Covid-19 dan dua pekan setelah Luhut Pandjaitan diminta ‘menekan penyebaran’ virus: Jumlah kasus harian di sebesar daerah prioritas ‘belum stabil’

Covid-19 dan dua pekan setelah Luhut Pandjaitan diminta 'menekan penyebaran' virus: Jumlah kasus harian di sebesar daerah prioritas 'belum stabil'
  • Resty Woro Yuniar
  • BBC News Indonesia

Total kasus harian Covid-19 terlihat terangkat turun atau tidak stabil di beberapa daerah yang dijadikan pengutamaan penanganan oleh pemerintah Indonesia di dua pekan terakhir.

Salah satu provinsi yang mencatatkan kenaikan jumlah kasus harian Covid-19 adalah Jawa Barat.

Dalam dua minggu belakang, Jawa Barat mencatatkan penambahan urusan harian terendah pada 16 September dengan 299 kasus, dan sempurna sebanyak 807 kasus pada 24 September, menurut peta sebaran Covid-19 dari Kementerian Kesehatan.

Tidak ada pasien meninggal dunia pada 19 September, namun angka kematian terangkat menjadi 18 orang pada 26 September.

Presiden Joko Widodo telah meminta Luhut Pandjaitan dan Ketua Satuan Tugas Penanganan covid-19, Doni Monardo pada 15 September semrawut untuk menangani pandemi di sembilan provinsi dengan tingkat penularan tinggi.

Sembilan provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Pusat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua, dan Bali.

Keduanya diberi tugas buat menurunkan penambahan kasus harian, meningkatkan angka kesembuhan, dan menurunkan angka kematian.

Mereka diberi target dua minggu oleh Presiden Jokowi untuk mewujudkan ketiga target tersebut.

Mengapa pemerintah mengatakan penambahan kasus harian ‘sudah melandai’?

Jodi Mahardi, juru bicara Luhut Pandjaitan, mengatakan bahwa penambahan kasus harian di beberapa wilayah sejak 15 September “sudah melandai”.

“Berdasarkan data mingguan penambahan kasus konfirmasi paska 14 September 2020, penambahan kasus harian di DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan sudah melandai, di Bali, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Kalimantan Selatan, penambahan kasus harian turun.

“Di Jawa Barat memang meningkat, tapi itu di Bogor, Bekasi dan Depok, ” ujarnya.

Meski demikian, Jodi mengutarakan tingkat kematian karena Covid-19 meningkat di Jawa Barat dan Jawa Tengah meningkat.

“Terkait data kematian mingguan, trennya itu di DKI Jakarta dan Sumatera Utara itu melandai, Jawa Timur, Sulawesi Daksina, Bali dan Kalimantan Selatan menyusut, yang meningkat memang di Jawa Tengah dan Jawa Barat.

“Kami yakin dengan koordinasi yang benar erat antara para kepala daerah dan komunikasinya juga sangat mampu, Pangdam, para Kapolda, semua berjalan sama-sama, kami bisa menekan pengembangan kasus, ” ujarnya.

Kepala Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono, mengatakan bahwa penurunan kasus harian di beberapa wilayah ‘tidak tampak bermakna’ mengingat jumlah kasus Covid-19 di Indonesia terus meningkat.

“Di Jakarta ada penurunan kasus, artinya dari positivity rate -nya bisa terlihat [turun], tapi dari jumlahnya, tak terlihat bermakna. Di Indonesia [jumlah kasus harian] masih sekitar 3000-an sehari, tidak menurun.

“Jumlah tes meningkat dari 20. 000-an [tes per hari] ke 25. 000-an ataupun 26. 000-an seharinya, jadi bertambah banyak [dari awal pandemi], maka jumlah kasus yang ditemukan akan lebih banyak, ” jelas Tri.

Dalam 15 September, DKI Jakarta mencatatkan penambahan kasus harian sebanyak satu. 076 kasus, sedangkan 898 kasus baru tercatat pada 28 September.

Jumlah kasus Covid-19 yang merayap per harinya bisa menurunkan tingkat kematian di beberapa wilayah, kata pendahuluan Tri.

“Angka kematian paling mulia di Jawa timur sekitar 6% atau 7%, di Jawa Tengah sekitar 6%, kemudian Jakarta juga tinggi, sempat 4% tapi saat ini sudah menurun karena temuan kasusnya meningkat.

“Jadi kalau mau menurunkan case fatality rate ya temukan peristiwa Covid-19 sebanyak-banyaknya, dan tes paling-paling, pasti menurun angka kematiannya. Menurut saya strategi yang dilakukan pemerintah itu salah, ” ujar Tri.

Apa yang terjadi di Jawa Barat yang disebut ‘mungkin mendatangi puncak pandemi’?

Berli Hamdani, Besar Dinas Kesehatan Jawa Barat, mengutarakan bahwa jumlah kasus harian “meningkat” di provinsi tersebut dalam perut minggu terakhir, karena upaya pengetesan yang “masif”.

“Untuk penambahan kasus dalam dua minggu terakhir, itu karena pertama kita mungkin mendekati pucuk pandemi di Jawa Barat, sehingga penemuan-penemuan kasus terkonfirmasi cukup tinggi, positivity rate -nya cukup tinggi, berkisar jarang 28%.

“Dari hasil pengetesan kekar itu tentunya berimbas pada penambahan kasus di Jawa Barat yang dalam dua minggu terakhir itu memang cukup signifikan dan cukup banyak, di mana per harinya rata-rata bisa mencapai 600 peristiwa terkonfirmasi positif, ” kata Berli saat dihubungi (28/09).

Dari kasus-kasus harian itu, 95% merupakan kasus tanpa gejala, sehingga mereka dapat melakukan isolasi mandiri.

Berli mengatakan Pemprov Jawa Barat kini tengah fokus melakukan pengetesan di klaster industri dan pondok pesantren, serta menyimpan fasilitas kesehatan bagi isolasi orang-orang tanpa gejala namun positif Covid-19.

Menurut Berli, Pemprov Jawa Barat telah berkoordinasi dengan Luhut Pandjaitan “dengan mengadakan rapat dua hari sekali, dan dalam rapat itu satu diantara yang dibahas dan dengan selalu dilaporkan adalah kesiapan sejak tempat-tempat isolasi mandiri tersebut. ”

“Isolasi mandiri ini memang saat itu lebih didorong untuk bisa dijalankan di pusat isolasi mandiri, bukan di rumah, karena kalau dalam rumah kita mengkhawatirkan kualitas isolasinya itu yang justru tidak akan terpantau dengan baik dan proses penyembuhan jadi lebih lama lantaran yang diharapkan, ” jelas Berli.

Pemprov Jabar telah menyediakan sarana isolasi mandiri di gedung Pranata Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, yang berkapasitas hampir 650 tempat tidur.

Mereka juga akan berbahasa dengan pengelola hotel untuk mengganti hotel bintang tiga, empat dalima menjadi fasilitas isolasi mandiri, sekapur Berli.

Meski demikian, ia mengatakan pihaknya kekurangan tenaga kesehatan buat membantu penelusuran, seperti di kota Bandung.

“Untuk rasio tracing ini dasar beberapa kabupaten dan kota berbeda. Untuk Bandung hanya satu berbanding tiga atau empat, jadi jika satu terkonfirmasi positif, maka ada tiga atau empat kontak baik yang kita tes hari ini.

“Karena kalau di Bandung ini selain keterbatasan sumber daya, juga adanya tenaga kesehatan yang kita fokuskan juga untuk pelayanan di kemudahan pelayanan kesehatan, jadi tidak mampu semuanya membantu dalam tracing .

“Itulah mengapa ana membutuhkan tambahan tenaga rekrutmen buat tenaga kesehatan yang mampu melaksanakan tracing ini. Ini sudah disampaikan ke [kepala] Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku ketua dasar tugas nasional, ” jelas Berli.

Mengapa peningkatan penelusuran kontak dianggap penting?

Tri Yunis Miko Wahyono, Kepala Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan tubuh Masyarakat Universitas Indonesia, mengatakan kalau penelusuran kontak belum dilakukan sebab pemerintah secara maksimal, sehingga berpotensi menambah penularan Covid-19.

“Saya menentang di bulan April, rata-rata kontaknya 20 orang per satu kasus, atau bisa di atas 20 orang, ada 30-an. Sekarang kontaknya 5-10 orang, kenapa? Itu artinya orang sudah berbohong terhadap [jumlah] kontaknya.

“Mungkin dengan melakukan contact tracing sudah kewalahan jika kasusnya kebanyakan, tapi tenaganya lestari.

“Itu sebabnya juga karena contact tracing -nya berkurang, kasusnya semakin banyak, sebab kontak yang tidak di- tracing kemungkinan tumbuh akan jadi kasus, ” nyata Tri.

Selain itu, pemerintah juga belum menerapkan kewajiban isolasi mandiri yang ketat, yang jika dilakukan bisa menurunkan penyebaran virus corona di Nusantara, ujar Tri.

“Isolasi mandiri tidak dilakukan pemerintah. Saya baru ke Padang, di Padang [prosedurnya] sudah cukup baik, namun di banyak provinsi, termasuk dalam Jakarta, [hal itu] anyar dilakukan pemerintah.

“Di Padang, jika dia mau isolasi secara mandiri, akan disurvei dulu rumahnya, apakah layak, atau keluarganya telah jadi. Kemudian dilihat apakah tetangganya selalu siap, jadi tidak ada penularan.

“Kalau keluarganya tertular, maka [semua penghuni rumah] dibawa ke kemudahan pemerintah, harus ada kesepakatan itu.

“Kalau ada yang tertular dalam rumah maka wajib dibawa ke fasilitas pemerintah, harusnya pemerintah mengabulkan itu, ” kata Tri.

‘Tidak ada jalan pintas keluar dibanding pandemi’

Hal senada disampaikan oleh Elina Ciptadi, salah satu pendiri Kawal Covid-19, organisasi masyarakat pemerhati pandemi Covid-19 di Indonesia.

“Apakah target penurunan kasus itu dibarengi dengan syarat peningkatan testing daripada para kontak erat. Kunci penanggulangan pandeminya di situ: tes seluruh kontak erat, lalu isolasi dengan positif.

“Kalau takut kehilangan mata pencaharian harian, beri allowance supaya tidak menolak diisolasi karena alasan perut. Tidak ada jalan pintas keluar dari pandemi.

“Tidak bisa pilih tes saja, trace saja, treat saja. Harus simultan, ” ujar Elina.

Apa tanggapan Luhut Pandjaitan?

Jodi Mahardi, juru kata Luhut, mengakui bahwa waktu dua minggu yang diberikan oleh Pemimpin Jokowi bukan berarti bahwa Luhut dan jajaran pemerintah lainnya diperkirakan bisa menurunkan penyebaran virus corona secara signifikan.

“Tentunya bukan berarti Pak Luhut ditugaskan [dengan tenggat waktu] dua minggu terus harus turun, itu kan tidak mungkin.

“Tapi yang kita harapkan adalah sekarang menekan laju peningkatan kasus serta ada perbaikan juga di desa, itu yang sekarang jadi pokok Pak Luhut dan semua pihak yang bekerja sama.

“Kita menyelenggarakan ini secara terintegrasi dan kerjasama erat dengan semua pihak, itu bukan pekerjaan sendiri, ini order bersama.

“Ini bukan pekerjaan dua mingguan, ini pekerjaan jangka panjang, ” pungkas Jodi.