Omnibus Law: DPR dan pemerintah bakal sahkan RUU Cipta Kerja di Rapat Paripurna, aliansi buruh menggugat gelar unjuk rasa serentak dalam puluhan kota: ‘Kita dalam bahaya’

Omnibus Law: DPR dan pemerintah bakal sahkan RUU Cipta Kerja di Rapat Paripurna, aliansi buruh menggugat gelar unjuk rasa serentak dalam puluhan kota: 'Kita dalam bahaya'

Ratusan ribu orang yang terlibat dalam organisasi buruh, petani, & mahasiswa dari 30 kota di Indonesia dijadwalkan akan menggelar mogok nasional dan aksi unjuk rasa serentak untuk menolak pengesahan Dasar Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang direncanakan bakal disahkan di dalam Rapat Paripurna DPR, 8 Oktober mendatang.

Kelompok buruh menyebut ulah selama tiga hari ini merupakan perjuangan terakhir mereka demi menjegal pengesahan Omninus Law yang dianggap merugikan buruh dan hanya menguntungkan pengusaha.

Sementara itu, dalam Kerap Panitia Kerja DPR yang berlaku Sabtu (03/10) malam, tujuh fraksi setuju RUU Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang. Adapun dua bagian, yakni Partai Demokrat dan Kelompok Keadilan Sejahtera menyatakan menolak.

Dalam sisi lain, pemerintah mengklaim RUU Cipta Kerja melindungi pekerja & pelaku usaha UMKM.

Ketua Konvensi Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos, mendesak DPR & pemerintah membatalkan pengesahan Rancangan Peraturan Cipta Kerja pada Rapat Lengkap, Kamis, 8 Oktober nanti.

Ini karena di dalam RUU tersebut, ada setidaknya tujuh poin menyangkut ketenagakerjaan merugikan kelompok buruh, seperti besar pesangon kepada pekerja yang di-PHK diubah dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan.

Hal asing mengenai terancam dihapusnya skema Upah Minimum Sektoral di tingkat kabupaten atau kota.

Kata Nining, jika desakan pembatalan itu tidak dikerjakan, ratusan ribu orang yang berisi dari buruh, petani, dan mahasiswa akan menggelar demonstrasi serentak pada depan gedung DPR/DPRD dan pemerintah daerah di 30 kota.

“Mau tidak mau di masa pandemi, di mana rakyat khawatir tentang persoalan keselamatan kesehatan, tapi kita dipaksa turun ke jalan. Dipaksa harus melawan karena tidak tersedia iktikad baik pemerintah dan DPR peduli akan nasib rakyat.

“Kaum buruh dan masyarakat banyak kematian pekerjaan karena PHK. Kita di bahaya, ” ujar Nining Elitos dalam konferensi pers virtual, Minggu (04/10).

Sementara itu, Direktur Pusat Studi Konstitusi dari Universitas Andalas, Feri Amsar—yang tergabung dalam Koalisi Bangsa Sipil Tolak Omnibus Law—mengatakan pihaknya siap membawa RUU Cipta Kegiatan untuk diuji ke Mahakamah Konstitusi (MK) jika akhirnya disahkan sebab DPR dan pemerintah.

“Kami akan menilai ke MK walaupun RUU tersebut seperti sudah terencana matang. Akan tetapi bagi kami tetap harus perjuangkan secara konstitusional. Sebab itu cara yang paling formal dalam mempermasalahkan undang-undang, ” imbuh Feri Amsari kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Minggu (04/10).

Sekitar pengamatannya, Rancangan Undang-undang Cipta Kegiatan memuat beberapa persoalan selain ketenagakerjaan, yakni pengabaian terhadap lingkungan hidup demi mendatangkan investor dan pelalaian atas prosedur pembentukan undang-undang.

Kendati dalam pembentukannya, menurut Feri, kurang formil lantaran tidak melibatkan kontribusi publik yang lebih luas.

“Omnibus Law ini tidak dikenal di UU 12 tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jadi untuk merevisi undang-undang tidak menggunakan gaya penggabungan. Yang ada revisi buat satu undang-undang terhadap satu undang-undang tertentu, ” sambungnya.

“Sekarang ada 79 undang-undang direvisi menjadi satu undang-undang. ”

Apa yang terbaru dari RUU Cipta Kerja?

Dalam rapat kerja RUU Cipta Kerja yang berlangsung dalam DPR pada Sabtu (03/10) suangi sebanyak tujuh fraksi setuju untuk melanjutkan pembahasan beleid tersebut ke rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang.

Tujuh fraksi tersebut yakni PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Nasdem, Kelompok Amanat Nasional, dan Partai Persekutuan Pembangunan menyetujuinya.

Sementara dua partai lain yaitu Demokrat dan Golongan Keadilan Sejahtera menyatakan menolak.

Sekretaris Fraksi PKS yang juga bagian Panitia Kerja RUU Cipta Kerja, Ledia Hanifa, mengatakan rapat dengan berlangsung panjang dan maraton tersebut masih menyisakan masalah. Karena itulah, partainya menyatakan menolak RUU tersebut untuk disahkan menjadi undang-undang.

“Sebetulnya keberatan awak karena ini menyangkut 79 undang-undang kita harus pastikan. Kalau segera nanti ada yang terlewat. Karena kan tujuannya mau mensinkronkan. Pada item utama, iya kita sinkonkan tapi yang bukan item istimewa ini saya khawatir luput, ” ujar Ledia Hanifa kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Minggu (03/10).

“Karena kita nggak bisa cek satu-satu dengan zaman yang sangat cepat ini, ” sambungnya.

Beberapa poin yang dipermasalahkan PKS, kata Ledia, di antaranya menimpa tidak adanya pemaksaan terhadap pengusaha yang melakukan usaha di kehutanan untuk melakukan pelestarian hutan kembali.

“Ini fungsi pelestarian hutan sangat kita khawatirkan dan harusnya tetap ada. ”

Kemudian terkait pembentukan Lembaga Pengelolaan Investasi (LPI) yang modal awalnya berasal dari APBN. Sementara penyeliaan penggunaan keuangannya, kata Ledia, tidak menyertakan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

“Menurut kami tidak terjadi proses kejernihan dan akuntabilitas, ” tukasnya.

Adapun yang menyangkut ketenagakerjaan, katanya, seperti sah cuti hamil, melahirkan, menyusui, & menstruasi untuk pekerja dikembalikan laksana aturan semula. Begitu pula dengan aturan jam kerja.

Namun demikian, rancangan pesangon bagi pekerja yang di-PHK diubah oleh pemerintah. Jika merujuk pada aturan sebelumnya, pesangon dikasih sebanyak 32 kali upah dengan skema 23 kali ditanggung pengusaha dan sembilan kali oleh negeri melalui jaminan BPJS.

Tapi pemerintah menginginkan agar skema itu diturunkan menjelma 25 kali upah dengan skema 19 kali ditanggung pengusaha & enam kali oleh pemerintah.

Selanjutnya di dalam RUU Cipta Kerja juga menggelar peluang dalam kemudahan mempekerjakan gaya kerja asing di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan kawasan industri.

Kemudian, kata Leida, pemberlakuan Upah Kecil Sektoral di tingkat kabupaten/kota dengan terancam hilang.

Ia menjelaskan, penetapan upah minimum hanya berlaku pada tingkat provinsi. Sementara kabupaten/kota bisa diterapkan jika ada persetujuan sebab gubernur dengan hitungan merujuk dalam pertumbuhan ekonomi dan inflansi.

“Padahal di beberapa kota/kabupaten nilai upahnya justru lebih besar kan daripada daerah? ”

Apa yang akan terjadi di Rapat Paripurna DPR?

Sekretaris Fraksi PKS, Leida Hanifa, mengatakan pembatalan pengesahan RUU Cipta Kerja dalam Kerap Paripurna DPR yang berlangsung 8 Oktober mendatang bisa terjadi jika pemerintah menarik beleid tersebut.

Tapi kejadian itu, katanya, mustahil terjadi, pokok pembahasan sengaja dipercepat agar bisa dituntaskan pada masa sidang Oktober ini.

Ia juga berkata, bila beleid ini dibawa ke Kerap Paripurna DPR maka hampir benar disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang meski ada dua fraksi yang menolak.

Apa kata pemerintah?

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto, menyebut RUU Cipta Kerja akan dibawa ke Rapat Paripurna untuk pengambilan keputusan dan mendapat pengesahan di 8 Oktober nanti.

Ia mengklaim RUU Cipta Kerja akan bermanfaat besar untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional dan membawa Indonesia memasuki masa baru perekonomian global.

“RUU Cipta Kegiatan akan mendorong reformasi regulasi dan debirokratisasi, sehingga pelayanan pemerintahan hendak lebih efisien, mudah, dan positif, dengan adanya penerapan Norma, Penopang, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) serta penggunaan sistem elektronik”, ujar Menko Airlangga dalam siaran pers Minggu (04/10).

Terkait ketenagakerjaan, Airlangga mengklaim RUU ini menjamin adanya kepastian di pemberian pesangon di program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Sedangkan mekanisme PHK, katanya, tetap mengikuti persyaratan yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan tidak menghilangkan hak terlanjur haid dan cuti hamil.

Tatkala kepada pengusaha, RUU Cipta Kerja akan memberi manfaat yang mencakup kemudahan dan kepastian dalam mendapatkan perizinan berusaha.

Pengusaha juga, lanjutnya, akan mendapatkan insentif dan kesenangan baik dalam bentuk insentif fiskal. Di samping adanya bidang kesibukan usaha yang lebih luas untuk dapat dimasuki investasi, dengan mengacu kepada bidang usaha yang diprioritaskan pemerintah (Daftar Prioritas Investasi).

Gagasan memproduksi RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law pertama kali dilontarkan Kepala Joko Widodo dalam pidato pelantikannya pada 20 Oktober 2019.

RUU Membentuk Kerja ini terdiri dari 11 klaster dan lebih dari 70 undang-undang. Sebelas klaster dalam RUU ini ialah penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM.

Kemudian terdapat pula kemudahan mencari jalan, dukungan riset dan inovasi, tata laksana pemerintahan, pengenaan sanksi, pengendalian lahan, kemudahan proyek pemerintah, dan Tempat Ekonomi Khusus.

Pemerintah menyerahkan draf dan Surpres RUU Cipta Kerja pada 12 Februari lalu. Namun sejak awal, RUU Cipta Kerja memotong banyak kritik dan penolakan sejak banyak pihak, mulai dari akademisi, pegiat lingkungan, buruh, hingga mahasiswa.