Omnibus Law Cipta Kerja picu unjuk rasa yang diwarnai tembakan meriam air dan gas air mata, Menaker: ‘Ayo kita dialog’

Omnibus Law Cipta Kerja picu unjuk rasa yang diwarnai tembakan meriam air dan gas air mata, Menaker: 'Ayo kita dialog'

Pemerintah dan asosiasi pengusaha kompak memberi tawaran ruang dialog kepada buruh berupa penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) turunan dri Undang Omnibus Law Cipta Aksi.

Tawaran ini disampaikan di tengah merebaknya unjuk rasa buruh dan mahasiswa di sejumlah kota di Indonesia, Selasa (06/10). Mereka melakukan aksi mogok kerja dan berdemonstrasi menolak Undang-Undang Omnibus Legislation Cipta Kerja di wilayahnya masing-masing. Di beberapa daerah, aksi protes diwarnai tembakan meriam air dan gas air mata dari kepolisian yang berupaya membubarkan demonstrasi sesudah pukul 18. 00.

Namun, sebagian kelompok buruh pesimistis PP yang dibuat itu dapat mengakomodir aspirasi mereka mengingat pengalaman penyusunan UU Cipta Kerja di mana kepentingan serikat buruh telah ‘dikesampingkan’. Demikian menurut buruh.

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah mengatakan penyusunan PP untuk menjelaskan rincian dari Undang Cipta Aksi akan melibatkan buruh dan pengusaha. “Jadi saya tetap mengajak, ya tetap menunggu ayo kita dialog, kita bicara kan, dan kita sudah menyepakati sebenarnya, ” katanya kepada BBC News Indonesia, Selasa (06/10).

Berdasarkan amanat UU Cipta Kerja, pemerintah diwajibkan membuat PP untuk mengatur hal-hal yang lebih teknis dalam bezirk tenaga kerja. Berdasarkan draf terakhir UU Cipta Kerja, terdapat twenty one PP yang harus dibuat pemerintah untuk mengatur lebih rinci dri pasal-pasal yang bersifat umum.

Di antaranya hal-hal yang masuk dalam protes buruh, yaitu tenaga kerja asing, perjanjian kerja waktu tertentu, kebijakan pengupahan, dan penetapan formulation upah minimum.

Menanggapi aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja, Menaker Ida Fauziah menilai terjadi ‘distorsi informasi’ yang diterima kelompok buruh yang menggelar demonstrasi.

Pasal kontroversial Omnibus Law soal Ketenagakerjaan

Tenaga asing hanya perlu Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) untuk bekerja di Indonesia, tanpa Visa Tinggal Terbatas (VITAS) dan Izin Memanfaatkan Tenaga Kerja Asing (IMTA) misalnya diatur di beleid sebelumnya.

Karyawan kontrak bisa diberhentikan sewaktu-waktu. Perusahaan juga bisa membuat status karyawan kontrak seumur hidup.

Waktu lembur paling banyak empat jam sehari atau 18 quickly pull seminggu. Merujuk UU Ketenagakerjaan tahun 2003, sehari maksimal 3 jam lembur atau seminggu selama fourteen jam.

Selama seminggu, perusahaan bisa memberikan hari libur hanya satu hari setelah enam hari bekerja.

Upah minimum hanya berlaku di tingkat provinsi. Pengaturan di tingkat kabupaten/kota tidak diharuskan. Selain itu, pemberlakuan Upah Minimum Sektoral di tingkat kabupaten/kota juga terancam hilang. Jika merujuk Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, pekerja tidak bisa menerima upah pada bawah standar minimum.

Perusahaan membayar pesangon sebanyak 25 kali upah, di mana 19 kali ditanggung pengusaha dan enam kali ditanggung pemerintah. Beleid sebelumnya mewajibkan pesangon sebanyak 32 kali upah dengan skema 23 kali ditanggung pengusaha dan sembilan kali oleh pemerintah.

Pemeriksaan penggunaan keuangan Lembaga Pengelola Investasi tidak menyertakan BPK sehingga dinilai tidak transparan dan berpotensi korupsi.

“Saya kira banyak distorsi informasi yang diterima oleh teman-teman pekerja, sehingga kalau melihat dengan tenang, teman-teman ya yakin keputusan untuk turun ke jalan itu akan direvisi, ” katanya.

Menaker menepis tudingan pemerintah mengabaikan kesejahteraan buruh dalam UU Cipta Kerja, termasuk aturan tentang upah minimum kabupaten dan kota yang sebelumnya dikatakan kelompok buruh telah dihilangkan.

“Pengaturan hak dan perlindungan upah ini akan diatur dalam peraturan pemerintah di UU ini juga tetap mengatur upah minimum kabupaten kota, tetap dipertahankan, ” kata Ida Fauziah.

Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Agung Pambudi. “Mari diskusi lebih lanjut untuk implementasi dalam PP. Masih terbuka ruang untuk pembahasan lebih detail implementasinya seperti apa, dari hal-hal umum yang diatur di UU itu, ” katanya kepada BBC News Indonesia, Selasa (06/10).

Untuk memutar video ini, aktifkan JavaScript / coba di mesin pencari lain

Agung juga menyarankan bagi kelompok buruh yang belum puas dengan hasil kebijakan ini, bisa mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. “Jikapun ada pihak pekerja yang merasa UU ini bertentangan dengan UUD 45, silakan diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, ” katanya.

Selain itu, ia juga menilai aksi unjuk rasa dan seruan mogok nasional akan berdampak buruk terhadap pengusaha dan buruh, meski ia tak merinci kerugiannya.

“Pengusaha akan rugi karena proses produksi akan terhambat, kemudian tidak bisa mendeliver barangnya. Bagi pekerjanya, dalam konteks perusahan makin rugi. Ujung akhirnya, kehilangan kegiatan, ” kata Agung.

Apa tanggapan buruh atas tawaran dialog pembuatan PP?

Sekretaris Umum Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM), Galih Tri Panjalu mengatakan ajakan pemerintah dan pengusaha untuk membuat PP bersama sebagai ‘tawaran yang baik’. Namun, ia meyakini ‘pasti isinya tidak beda jauh dengan UU yang disahkan kemarin’.

“Kita bukannya pesimis tapi dari pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi, serta di UU Cipta Kerja kan, serikat buruh dikesampingkan, ” kata Galih kepada BBC News Philippines, Selasa (06/10).

Ia juga menilai banyaknya PP yang harus dibuat pemerintah dari turunan UU Cipta Kerja ini membuktikan, kebijakan yang tidak dipertimbangkan dengan matang.

“Omnibus Law terkait benar-benar dibuat dengan tergesa-gesa, kejar tayang. Bukan pemerintah yang concern dengan kesehatan publik, misal karena pandemi ini, tapi kejar tayang yang tidak perlu, Omnimbus Law terkait, ” kata Galih.

Unjuk rasa digelar secara sporadis di berbagai kota seperti Jakarta, Bandung, Tangerang, Bekasi, Serang, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, hingga Sumatera Utara, Selasa (06/10).

Di Jakarta, sejumlah buruh yang tergabung dalam Konfederasi Perseorangan Buruh Indonesia (KP-KPBI) melakukan aksi tolak undang-undang tersebut di kawasan Tanjung Priok, Selasa (06/10).

Dikawal ketat oleh aparat polisi, sebagian buruh berpawai dengan mengendarai sepeda motor. Mereka membawa bendera, spanduk dan poster berisi penolakan UU Cipta Aksi.

Di Serang, Banten, demonstrasi mahasiswa menolak UU Ciptaker di depan kampus UIN Sultan Maulana Hasanudin (SMH), diwarnai tembakan gas air mata dan meriam air dari kepolisian yang berupaya membubarkan aksi protes setelah pukul 18. 00 WIB.

Sejumlah buruh di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, juga menggelar demonstrasi menolak UU tersebut.

Sebagian pengunjuk rasa membawa poster berisi tulisan menyoal “eksploitasi jam kerja” dan “tolak UU Omnibus Law”.

Dilaporkan, pawai buruh yang digelar pada Selasa pagi sempat memacetkan di sepanjang Jalan Cikarang-Cibarusah arah kawasan EJIP.

Di Bandung, ratusan buruh dari sejumlah organisasi dilaporkan sempat coba memasuki Tol Cileunyi, Bandung, namun dicegat aparat kepolisian dan dialihkan menuju Sumedang.

Di kota Bandung, sekitar 300 orang buruh dari delapan serikat buruh menggelar aksi unjuk rasa menolak pengesahan Omnibus Legislation yang diketok palu pada Senin, (05/10).  

Serikat buruh yang terlibat antara lain, SPN Kota Bandung, SBSI 1992, SPSI, Gaspermindo, dan GOBSI, seperti dilaporkan Yulia Saputra untuk BBC News Philippines.  

Massa yang mengenakan tanda serikat buruh masing-masing, menggelar aksi duduk di sepanjang Jalan Wastukencana Kota Bandung, persis di depan Balaikota Bandung. Aksi ini sempat menutup akses ke jalan tersebut.

Awalnya aksi dilaporkan berlangsung tertib lalu damai.   Sebagian massa memakai masker, tapi sebagian besar bukan memakainya atau hanya memasangnya pada dagu, lapor Yulia.   “Yang penting menerapkan protokolnya, pakai masker, handsanitizer, sarung tangan.    

“(Covid) ini kan diibaratkan cuma sementara, kalau omnibus law tersebut selamanya, itu yang ditakutkan, ” kata Aan, buruh dari SPN Kota Bandung, saat ditanya tanda ikut demo di saat pandemi Covid 19.

Seorang buruh yg telah bekerja selama 31 tahun di pabrik di Kota Bandung, Bakir Ramdan menuturkan kekhawatirannya. Satu tahun lagi, dia akan pensiun dengan harapan mendapat pesangon maksimal. Namun, UU Cipta Kerja mengaburkan harapannya.

“Takutnya betul ada omnibus law itu, katanya sudah diketok (palu). Takutnya pensiun kurang, tidak maksimal, ” kata Bakir saat ditemui di lokasi unjuk rasa pada Balaikota Bandung, Selasa.

Ketakutan itu yang membuat kakek berusia 60 tahunan ikut berunjuk rasa menolak Omnibus Law bersama puluhan buruh dri Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI).

Bakir bergabung dengan Agus Maman (38), seorang buruh di sebuah pabrik onderdil kendaraan. Bagi Agus, bukan sebatas berkurangnya pensiun yang dikhawatirkan, tapi tujuh poin lainnya.

“Saya ikut demo karena merasa dirugikan, merasa hak-sebagai karyawan dirugikan karena poin-poin di dalam UU Cipta Kerja melimpah yang dihapus. Pensiun dihapus, pasal PHK dihapus, Jamsostek dihapus. Ya menolak UU Cipta Kerja, ” sebut bapak dua anak itu.

Agus berunjuk rasa bersama 100 orang rekannya yang tergabung dalam KSPSI Kota Bandung. Rencana mogok aksi dibatalkan setelah terjadi kesepakatan masa serikat buruh dan perusahaan, yakni hanya sebagian buruh yang ikut demo, sedangkan sebagian lagi tetap bekerja.

“Kita gak tahu, besok-besok gimana. (Kalau UU Cipta Kerja tetap dilaksanakan) mungkin kami dan kawan-kawan akan menggerakkan seluruh karyawan mengajukan ke perusahaan apa mau di-PHK dulu atau gimana. Kami berencana akan mengajukan permintaan kepada perusahaan apa mau ikut pemerintah / enggak” ujar Agus.

Bagi buruh perempuan, Omnibus Law menimbulkan kekhawatiran lebih. Pasalnya, hak cuti haid lalu melahirkan dihilangkan.

“Omnibus law yang mana menurut saya banyak merugikan pihak buruh, apalagi saya sebagai perempuan banyak hak-hak perempuan dihapus, dipotong, malah ditidakadakan. Jadi saya ikut berjuang di sini, tolak omnibus law, ” tegas Upi Supriatin, buruh dari Federasi Serikat Pekerja Mandiri.

Tidak hanya tersebut, aturan mengenai tenaga kerja asing juga jadi kekhawatiran sendiri untuk Aan, buruh perempuan dari SPN Kota Bandung. Aan mengalami sendiri bagaimana selama ini terjadi kesenjangan antara tenaga kerja pribumi dan asing di perusahaannya.

“Yang dikhawatirkan tersebut diberi kebebasan masalah orang luar (tenaga kerja asing) ke Philippines. Mirisnya lagi, banyak PHK, tapi kenapa orang asing bisa log in ke Indonesia itu yang ditakutkan, ada apa? Kalau orang asing, kerjanya bagian enak, fasilitasnya enak, kalau orang Indonesia, kenapa tidak dihargai. ”

“Pengalaman pribadi, saya aksi 20 tahun, kenapa tidak dihargai. Kerja sudah 20 tahun, tapi kerjaan OB (office boy/girl), namun yang asing dikasih fasilitas, ” keluh perempuan 45 tahun itu.

Aksi tolak Omnibus Law juga dilakukan ratusan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi se-Bandung Raya di depan Gedung DPRD Jawa Barat Sarana Diponegoro Kota Bandung, Selasa sore.

Mereka sempat melakukan aksi bakar ban. Spanduk putih bertuliskan tolak Omnibus Law dan Mosi Tidak Percaya digelar di jalanan. Berbagai poster bertuliskan penolakan omnibus law juga dipajang, seperti Gagalkan Omnibus Regulation dan Atas Nama Investasi, Semua Dikebiri.

“Kita merasa keberatan dengan adanya pengesahan Undang-undang Cipta Kerja sebagaiselaku, ala, menurut, keseluruhan, bukan parsial. Yang paling merisaukan adalah narasi yang dimanfaatkan pemerintah adalah ekonomi. Berarti dapat disimpulkan latar belakang undang-undang ini hanya untuk kepentingan ekonomi. Dari mulai kemudahan investasi, itu yang kita beratkan, ” kata Pemimpin Aksi HMI, Sansan Andi Taufik.

Rangkaian demonstrasi di Bandung yang semula berjalan damai, ditutup dengan aksi kekerasan.

Saat kepolisian berupaya membubarkan demonstrasi pada di depan gedung DPRD Jawa Barat, setelah pukul 18. 00 WIB, massa justru tetap bertahan. Bahkan ada yang mendorong pagar masuk gedung DPRD.

Kepolisian kemudian menembakkan gas atmosphere mata ke arah kerumunan massa, mendesak mereka untuk mundur.

Sementara itu, sebagian massa ada yang merusak satu unit kendaraan kepolisian. Mereka terlihat menggunakan batu serta menginjak-injak mobil tersebut.

Aksi di Makassar bakar ban dan berlangsung hingga malam

Di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, aksi dilakukan puluhan mahasiswa dari berbagai organisasi. Tagar #MosiTidakPercaya dalam selembar spanduk putih, dibentangkan di ruas jalan protokol sebagai bentuk ketidakpercayaan mereka atas disahkan UU Omnibus Law.

Jalan Urip Sumoharjo, di antara kampus Universitas Bosowa-Universitas Muslim Indonesia (UMI) serupa lintasan yang diciptakan layaknya “medan pertempuran”.

Dua ruas jalan Urip Sumoharjo disirami oli bekas, dibentangi kawat berduri, ban bekas, balok kayu dan bambu dibakar untuk menutup dua ruas jalan tersebut.

Aksi ini berlangsung sejak pukul 16. 40 WITA hingga 20. 00 WITA, mahasiswa terus menutup dua ruas jalan protokol tersebut. Bahkan pengguna jalan diminta untuk mencari jalur alternatif, lapor wartawan Darul Amri untuk BBC News Indonesia.

Pengunjuk rasa menamai sendiri mereka sebagai Gerakan Rakyat (Gerak) Makassar yang terdiri dari mahasiswa lintas universitas. Salah satu peserta aksi Gerak Makassar, Raffi (22) yang ditemui di lokasi aksi pada Selasa malam mengatakan, “Sebenarnya ini adalah respon dari pengesahan undang-undang cipta kerja atau omnibus law yang diketok oleh DPR RI kemarin, ini bentuk kekecewaan kami. ”

“Aksi kami ini menyatukan tuntutan untuk menggagalkan Omnibus Regulation. Selain itu teman-teman juga menggaungkan mosi tidak percaya terhadap rezim hari ini yang kemudian mensahkan UU yang akan membahayakan nasib rakyat, ” kata Raffi.

Sumatera Utara ikut beraksi

Sebuah spanduk berisi tulisan “Cabut UU Omnibus Law” terbentang melintang di depan gerbang perusahaan kayu di Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Selasa (6/10).

Spanduk berukuran besar ini dipasang oleh buruh yang bekerja di perusahaan tersebut untuk menolak UU Omnibus Law. Perusahaan meliburkan operasional kegiatan mereka pada saat pra buruh ini berdemo.

Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumatera Utara, Willy Agus Utomo menyebut ada sekitar 2. 000 buruh dari 40 perusahan di Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Labuhan Batu yang melakukan aksi penolakan terhadap UU ini.

Willy mengatakan aksi penolakan ini berlangsung serentak pada masing-masing perusahaan tempat buruh bekerja.

“Aksi ini akan terus berlanjut hingga 8 Oktober. Kami minta pemerintah mendengarkan aspirasi kami, batalkan UU Omnibus Law, ” kata Willy.

Kamal (39), salah seorang buruh menyatakan sangat khawatir dengan Covid-19 tapi tidak ada pilihan, ia ikut bergabung dalam aksi menolak pengesahan UU Omnibus Law.

“Buruh pasti takut dengan Covid-19, tapi lebih takut lagi jika UU Omnibus Law sah dan berjalan, itu yg membuat buruh mati secara perlahan, ” kata Kamal kepada wartawan Dedi Hermawan yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, di sela-sela aksi buruh di Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Selasa (6/10).

Ayah dari tiga orang anak terkait mengaku sedih karena akan melimpah hak-hak normatif buruh yang dihilangkan pasca pengesahan UU Omnibus Regulation. Karena itu, pria yang telah bekerja selama tujuh tahun di perusahaan pengolahan kayu ini meminta agar UU Omnibus Law dibatalkan.

Thomas Sinaga, buruh lainnya mengatakan curiga dengan sikap DPR yang terkesan kejar tayang saat mengesahkan UU Omnibus Law. Ryan menuding DPR telah bertindak licik karena usai mengesahkan UU Omnibus Law Cipta Kerja mereka reses.

“Mereka sahkan UU Omnibus Law tanpa mempertimbangkan efeknya bagi buruh, ” kata Ryan.