Omnibus Law: Demo tolak UU Menjadikan Kerja di 18 provinsi diwarnai kekerasan, YLBHI: ‘Polisi melakukan pelanggaran’

Omnibus Law: Demo tolak UU Menjadikan Kerja di 18 provinsi diwarnai kekerasan, YLBHI: 'Polisi melakukan pelanggaran'

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Nusantara (YLBHI) menyatakan polisi “telah melakukan pelanggaran peraturan Kapolri” saat menuntaskan aksi massa yang menentang pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, pada 6-8 Oktober 2020.

Organisasi ini mencetak tindakan kekerasan oleh aparat polisi terjadi di 18 provinsi serta dinilai melanggar Peraturan Kapolri Cetakan 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarki.

Pernyataan ini dikeluarkan ketika ribuan orang yang terdiri dari pekerja, pelajar, dan mahasiswa di beberapa wilayah ditangkap selama tiga hari rangkaian aksi protes.

Belasan orang yang kebanyakan mahasiswa di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dan Kota Parepare, Sulawesi Selatan juga dilaporkan luka-luka.

Tapi Mabes Polri berdalih apa yang dikerjakan jajarannya saat menghadapi pengunjuk mengecap “sudah sesuai aturan”.

Direktur YLBHI, Asfinawati, mencatat tindakan kekerasan yang dilakukan kepolisian dalam menangani gerak laku unjuk rasa menolak Undang-Undang Omnibus Law terjadi di 18 daerah di seluruh Indonesia, di mana, para pengunjuk rasa dihalang-halangi dengan cara ditangkap sebelum melakukan aksi.

“Apa yang terjadi hari ini betul-betul menggambarkan Telegram Kapolri yang karenanya menimpa korban sangat banyak, ” ujar Asfinawati dalam jumpa pers daring, Kamis (08/10).

“Banyak massa aksi ditangkapi pada jalan-jalan, di stasiun, bahkan pada jembatan, ” sambungnya.

Asfin menyebut kalau merujuk pada Peraturan Kapolri tentang Penanggulangan Anarki, kepolisian bisa mengecewakan massa jika terjadi kericuhan.

Akan tetapi yang terjadi di lapangan, katanya, penembakan gas air mata dan meriam air dilakukan ketika kawula sedang menyampaikan pendapatnya atau berorasi.

“Kalaupun mau dibubarkan bukan massa, tapi orang yang membuat kericuhan. ”

YLBHI menilai kepolisian sebagai abdi negara sudah menjadi “alat pemerintah agar Omnibus Law diberlakukan. ”

Selain penangkapan, YLBHI juga menerima informasi adanya pemukulan dan penelanjangan terhadap pengunjuk rasa yang ditangkap. Hal itu, menurutnya, menunjukkan “brutalitas polisi”.

Tak cuma itu, para pembantu hukum di beberapa daerah tidak diberi kesempatan untuk melakukan pendampingan terhadap orang-orang yang ditangkap.

‘Dua mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, Bekasi, terluka parah’

Di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, setidaknya enam mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa terluka saat berdemonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja pada kawasan industri Jababeka pada Rabu (07/10).

Humas Universitas Pelita Kaum, Nining Yuningsih, bercerita, dari enam anak didiknya yang dilarikan ke Rumah Sakit Sentra Medika, perut di antara mereka mengalami luka betul-betul.

“Kalau yang empat orang sudah boleh pulang karena luka ringan di kaki dan pelipis dengan harus dijahit, ” ujar Nining Yuningsih kepada Quin Pasaribu dengan melaporkan untuk BBC News Indonesia, Kamis (08/10).

Nasrul Firmansyah, sirih Nining, mengalami luka cukup berat di bagian kanan kepala.

Mengambil dokter, tengkoraknya retak dan harus menjalani operasi karena mengalami pendarahan.

Sementara seorang lagi bernama Roy, terluka di bagian kiri besar dan harus dijahit. Namun kondisinya, menurut Nining, tak seberat Nasrul.

Hingga saat ini, ia tak tahu pasti apa penyebab luka enam orang itu. Sebab, kronologi yang dituturkan para saksi ceroboh tak menjelaskan detail peristiwa di Rabu siang itu.

Kendati, pihak kepolisian belum mendatangi universitas untuk menjelaskan insiden tersebut.

“Kalau menurut anak-anak itu, mereka diblokade oleh polisi saat pergi ke lokasi demonstrasi. Anak-anak ini harus berputar lagi, tapi karena mendesak menerobos mungkin di situ terjadinya, ” ujar Nining.

“Nasrul sendiri masa saya tanya kena apa, dia bilang tidak lihat karena peristiwa sangat cepat, ” sambungnya.

Pihak universitas, kata Nining, sangat menyesalkan kejadian ini karena apa yang dikerjakan mahasiswanya hanya menyampaikan aspirasi. Catatannya, sekitar 300 mahasiswa ikut ulah unjuk rasa.

“Sangat menyesal terjadi insiden begini, kita juga sesalkan dan kecewa. Tapi kami tak bisa menyalahkan kedua pihak. ”

Di Parepare, polisi ‘persulit’ visum

Di Parepare, Sulawesi Selatan, 12 mahasiswa dengan bernaung di bawah organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), menjalani luka beragam seperti bocor dalam kepala, lebam di dada, dan terpapar gas air mata.

Ketua PKC PMII Sulawesi Selatan, Ahmad Sirajul Munir, 12 mahasiswa ini dilarikan ke RSUD Andi Makkasau.

“Jadi betul kami sayangkan bahwa tindakan represif polisi, ” ujar Ahmad Sirajul Munir kepada BBC News Indonesia.

Yang membuat kecewa, klaimnya, kepolisian menentang ketika diminta melakukan visum.

“Kata polisi, korban kalau mau visum harus datang ke kantor petugas, tapi bagaimana kan mereka masih di rumah sakit. Kan lucu, ” lanjutnya.

Selain ada korban luka, PMII juga menyebut ada puluhan anggotanya yang ditangkap. Kendati malam harinya dibebaskan dengan ancaman asalkan tidak melakukan aksi demonstrasi lagi.

Pada aksi unjuk rasa yang berlangsung Rabu (07/10) setidaknya tersedia 1. 000 lebih orang yang berkumpul di depan gedung DPRD Parepare.

Aksi demonstrasi yang berlangsung damai berubah ricuh ketika massa dan polisi dorong-dorongan.

‘Kami tidak boleh mendampingi orang dengan ditangkap’

Di Semarang, Tim Advokasi Kemandirian Berpendapat Jawa Tengah, menyebut setidaknya ada 200an orang yang terdiri dari pelajar, buruh, dan mahasiswa ditangkap ketika aksi demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja berlangsung di gedung Gubernur Jawa Tengah.

Perwakilan sebab Tim Advokasi, Etik Oktaviani, bercerita sebelum menangkap ratusan orang tersebut, polisi menembakkan gas air timbil untuk membubarkan massa yang mulai ricuh lantaran tak digubris bagian pemprov maupun DPRD.

“Pukul 16. 00 WIB itu massa sudah berangkat panas dan akhirnya ada saling lempar baru. Bukan cuma pengikut tapi polisi juga (melempar batu), ” ujar Etik Oktaviani pada BBC News Indonesia.

“Saat ditembak udara air mata polisi mengejar-ngejar, sampai menyisir jalan-jalan. Bahkan ada orang yang lagi makan ikut ditangkap, ” sambungnya.

Dari pantauan tim, sekapur Etik, ratusan orang yang ditangkap itu dibawa ke Polrestabes Semarang untuk dimintai keterangan mengenai “siapa dalang aksi ricuh”.

Hanya saja, ketika pihaknya ingin melakukan pendampingan ditolak kepolisian dengan dalih sedang mendata identitas mereka.

Sepanjang pantauannya, interpretasi dan penahanan itu berlangsung delapan jam. Selama itu pula, bagus pendamping maupun keluarga tidak diperbolehkan masuk.

“Makin malam, keluarga orang-orang yang ditangkap makin banyak dengan datang dan mulai resah & menangis karena tidak boleh menyelundup. ”

“Baru pukul 03. 00 WIB esoknya sebagian yang ditahan keputusannya dilepas. Itu jumlahnya sekitar 170-an orang. ”

“Ketika keluar itu, awak lihat ada yang jalannya pengkor, kemudian ada kepalanya diperban. ”

Hingga Kamis (08/10) sore, katanya, setidaknya ada 10 orang yang sedang ditahan di Polrestabes Semarang.

Awak Advokasi pun saat ini sedang mendata ulang korban aksi represif kepolisian untuk menyiapkan upaya kaidah.

Apa kata polisi?

Polda Metro Hebat menangkap setidaknya 1. 000 orang dalam aksi unjuk rasa menentang Undang-Undang Cipta Kerja yang berlaku hingga Kamis (08/10) malam.

Tukang Bicara Polda Metro Jaya, Yusri Yunus, mengatakan ribuan yang ditangkap itu berusia remaja dan diduga melakukan tindakan kericuhan di bervariasi tempat di Jakarta.

“Itu adalah ‘anarko-anarko’, perusuh-perusuh, ” ujar Yusri Yunus seperti dikutip dari Tribunnews. com.

Sementara tersebut, Juru Bicara Mabes Polri, Bambu Setiyono, mengatakan apa yang dikerjakan anggota di lapangan sudah cocok Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan pada Tindakan Kepolisian dan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2010 Mengenai Penanggulangan Anarki.

Ia mengklaim tindakan penembakan gas air mata dan meriam air dilakukan karena massa telah bertindak anarki sehingga harus dibubarkan.

“Selama demo berjalan damai, dilihat sendiri mana ada polisi mukulin jika damai. Tapi kalau polisi dilemparin pastilah bergerak, pastilah menembakkan gas tirta mata untuk membubarkan, ” imbuh Awi Setiyono kepada BBC.

Awi pula mengaku, korban kericuhan tidak cuma dari kelompok pendemo tapi selalu kepolisian.

Adapun mengenai penangkapan pendemo, klaimnya, dilakukan karena sudah mengerjakan kriminal.

“Masa dibiarkan. Jadi tanpa dibolak-balik polisi dibilang represif, ” katanya.