Laut China Selatan: Kapal-kapal China diprediksi ‘akan masuk lagi’ ke Natuna, Indonesia perlu ‘investasi di kapal-kapal patroli’

Laut China Selatan: Kapal-kapal China diprediksi 'akan masuk lagi' ke Natuna, Indonesia perlu 'investasi di kapal-kapal patroli'
  • Resty Woro Yuniar
  • BBC News Nusantara

Kejadian masuknya kapal coast guard China ke provinsi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada Laut Natuna Utara diprediksi pengkritik akan terus terjadi mengingat China terus berpegang pada klaim teritorialnya yang biasa disebut nine dash line s , atau sembilan garis putus-putus.

Kementerian Sungguh Negeri mengatakan bahwa fokusnya masa ini adalah merampungkan diskusi sekitar Code of Conduct (CoC ) atau tata perilaku di Laut China Daksina bersama China dan negara-negara ASEAN lainnya.

“Fokus kita sekarang merupakan penyelesaian Code of Conduct antara ASEAN dan Tiongkok, dan code of conduct ini kita yakini akan bertambah bisa mengelola tata perilaku negeri2, sehingga menghindari insiden-insiden di daerah yang sekarang masih disengketakan oleh beberapa negara pesisir yang bersinggungan di Laut China Selatan, ” ujar Teuku Faizasyah, juru kata Kemenlu, kepada BBC Indonesia (15/09).

Ia mengatakan perundingan tersebut saat ini dihambat oleh pandemi Covid-19, yang tidak memungkinkan negara-negara Asia Tenggara dan China untuk bertemu dengan langsung.

“Masih berunding, memang kendalanya sekarang adalah adanya Covid-19, tidak bisa bertemu secara fisik buat menegosiasikan elemen dari CoC itu, ” kata Faizasyah.

“Namun dengan terus kita garis bawahi ialah CoC ASEAN dan China tersebut harus juga berpegang pada Konvensi Hukum Laut, UNCLOS, itu dengan menjadi posisi mendasar Indonesia & kita meyakini negara-negara lain selalu memiliki posisi yang sama. ”

Patokan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Bahar (UNCLOS) adalah hukum internasional dengan telah disepakati dan ditetapkan PBB pada 1982.

Minta penjelasan Beijing

Pada Sabtu (12/09), Lembaga Keamanan Laut (Bakamla) mendeteksi adanya kapal coast guard China (CCG) secara nomor lambung 5204 ketika Bakamla sedang menggelar Operasi Cegah Tangkal Tahun 2020 di Zona Bahari Barat yang mencakup perairan Natuna Utara.

Para personel Bakamla pada atas KN Pulau Nipah kendati berkomunikasi dengan personil CCG menggunakan radio, dan kedua pihak bersikeras soal klaim wilayah negara per selama dua hari.

Kapal coast guard China keluar dari perairan Indonesia di dalam Senin (14/09) siang, kata Kabag Humas dan Protokol, Kolonel Bakamla Wisnu Pramandita.

“Mereka mengklaim kalau ini adalah yurisdiksi Republik Rakyat Tiongkok, mereka patroli. Kami klaim bahwa ini adalah ZTE (zona tangkap eksklusif) Indonesia, Laut Natuna Utara, dan [kami mengatakan] ‘Anda harus keluar dari sini. ‘ Jadi saling berdebat dalam radio komunikasi, dan itu dijalankan terus menerus sampai akhirnya mereka keluar juga, ” kata Wisnu masa dihubungi (15/09).

Bakamla mengatakan kalau pihaknya didukung oleh KRI Imam Bonjol 383 milik TNI Bala Laut yang berada di belakang KN Pulau Nipah Bakamla, secara jarak 2-3 mil laut.

Setelah CCG 5204 keluar dari perairan Natuna, Bakamla terus melanjutkan patroli dalam wilayah tersebut guna “mengantisipasi sekaligus secara konsisten menunjukkan kehadirannya pada ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara. ”

Ini bukan prima kalinya kapal coast guard dan nelayan China memasuki wilayah ZEE Nusantara.

Pada periode Desember 2019-Januari 2020, sejumlah kapal penangkap ikan hak China memasuki perairan Natuna, dengan didampingi oleh kapal penjaga pantai China.

Kemenlu saat itu menyampaikan protes keras dan memanggil Caraka Besar China di Jakarta untuk meminta penjelasan.

Kini, Kemenlu balik melayangkan nota protes kepada China melalui Kedutaan Besar Indonesia di China pada Minggu (13/09), dan meminta klarifikasi kepada Wakil Dubes China di Jakarta.

“Kita sudah memanggil Wakil Dubes Tiongkok pada hari Minggu lalu, dan meminta klarifikasi serta menekankan kembali bahwa tidak tersedia overlapping issues (masalah yang berbenturan) antara Indonesia dan Tiongkok di memajukan Pulau Natuna, ” kata Teuku Faizasyah, jubir Kemenlu.

“Dia akan melaporkan ke Beijing dari hasil pemanggilan tersebut. Kita minta penjelasan atas keperluan apa kapal itu ada di wilayah ZEE kita. ”

Hingga Selasa (15/09), Beijing belum mengeluarkan pernyataan terkait insiden terbaru ini.

Pada 8 Januari berantakan, juru bicara Kementerian Luar Negeri Geng Shuang, menanggapi ketegangan dalam Laut Natuna Utara saat tersebut, mengatakan: “Kami telah berulang kala dan dengan jelas mengatakan bahwa China memiliki kedaulatan di Kepulauan Nansha, dan hak-hak berdaulat & yurisdiksi di perairan terkait. Kondisi kami sesuai dengan hukum global.

“[Indonesia dan China] memiliki klaim hak-hak dan kepentingan maritim berbenturan di beberapa area di Laut China Selatan. China berharap Indonesia mau tetap tenang. Kami ingin menjalankan perbedaan kami dengan Indonesia secara cara yang pantas, dan menegakkan hubungan bilateral kami, serta perbaikan dan stabilitas wilayah. ”

Akan tetap berulang

Dr Ian Storey, ilmuwan senior dan editor jurnal akademik internasional ‘Contemporary Southeast Asia’ dalam ISEAS-Yusof Ishak Institute, badan riset yang berbasis di Singapura, menengarai bahwa hal ini akan “pasti” terjadi lagi, dan Indonesia hanya akan bisa terus melayangkan bon protes diplomatik untuk meresponnya.

“Indonesia harus protes, jika berbicara daripada sisi legal, karena jika tidak, itu akan dianggap sebagai keterangan persetujuan, jadi dari satu aspek, protes ini adalah pro forma, tersebut tidak akan mengubah apapun. Namun, [dengan nota protes ini] Indonesia kembali menegaskan posisinya dan Indonesia tidak satu-satunya negara Asia Tenggara yang telah mengirimkan protes, Filipina, Vietnam, Malaysia, juga telah protes ke pemerintah China, ” jelas Ian.

“Indonesia memiliki opsi terbatas, itu tidak memiliki kekuatan militer atau penjaga pantai untuk mengonfrontasi kapal-kapal China, dan mereka juga tak mau memperkeruh situasi, jadi Nusantara akan terus mengirimkan nota protes diplomatik, mendorong dibentuknya Code of Conduct antara Asean dan China, dan menegaskan klaim wilayah serta yurisdiksi dalam ZEE-nya. ”

Sementara tersebut Gilang Kembara, periset di Bagian Hubungan Internasional Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Nusantara, mengatakan bahwa terhentinya negosiasi CoC Laut China Selatan dimanfaatkan oleh China untuk intrusi wilayah-wilayah sengketa.

“Sebenarnya kita tidak ada sengketa atau apapun, tapi Tiongkok bakal terus memainkan kartu, diri itu memiliki klaim di seluruh provinsi Laut China Selatan, dan penegasan ini diperparah saat ini sebab tidak ada negosiasi code of conduct yang sedang terjadi, ” jelas Gilang.

“Karena terhenti maka Tiongkok sekarang meluncurkan kebijakan-kebijakan asertif di Bahar China Selatan untuk menekankan klaim mereka, ” tambahnya.

Berkaca dari kejadian yang terjadi Desember 2019, Cerah mengatakan bahwa “mungkin ada kapal-kapal coast guard China berikutnya yang muncul dan masuk lagi ke ZEE Indonesia. ”

Perlu badan penjaga miring terintegrasi

Dr Ian Storey dari ISEAS-Yusof Ishak Institute mengatakan bahwa Indonesia harus dengan serius membentuk institusi penjaga pantai untuk memperkuat gaya maritimnya di wilayah sengketa.

“Bakamla pada umumnya adalah lembaga koordinasi. Indonesia perlu meniru langkah Malaysia 20 tahun lalu. Malaysia saat tersebut juga memiliki banyak lembaga yang bertanggung jawab atas keamanan bahari yang saling berbenturan, sehingga Malaysia menciptakan satu badan penjaga miring. Indonesia telah mencoba membentuk itu selama beberapa waktu, tapi belum sukses.

“Yang kedua, Indonesia menetapkan investasi di kapal-kapal patroli, dan bukan kapal yang besar kaya kapal selam atau kapal tempur yang berukuran lebih besar, mereka tidak memberikan nilai-nilai yang strategis bagi Indonesia. Anda tidak kemaluan kapal selam untuk menghadapi inkursi ini, ” jelas Ian.

Januari lalu Kementerian Koordinasi Politik, Lembaga, dan Keamanan mengatakan berencana mengirim nelayan dari Jawa ke selat Natuna untuk memperkuat kehadiran negeri di wilayah sengketa.

Meski demikian, Gilang Kembara dari CSIS Indonesia mengatakan, jika nelayan-nelayan dari daerah lain di Indonesia benar mau dikirim ke Natuna, peran mereka bukan untuk “menghadang” kapal-kapal nelayan asing.

Peran mereka menurutnya adalah “menjadi titik komunikasi atau pertama yang menginformasikan kepada pihak berwenang adanya intrusi dari nelayan asing ataupun kapal-kapal asing yang seharusnya tidak berada di posisi tersebut. ”

“Lalu informasi tersebut akan dikirimkan ke Bakamla, TNI AL atau bagian yang berwenang dan mereka bakal mobilisasi patroli gabungan untuk memukul mundur kapal-kapal ilegal tersebut. ”

Buat sementara, Bakamla mengatakan telah mengirim satu lagi kapal patroli, Tanjung Datu 301, ke Laut Natuna Utara. Wisnu Pramandita dari Bakamla mengakui bahwa kemampuan mereka terpatok sehingga membutuhkan sinergi kekuatan dengan militer.

“Salah satunya jalan merupakan memang [dengan meningkatkan] eksistensi ya, jadi kita harus selalu hadir di sana. Memang dari kondisi kapasitas unsur, patroli kita yang cuma sedikit, jadi benar membutuhkan kerjasama juga dengan TNI AL dan Kementerian Kelautan & Perikanan yang memiliki armada, oleh sebab itu membutuhkan sinergisme di dalam daerah, dan dibutuhkan kehadiran yang tetap menerus, ” pungkas Wisnu.