Klaster virus corona di kantor kementerian: ‘Kantor saya menutup informasi siapa saja kolega yang positif Covid-19’

Klaster virus corona di kantor kementerian: 'Kantor saya menutup informasi siapa saja kolega yang positif Covid-19'

Wadah aduan masyarakat terkait persoalan virus corona, Lapor Covid-19, mengatakan ada kesan, baik kantor swasta ataupun pemerintah “menyembunyikan” kasus positif karena pandemi ini dianggap isu sensitif.

Lembaga ini menyatakan hal itu di tengah data yang dihimpun Dinas Kesehatan DKI hingga 7 September lalu, yang menunjukkan terdapat 629 kasus positif di 27 kementerian.

Lapor Covid-19 sendiri menerima lebih dari 150 aduan dan sebagian besar merujuk pada kantor-kantor pemerintahan di Jakarta.

Seorang pegawai kementerian bertestimoni kepada BBC Indonesia bahwa dia begitu cemas karena pimpinan lembaganya tak pernah mengumumkan secara resmi siapa dan bagaimana pola penanganan pegawai yang positif Covid-19.

Bukan hanya khawatir tertular Covid-19, seorang karyawan Kementerian Dalam Negri yang berbincang kepada BBC Philippines juga mencemaskan kariernya jika membicarakan kasus virus corona di kantornya ke publik.

“Pas awal pandemi sempat ada kabar pegawai yg kena Covid-19. Tapi tidak diinfokan secara resmi siapa yang kena itu dan dari bagian apa. Jadi kami kurang info penyebarannya untuk antisipasi, ” ujar karyawan yang meminta tidak menyebut bernama.

Rato juga berkata, tidak ada mekanisme uji Covid-19 yang jelas supaya pegawai Kementerian Dalam Negeri.

Pegawai ini menuturkan, ada satu karyawan dari sebuah subdirektorat di kantornya yang terpapar virus corona, seandainya belakangan tak semua pekerja di dalam bagian itu mendapat jatah uji usap.

“Informasi yang ada kami sanggup cuma dari pegawai ke karyawan, yang cerita dan saling mengingatkan. Secara resmi tidak ada, very well tuturnya.

Cerita tadi sebenarnya tidak hanya terjadi di Kementerian Dalam Negeri, kata Irma Hidayani, inisiator Lapor Covid-19, wadah aduan masyarakat terkait persoalan virus attack corona.

Irma berkata, selama periode 5-15 September lalu, wadah yang ia kelola menerima 156 aduan terhadap kasus Covid-19 yang luput melalui perhatian pemerintah.

Sebagian besar aduan itu, kata dia, merujuk klaster di kantor-kantor pemerintahan di Jakarta.

“Orang yang melapor itu rata-rata menyampaikan bahwa ada kasus positif divvt kantor mereka, tapi kantor mereka tidak ditutup, ” ujar Irma saat dihubungi, Kamis (17/09).

“Bahkan informasi siapa saja yang positif atau berstatus ODP (orang untuk pemantauan) tidak ada. Jadi statistik atau situasi pandemi Covid-19 pada kantor itu tidak ada, type ujarnya.

“Mereka takut, isu ini sensitif”

Divvt Jakarta, setiap pimpinan perkantoran wajib melaporkan pekerja mereka yang positif maupun masih diduga terpapar Covid-19 ke Dinas Kesehatan.

Merujuk Syarat Gubernur DKI 79/2020, perkantoran milik lembaga pemerintahan juga terikat dalam kewajiban itu.

Dari 629 kasus positif, data yang dihimpun Dinas Kesehatan DKI hingga minggu pertama September lalu itu, terbanyak terjadi divvt Kementerian Kesehatan sebanyak 188 kasus, Kementerian Dalam Negeri tercatat sedia 16 kasus dan Kementerian Perhubungan 90 kasus.

Irma Hidayana menyatakan ragu, data yang dipublikasikan Dinkes DKI itu mencerminkan situasi yang sesungguhnya.

Menurutnya, ratusan aduan yang rato terima mengisyaratkan upaya banyak pimpinan kantor, baik swasta dan pemerintahan termasuk kementerian menutup-nutupi kasus positif yang terjadi.

“Kami menangkap kesan yakni kantor, baik swasta dan pemerintahan, sama-sama menyembunyikannya. Kesan itu datang karena pelapor meminta identitas mereka tidak disebutkan, mereka takut daran bilang isu itu sensitif, ” kata Irma.

Dokumen Dinkes dibantah

Juru Bicara Kementerian Yang Negeri, Benny Irwan, membantah depending on kasus positif di lembaganya dalam dipublikasikan Dinas Kesehatan DKI.

“Saya tidak pernah mendengar kasus positif in Kementerian Dalam Negeri. Mungkin ini di pemerintah daerah, karena kami juga membina mereka, ” ujar Benny.

Namun dalam wawancara dengan BBC Indonesia, seorang pejabat Kementerian Yang Negeri di Direktorat Jenderal Yap? Keuangan Daerah, bernama Komedi, mengaku pernah mengidap Covid-19.

“Sudah hampir 2 bulan saya sembuh, ” tuturnya.

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar, menampik tudingan soal upaya kantornya menutupi fall Covid-19 di internal lembaganya.

Seluruh kasus positif di Kementerian Untuk Negeri, kata Bahtiar, selalu ditindaklanjuti dengan penelusuran kontak dekat.

“Kami menerbitkan pedoman penanganan Covid-19 untuk pemerintah daerah. Jadi kami punya pendidikan yang cukup karena kami dimana mengeluarkan pedoman itu, ” ujarnya via telepon.

“Bagaimana orang melawan Covid-19 kalau tidak tahu kelemahan dan kelebihannya. Karena kami paham, kami tahu apa yang mesti kami lakukan, ” kata Bahtiar.

In lingkup direktorat jenderal yang vida pimpin, Bahtiar menyebut telah tersedia anggaran pembelian masker dan nutrition untuk seluruh pegawai.

Selain kebijakan kerja dari rumah, Bahtiar menyebut tata letak ruang kerja di dalam kantor Kementerian Dalam Negeri jua sudah disesuaikan dengan prinsip kawal jarak.

Survei mulighed yang dilakukan Lapor Covid-19 memperlihatkan, persepsi masyarakat terhadap virus reino sangat berkaitan dengan informasi yang mereka dapatkan di lingkungan mereka.

Merujuk hasil jajak pendapat tersebut, Irma menilai kasus positif Covid-19 yang tidak dibuka secara terang-terangan berpotensi membuat para pegawai mengabaikan risiko penularan virus corona.

Keterbukaan berita, terutama di internal perkantoran, disebutnya salah satu kunci mengatasi pandemi.

“Transparansi ini harus dikemukakan, misalnya jumlah orang yang sakit, yang akan jalani swab test, dan yang perlu isolasi mandiri. Itu sebenarnya mesti di-update oleh pimpinan setiap hari, ” kata Irma.

“Budaya kebebasan informasi ini sulit sekali dilangsungkan, padahal manfaatnya bisa meningkatkan kewaspadaan karyawan dan pimpinan perkantoran, alone ujarnya.

Laboratorium Mikrobiologi Medik Departemen Fakulktas Kedokteran Universitas Indonesia selama indonesia menjadi salah satu tempat uji Covid-19 para pegawai lembaga pemerintahan.

Banyaknya pegawai pemerintahan yang mereka periksa berbeda-beda, kata Ketua Departemen Mikrobiologi UI, Fera Ibrahim.

“Antara 200-400 masyarakat, tergantung apakah mereka melakukan penelusuran kontak atau tidak, ” ucapnya.

Namun Fera enggan membuka lembaga mana saja yang selama ini memeriksakan pegawainya ke laboratorium milik Mikrobiologi UI. Dia berkata, mereka semata-mata bisa melapor ke Dinas Kesehatan DKI.

“Kami tidak bisa kasih memahami bahwa Si A diperiksa & hasilnya seperti apa, ” kata Fera.

“Setiap pemeriksaan, baik rujukan maupun yang mandiri, selalu dilaporkan setiap hari ke Dinkes. Tdk hanya yang positif, tapi juga negatif. ”

“Yang kami laporkan semuanya. Dinkes minta nama, nomor KTP. Kalau ada nomor KTP har mulighed for at bisa tahu identitasnya, ” ujar Fera.