Covid-19 – Indonesia: Puncak gelombang baru ‘yang tak berujung’, mengapa adat kesehatan sulit dipatuhi?

Covid-19 - Indonesia: Puncak gelombang baru 'yang tak berujung', mengapa adat kesehatan sulit dipatuhi?
  • Ayah Eben Lumbanrau
  • Kuli BBC News Indonesia

Gelombang pertama penyebaran virus corona tidak menunjukkan akhir. Penyebabnya karena masyarakat kurang disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan beserta akibat dari relaksasi pembatasan sosial yang terlalu dini, kata peneliti dari Institut Teknologi Bandung.

Peningkatan kasus tersebut menurut Pengelola Pusat Perhimpunan Manajer Pelayanan Kesehatan tubuh Indonesia menyebabkan rumah sakit merasai kelebihan kapasitas, dari ambang batas maksimal 65% menjadi kini menyentuh 85%.

Kurang taatnya masyarakat menjalankan aturan kesehatan disebabkan empat hal yaitu, keterbatasan pengetahuan, tidak ada piawai dan pengelihatan, serta penyebaran berita bohong, kata pengamat sosial sejak Universitas Indonesia.

Pemerintah bertindak lekas dengan mengerahkan pemerintah daerah buat memberikan hukuman tegas kepada asosiasi yang melanggar, mulai dari sanksi teguran, administratif hingga sosial dengan tercantum dalam peraturan kepala wilayah (perkada).

Puncak gelombang pertama yang tidak berujung

Sejak diumumkan pertama kali kejadian virus corona di Indonesia oleh Presiden Joko Widodo pada Maret lalu, penyebaran kasus virus corona tidak menunjukkan penurunan hingga kini.

Bahkan, Kepala Pusat Pemodelan Matematika dan Simulasi Institut Teknologi Bandung (ITB), Nuning Nuraini, belum mampu melihat kapan puncak dan ujung dari penyebaran gelombang pertama.

“Nilai reproduksi harian masih di arah satu, tingkat okupasi rumah sakit tinggi, dan belum ada penurunan kasus dua minggu berturut-turut. Saat ini asupan data sudah tiga ribuan per hari dan jika semakin besar maka akan semakin periode puncaknya, ” kata Nuning kepada wartawan BBC News Indonesia Baginda Eben Lumbanrau, Rabu (16/09).

Tingkat penyebaran yang masih tinggi disebabkan kontak yang masif dan jumlah penduduk yang besar.

“Masyarakat kurang peraturan, ditambah lagi, masih dalam intervensi mitigasi dan kasus naik tapi relaksasi pembatasan sosial sudah dikerjakan, ” katanya.

Berdasarkan data dari Was-was Eropa Pencegahan dan Pengendalian Aib (European Centre for Disease Prevention and Control), Indonesia merupakan satu diantara negara bersama dengan Argentina, Irak dan Ukraina yang terus merasai peningkata kasus perhari sejak dibanding akhir Februari hingga 13 September lalu.

Nusantara menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki angka kematian tertinggi yaitu 9. 100 orang & total kasus konfirmasi positif mencapai 228. 993 per data Rabu (16/09).

Sebelumnya pada Juli lulus, Presiden Joko Widodo memprediksi teratas kasus virus corona terjadi dalam Agustus hingga September.

Prediksi selalu dilakukan oleh Badan Intelijen Negara (BIN) yang menganalisis puncak jeblok pada akhir Juni hingga Juli. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 juga memperkirakan puncak pandemi bakal dimulai pada awal Mei serta berakhir awal Juni.

Namun dugaan tersebut meleset dan ujung virus corona belum terlihat.

Mengapa protokol kesehatan sulit dipatuhi?

Penyebab terus meningkatnya kasus virus corona sebab ketidakpatuhan masyarakat menjalani protokol kesehatan. Lantas, mengapa masyarakat tidak patuh? Terdapat empat alasan yang disampaikan pengamat sosial dari Universitas Nusantara Devie Rahmawati.

“Pertama adalah tidak memiliki pengetahuan tentang Covid, dan kedua, tidak punya pengalaman. Berbeda dengan demam berdarah, campak dan malaria yang mana semua orang tahu tentang penyakit itu dan memiliki pengalaman baik untuk dirinya tunggal, saudara atau koleganya, ” sebutan Devie.

Ketiga adalah penglihatan. Taat Devie, masyarakat tidak melihat dengan langsung seberapa berbahaya Covid-19 sebab yang disodorkan berupa angka & ucapan.

“Secara umum, Covid tidak ada yang melihat, yang kelompok tahu hanya angka bertambah dan jarang sekali orang punya piawai langsung melihat dan menceritakanya, ” tambah Devie.

Terakhir adalah faktor penyaluran berita bohong yang viral dalam media sosial, mengatakan virus corona adalah konspirasi, senjata biologis, kelakuan kelompok dan ras tertentu.

“Keempat alasan ini berkelindan yang menghasilkan masyarakat, tidak mengenal kalangan molek berpendidikan atau tidak, kaya atau miskin, tidak meyakini virus corona yang akhirnya mereka sembrono, tak taat protokol kesehatan, ” katanya.

Rumah sakit kelebihan kapasitas

Penambahan urusan akibat ketidakpatuhan masyarakat menerapkan adat kesehatan berdampak langsung pada penambahan okupansi rumah sakit (RS).

“Kapasitas 65% saja sudah warning , tapi sekarang sudah 85% overcapacity yang berdampak pada mutu layanan, ” kata pengurus Tengah Perhimpunan Manajer Pelayanan Kesehatan Indonesia (Permapkin) Hermawan Saputra.

Hermawan membicarakan, di Indonesia terdapat sekitar 3. 000 RS yang mana kira-kira 1. 000 berada di Jabodetabek, atau 2. 000 RS ada di Pulau Jawa.

Tingkat okupansi merujuk pada fasilitas seperti ruang isolasi dan ruang ICU (Intensive Care Unit) di sebuah rumah melempem yang merawat pasien corona secara gejala sedang hingga berat.

Selain kelebihan kapasitas, menurut data Ikatan Dokter Indonesia, 115 dokter wafat dunia akibat pandemi Covid-19.

Apa solusinya?

Peneliti ITB Nuning, pengurus Permapkin Hermawan, dan pengamat Devie berpendapat, solusi atas penambahan kasus berujung pada satu kesimpulan yaitu pengamalan protokol kesehatan yang ketat secara melibatkan seluruh elemen masyarakat berangkat dari level keluarga untuk menukar perilaku.

“Cuma satu yaitu laksanakan aturan kesehatan yang sangat ketat dengan mengubah perilaku di mulai daripada satuan terkecil yaitu keluarga sebab menunggu vaksi butuh waktu panjang dan tidak bisa masif, ” kata Nuning.

“Solusinya adalah community-based fighting initiative , atau perang akar rumput melayani Covid. Contoh, kalau mulai sejak keluarga, RT, dan kampung tersedia kesadaran kolektif menegakan protokol kesehatan dan menyediakan tempat isolasi sendiri, tidak ada stigmatisasi, kebutuhan pokok dipenuhi, menjaga kebersihan bersama maka akan sangat terminimalisir kematian serta pasien di RS, ” kata Hermawan.

“Pertama adalah sosialisasi tiada henti dan tidak pernah jemu. Kedua, edukasi tokoh publik, sebab karakter masyarakat patron-klien, untuk menyerahkan info benar dan positif pada pengikutnya. Ketiga, demonstrasi simbolik laksana menunjukan peti, baju APD, dll di tempat umum untuk memajukan sense of crisis yang telah menggabak, dan terakhir adalah terus melakukan isolasi bagi yang positif, ” kata Devie.

Dari sosialisasi hingga penegakan hukum

Staf khusus Menteri Dalam Negeri Kastorius Sinaga mengatakan pemerintah telah melakukan beragam upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat menjalankan aturan kesehatan.

“Membuat buku panduan & dibagikan ke seluruh daerah, berantakan gerakan pembagian masker, dan September ini, strateginya adalah Mendagri menginstruksikan jajaranya untuk mendesak seluruh pemda mengeluarkan peraturan kepala daerah (perkada) tentang penegakan hukum protokol kesehatan tubuh.

“Perkada itu mengatur tentang penegakan hukum displin pencegahan penyebaran Covid-19, serupa kewajiban pakai masker, larangan kerumunan, jaga jarak, dan penerapan aturan sektoral seperti di pasar, dan diikuti sanksi sosial bila dilanggar sesuai local wisdom di daerah seolah-olah membersihkan jalan, push up , menyanyikan Indonesia Raya, sanksi administratif, ” kata Kastorius.

Saat ini, seluruh provinsi telah mengeluarkan perkada, dan hampir segenap pemerintah kota/kabupaten juga mengeluarkan susunan ini.

“Targetnya nanti hari Jumat aliran, seluruh daerah telah melaksanakan rapat koordinasi [rakor] bergabung untuk sosialisasi isi perkada tersebut untuk kemudian segera diterapkan.

“Langsung berkepanjangan setiap hari mereka patroli, menelusuri tempat-tempat kerumunan, lalu lintas, siapa tidak pakai masker akan dihukum sesuai perkada itu, ini sebagai metode efek jera agar pelan-pelan masyarakat menaati protokol kesehatan & diharapkan entry pokok t perubahan perilaku di masyarakat, ” kata Kastorius.

Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi pelopor pelaksanaan rakor penegakan protokol kesehatan pada Selasa (15/09) lalu.

Kemendagri mencatat masih ada 68 kabupaten/kota yang belum mengatur peraturan kepala daerah dan 51 kabupaten/kota yang sedang dalam proses penyusunan terkait penerapan disiplin serta penegakan hukum protokol kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19.