Omnibus Law: Pasal ‘menyelundup’ ditakutkan buat pendidikan ‘tambah mahal’, DPR: ‘Di KEK, komersialisasi pasti ada’

Omnibus Law: Pasal 'menyelundup' ditakutkan buat pendidikan 'tambah mahal', DPR: 'Di KEK, komersialisasi pasti ada'
  • Callistasia Wijaya
  • Kuli BBC News Indonesia

Sejumlah pegiat pendidikan mengaku merasa dibohongi dengan lolosnya pasal mengenai perizinan pendidikan pada Omnibus Law RUU Cipta Kegiatan, yang mereka khawatirkan dapat ‘membuat pendidikan makin mahal’.

Mereka menyatakan pula siap menguji peraturan itu ke Mahkamah Konstitusi.

Sebelumnya, DPR telah mencabut aturan klaster pendidikan dalam RUU itu, tapi pasal perizinan pendidikan tetap dimasukkan dan disahkan DPR, dengan kilah hanya akan berlaku di Tempat Ekonomi Khusus (KEK)

‘Praktik cari mujur makin khas’

Dalam UU Ciptaker dengan disahkan Senin (05/10), disebutkan bahwa perizinan pada sektor pendidikan pada KEK dapat dilakukan sesuai patokan Izin Berusaha yang dicantumkan di undang-undang yang sering disebut Omnibus Law itu.

Pengurus Perkumpulan Anak Besar Tamansiswa (PKBT), Darmaningtyas, mengkhawatirkan aturan itu akan membuat pendidikan makin mahal dan tak terjangkau bagi mereka yang miskin.

Real, merujuk pada Undang-Undang tentang Pola Pendidikan Nasional  tahun 2003, lembaga penyelenggara pendidikan harus bersifat nirlaba.

Lembaga pendidikan pun tidak mengajukan Izin Berusaha, karena bukan pranata usaha yang mengejar keuntungan.

“Yang sudah pasti sekarang ini tersedia keluhan-keluhan pendidikan dikomersialisasikan… Itu bakal semakin kuat [dengan aturan dalam Omnibus Law] karena pendidikan itu izinnya jadi badan usaha.

“Kalau badan usaha itu untuk mencari keuntungan jadi praktik pendidikan sebagai bisnis bakal semakin khas, ” ujarnya.

Ditambahkan Darmaningtyas, sebelum pendidikan diizinkan menjelma badan usaha saja, akses pelajaran, khususnya pendidikan tinggi masih terpatok, baru mencapai di bawah 40% bagi orang-orang yang berusia 18-23 tahun.

Fauzi Abdillah Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) melihat kausa itu sebagai “pasal yang menyelundup, yang membuka jalan dan menganjurkan payung untuk komersialisasi pendidikan. ”

Mengapa masuk ke UU?

Sebelumnya, DPR sudah mencabut klaster pendidikan pada aturan itu karena penolakan sebab sejumlah pegiat pendidikan.

Namun, anggota Badan Legislasi (Baleg) dari fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah, yang partainya menolak pengesahan RUU itu, menjelaskan pasal soal perizinan pendidikan akhirnya tetap masuk dalam pengaturan soal Kawasan Ekonomi Khusus karena Indonesia sudah terikat dengan Pengesahan Umum mengenai Tarif dan Perniagaan atau GATT.

Oleh karena itulah Darmaningtyas menyebut kalangan pegiat pendidikan “merasa dibohongi” oleh DPR dan mereka menyatakan siap untuk mengajukan uji materi undang-undang ini ke Mahkamah Konstitusi.

Namun Wakil Ketua Baleg DPR, Achmad Baidowi, membantah DPR berbohong.

“Itu hak untuk berkomentar yang dilindungi undang-undang. Tetapi, kami sama sekali tidak bakal membohongi siapa pun karena ini komitmen, berdasarkan kesepakatan dengan negeri bahwa prinsip pendidikan itu nirlaba.

“Ada pun yang dapat memakai izin usaha itu hanya yang di KEK. Yang lain mengacu pada ketentuan existing [yang ada], ” ujarnya.

Kawasan ekonomi khusus itu, prawacana Achmad Baidowi, tak bisa dilepaskan dari komersialisasi.

“Kita tahu semua Kawasan Ekonomi Khusus itu kata bisnis, bicara ekonomi, orang memiliki duit semua, orang kaya di danau. Komersialisasi pasti ada di situ.

“Makanya kita gunakan klausul itu hanya untuk di Kawasan Ekonomi Khusus yang mendapatkan izin dari pemerintah pusat. Jadi tidak bisa tiba-tiba badan usaha pembuat lembaga pelajaran di KEK tanpa izin negeri pusat itu, nggak boleh. ”

‘Aturan harusnya sama’

Dalih hanya akan sah di Kawasan Ekonomi Khusus itu dikritik Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan, Doni Koesoema.

Ia mengucapkan yang tinggal di wilayah itu juga merupakan anak-anak Indonesia dengan harusnya dinaungi dengan aturan yang sama secara nasional.

Ia mengkhawatirkan dengan aturan berbeda itu, sekolah ganjil dapat beroperasi dengan lebih gampang tanpa mengikuti standar nasional, situasi yang bisa berdampak juga pada gaji guru di sana.

“Sekolah-sekolah global yang datang ke sini kudu dipastikan bagus, itu kalau secara UU Ciptaker tidak bisa mengesahkan sekolah itu berkualitas atau tak.

“Lalu kemudian ada potensi diskiminasi juga pada guru-guru. Nanti kalau ada guru indonesia kerja di situ, dengan diatur pakai UU Omnibus Law mereka bisa memiliki diskriminasi gaji dan lain-lain, ” ujarnya.

Doni menambahkan hal tersebut juga bisa menimbulkan persaingan dengan merugikan bagi sekolah swasta nasional dan sekolah negeri di provinsi setempat.