengacaranya, Anita Kolopaking dan petinggi kepolisian Brigjen Prasetijo Utomo.

Ketiga terdakwa, yakni Djoko Tjandra, Anita Kolopaking, dan Brigjen Prasetijo Utomo, melaksanakan sidang dakwaan secara virtual & bergantian dalam sidang yang digelar secara virtual pada Selasa (13/10).

Djoko Tjandra didakwa melanggar KUHP Pasal 263 ayat (1) dengan ancaman hukuman maksimal 8 tarikh penjara. Adapun dua terdakwa asing didakwa dengan pasal berlapis.

Di dalam sidang, jaksa penuntut umum mengungkap ragam pemalsuan surat yang dikerjakan Djoko Tjandra, antara lain surat jalan, surat keterangan pemeriksaan Covid-19 dan surat rekomendasi kesehatan.

Beragam surat itu didapat Djoko Tjandra atas bantuan Brigjen Prasetijo Utomo.

Surat-surat itu, ujar jaksa penuntut umum, dipalsukan untuk memuluskan jalan Djoko Tjandra yang kala itu berada di Malaysia agar bisa masuk ke Indonesia.

“Surat tanda pemeriksaan Covid-19 dan juga surat rekomendasi kesehatan baik atas nama saksi Anita Dewi A Kolopaking ataupun atas nama terdakwa Joko Soegiarto Tjandra yang ditandatangani oleh dr Hambek Tanuhita juga merupakan surat keterangan yang tidak benar karena substansi surat tersebut berkelahi dengan kenyataan yang sebenarnya, ” kata jaksa, seperti dikutip sejak detik. com.

Kasus Djoko Tjandra bergulir sesudah buron selama 11 tahun atas kasus hak tagih Bank Bali ini melalui kuasa hukumnya Anita Kolopaking, mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap perkaranya ke Pengadilan Daerah Jakarta Selatan.

Akan tetapi, aplikasi PK itu ditolak karena Djoko diwajibkan untuk hadir langsung dalam pengadilan.

Djoko kemudian meminta Anita mengurus keperluan kedatangannya dengan sandaran Prasetijo yang kala itu menjabat sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri.

Dia lantas mengurus secara keperluan kehadiran Djoko Tjandra dengan membuat surat jalan, surat keterangan kesehatan, dan surat-surat lain terkait dengan pemeriksaan virus Corona.

‘Coreng nama baik’ kepolisian

Surat-surat itu dibuat akan nama Brigjen Prasetijo, Anita Kolopaking, Djoko Tjandra, dan seorang anggota Polri lain bernama Jhony Andrijanto.

Menurut jaksa, perbuatan Prasetijo, telah “mencoreng nama baik” kepolisian.

“Penggunaan surat jalan, surat keterangan pemeriksaan Covid-19, dan surat rekomendasi kesehatan yang tidak benar tersebut merugikan Polri secara immateriil karena peristiwa itu mencederai dan/atau mencoreng nama baik Kepolisian Republik Indonesia secara umum, ” ujar jaksa.

“Mengingat terdakwa Djoko Soegiarto Tjandra adalah terpidana perkara korupsi dan menjelma buronan Kejaksaan Agung sejak tahun 2009, yang mana seolah-olah Polri khususnya Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri telah memfasilitasi perjalanan laksana layaknya perjalanan dinas yang dilakukan oleh orang bukan anggota Polri, ” ujar jaksa kemudian.

Dalam sidang, jaksa mengungkap bahwa Prasetijo, dengan pesawat sewaaan, menjemput Djoko Tjandra untuk kembali ke Indonesia pada 6 Juni 2020, melalui Bandara Supadio di Pontianak lalu menuju ke Bandara Halim Perdanakusuma di Jakarta.

Pada kesimpulannya Djoko Tjandra mengurus semua keperluannya di Jakarta untuk PK. Tak hanya itu, Djoko Tjandra juga mengurus KTP serta paspor maka akhirnya kembali lagi ke Malaysia lewat Pontianak.

Sidang juga mengungkap kalau kedatangan Djoko Tjandra ke Nusantara tidak hanya sekali. Tercatat setidaknya ada 2 kali terpidana mengenai pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali itu masuk ke Tanah Air dengan bantuan Brigjen Prasetijo Utomo.

Peristiwa kedua kemudian tercatat dalam 16 Juni 2020. Saat tersebut Djoko Tjandra ingin membuat paspor sehingga memerlukan surat-surat palsu yang sama yang sebelumnya diurus Prasetijo.

Kasus-kasus lain yang melibatkan Djoko Tjandra

Sementara itu, kasus Djoko Tjandra yang lain, yakni kasus sangkaan korupsi kepengurusan fatwa di Majelis hukum Agung (MA) akan segera disidangkan.

Dikutip dari kompas. com , Kepala Pusat Penerangan hukum Kejaksaan Agung, Hari Setiyono, mengungkap pihaknya akan melimpahkan perihal ini ke Jaksa Penuntut Umum pada Rabu (14/10).

“Tugas selanjutnya, penuntut umum membuat surat dakwaan, ” ujar Hari.

Dalam kasus dugaan korupsi kepengurusan fatwa di MA, Djoko Djandra diduga memberikan suap kepada Jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Pinangki sendiri telah menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 23 September lalu.

Dalam sidang dakwaan yang digelar bulan lalu, Pinangki didakwa menerima suap sebesar US$ 500 ribu atau sekitar Rp7 miliar dari Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra.

Jumlah tersebut hanya uang muka dari total US$ 1 juta atau sekitar Rp14 miliar jika Pinangki mampu membuat Djoko Tjandra terlepas dari hukuman dua tahun penjara kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali.

Rencana Pinangki membebaskan Djoko Tjandra adalah dengan mengurus penerbitan fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung (Kejagung) agar pidana penjara Djoko berdasarkan putusan Peninjauan Kembali Nomor 12 tertanggal 11 Juni 2009, tidak bisa dieksekusi.

Jaksa menambahkan, Pinangki memperkenalkan diri sebagai jaksa dan sebagai orang yang mampu melakukan pengurusan fatwa MA melalui Kejagung.

Di sisi lain, Djoko Tjandra juga ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri dalam kasus dugaan korupsi terkait penghapusan red notice atas namanya.

Bareskrim turut menetapkan pengusaha Tommy Sumardi sebagai tersangka terduga pemberi suap dan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte sebagai terduga penerima suap.