Pilkada 2020: Ratusan dugaan pelanggaran protokol kesehatan, pemantau serukan ‘evaluasi total atau ditunda’

Pilkada 2020: Ratusan dugaan pelanggaran protokol kesehatan, pemantau serukan 'evaluasi total atau ditunda'

Lembaga pemantau pemilu mendorong untuk segera dilakukan pertimbangan menyeluruh terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020. Jika pelaksanaan protokol kesehatan sulit dilakukan, tahapan pilkada harus ditunda, kata Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat 243 dugaan pelanggaran protokol kesehatan dalam proses pendaftaran bakal pasangan calon (bapaslon) kepala daerah yang berlangsung selama 3 hari lalu.

Saat proses pendaftaran, bapaslon diiringi oleh massa pendukung yang menyebabkan terjadinya kerumunan orang dan berpotensi menyebarkan virus corona.

Komite Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan evaluasi dan perbaikan terkait perkara tersebut agar pelaksanaan protokol kesehatan lebih diperketat dalam pelaksanaan tingkatan pilkada selanjutnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta Menteri Dalam Daerah dan Bawaslu untuk tegas meninjau dan menindak pihak-pihak yang mengabaikan protokol kesehatan dalam pesta demokrasi daerah guna mencegah penyebaran virus corona dan munculnya klaster pilkada.

Perludem: Evaluasi total ataupun tunda pilkada

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyebut pelaksanaan pendaftaran bapaslon abai dalam melaksanakan protokol kesehatan.

“Bapaslon secara ramai-ramai arak-arakan ke KPU untuk mendaftar. Tadbir resiko belum maksimal disiapkan. Ana khawatir jika terus berlangsung akan berpotensi memunculkan klaster baru, ” kata Heroik M Pratama, peneliti Perludem, Rabu (09/09).

Untuk itu, Heroik meminta kepada pemerintah, KPU, Bawaslu, DPR, dan pihak terkait buat melakukan evaluasi total pelaksanaan seluruh tahapan pilkada ke depan.

“Jika tidak dapat memastikan protokol kesehatan tubuh dipenuh secara ketat, tidak tersedia kata lain yaitu menunda tingkatan pilkada dan kemudian melakukan evaluasi dan identifikasi ulang protokol kesehatan tubuh sampai ada prosedur ketat, ” kata Heroik.

Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Kebijakan Universitas Indonesia, Aditya Perdana menyuarakan, proses pendaftaran kemarin merupakan sepadan ironi karena seharusnya dapat diantisipasi jika ada persiapan yang sampai dalam mencegah kerumunan.

“Potensi pelanggaran dilakukan terang benderang, terjadi kerumunan dan arak-arakan massa. Seharusnya mitigasi persoalan tiap tahapan sudah direncanakan secara detil, namun kenyataannya tak, ” kata Aditya.

Aditya menjelaskan, dalam situasi normal saja pengamalan pilkada sudah dapat dipastikan akan banyak menimbulkan masalah, apalagi dikerjakan di tengah wabah virus corona yang kesulitannya berkali-kali lipat.

“Pengalaman kemarin membuka mata bahwa KPU, Bawaslu, aparat keamanan dan negeri kelabakan, dan gagap menghadapi situasi. Bahkan saling lempar tanggung tanggungan dan menyalahkan. Mustinya sense of crisis -nya kuat bahwa ini tidak main-main, ” tambah Aditya.

Aditya menjelaskan, tahap pendaftaran hanyalah awal dibanding potensi besar pelanggaran protokol kesehatan tubuh di depan mata yang tampak jika pilkada tetap dilaksanakan namun evaluasi tidak dilakukan.

“Yang memutar krusial paling dekat adalah penetapan calon yang diikuti deklarasi calon pilkada damai, saya yakin penyatuan massa akan terjadi. Saya tak tahu apa yang akan dikerjakan KPU, Bawaslu, aparat kepolisian, teknisnya bagaimana, kita berjalan dalam situasi gelap, ” katanya.

Berdasarkan keterangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terhadap 733 bapaslon yang diterima pendaftarannya, di mana 294 paslon ialah petahana.

Dari jumlah tersebut, bersandarkan data dari Menteri Koordinator Bagian Politik, Hukum dan HAM, Mahfud MD, hingga Rabu sore (09/09), terdapat 59 bapaslon yang terkonfirmasi positif Covid-19 yang tersebar di 21 provinsi.

Komisioner KPU I Memuja Kade Wiarsa Raka Sandi menyatakan, walaupun positif Covid-19, calon bagian kepala daerah tidak akan mati.

‘Antara nyawa atau demokrasi’

Pendapat yang sama juga diungkapkan epidemiolog sebab Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko. Jika pelaksanaan pilkada menyebabkan pengembangan kasus di luar angka lazim maka pesta demokrasi itu harus ditunda.

“Kalau nanti kasus menyusun dari normal maka harus ditunda. Saya sedih jika rakyat Indonesia meninggal dan sakit dibandingkan pemilihan umum ditunda. Bayangkan kita mampu menunda pemilihan, maka berapa maut yang bisa dicegah? ” sebutan Yunis.

Namun Yunis memberikan catatan bahwa penundaan itu dilakukan jika tersedia bukti penambahan kasus yang menyusun pesat akibat pelaksanaan tahapan pilkada.

“Saya menduga nanti waktu kampanye, itu susah sekali [melaksanakan protokol]. Pelanggaran demi pelanggaran akan berlaku, percaya deh, ” kata Yunis.

Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo memperingatkan potensi munculnya klaster baru virus corona saat pengoperasian pilkada.

“Saya minta ini Pak Mendagri, urusan yang berkaitan dengan klaster pilkada ini betul-betul ditegasi, betul-betul diberikan ketegasan betul. Polri juga berikan ketegasan mengenai tersebut, aturan main di pilkada-pilkada sebab sudah jelas di PKPU-nya sahih sekali. Jadi ketegasan saya taksir Pak Mendagri dengan Bawaslu biar ini betul-betul diberi peringatan berlelah-lelah, ” kata Jokowi.

Tahapan pendaftaran bapaslon berlangsung selama tiga hari dibanding 4-6 September lalu. Kini, tahapan memasuki proses verifikasi persyaratan serta tes kesehatan hingga 22 September mendatang dan penetapan pasangan calon keesokan harinya.

Pemungutan suara mau digelar serentak pada 9 Desember di 270 wilayah di Nusantara yang meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.

KPU: Kami terus lakukan evaluasi

Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menyatakan, KPU terus melangsungkan banyak perubahan secara progresif, termasuk evaluasi pelaksanaan pendaftaran, dan mengabulkan simulasi pelaksanaan pilkada.

KPU pula, tambah Dewa, berusaha mendorong pengoperasian pilkada berlangsung secara darling guna mengurangi kerumunan.

“Tapi ada preskripsi dalam UU Pilkada, hukum positif kita yang berlaku, seperti tiruan pendaftara itu bakal calon harus hadir, kalau tidak maka KPU melanggar. Kemudian juga dalam aksi, ada tahap tatap muka serta dialog terbatas. Untuk itu diatur jumlahnya terbatas, ” kata Dewa.

Mengenai masukan untuk menunda pilkada jika berlaku peningkatan kasus tajam, menurut Memuja, prosesnya sudah diatur secara sahih dalam UU Nomor 6 tahun 2020 tentang pilkada.

“Kita sudah mengikuti proses panjang bagaimana kemudian pilkada diputuskan dilanjutkan. Tantangan bersama kita yaitu tetap membangun dan menegakan demokrasi dengan tetap menjaga kesehatan dan keselamatan WNI, siapa pun itu.

“Tentu semua telah melaksanakan Langkah-langkah konkrit di lapangan. Itu akan kita dorong, kita maksimalkan sampai keselurahan seluruh tahapan itu bisa diselesaikan, ” ujar Memuja.

Mengapa pilkada perlu dilanjutkan?

Saydiman Marto dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri mengatakan beberapa pertimbangan pilkada dilanjutkan. Pertama, adalah potensi kekosongan pejabat daerah.

“Pilkada ini akan diikuti 270 daerah, dan ada 200 kepala daerah yang habis kala jabatannya dan terjadi kekosongan bila ditunda, ” kata Saydiman.

Kekosongan jabatan itu akan diisi sebab pejabat sementara yang memiliki kewenangan terbatas, dan tidak bisa mengambil maupun mengeksekusi kebijakan strategis, tambahnya.

“Bisa saja melakukan tapi harus izin Kemendagri, bayangkan 270 daerah ini semuanya menodong izin untuk kegiatan strategis. Ke-2, pejabat sementara ini tidak hendak pernah mampu konsentrasi mengisi besar jabatan bersamaan. Akhirnya pemerintahan tak fokus, ” ujar Saydiman.

Alasan kedua adalah pilkada akan mendorong aliran roda ekonomi di tingkat bawah yang terkeyak akibat wabah virus corona.

“60% anggaran pilkada digunakan untuk tiga juta lebih pemangku pilkada, 40% untuk logistik. Taksiran itu satu diantara perangsang bagi UMKM, seperti pengadaan masker, kaca depan, dan perekonomian lainnya, ” katanya.

Lebih dari itu, Saydiman mengatakan mau ada banyak pasang calon pada 270 daerah melakukan pengadaan dan pemesanan atribut kampanye yang kemudian akan menggerakkan roda ekonomi di daerah.

“Saya kira dengan tahapan yang sudah dilakukan mari kita bersama-sama bersikap optimis dalam pelaksanaan protokol kesehatan, Insya Allah, kesibukan pilkada dapat berjalan lancar & kita akan mendapatkan kepala daerah yang memang secara legitimasi kuat untuk menanggulangi dampak Covid dan sosial ekonomi, ” tambahnya.

Selain itu, berdasarkan perkembangan data hingga tujuh September lalu, total anggaran pengamalan pilkada sebesar Rp15, 23 triliun di mana 93, 27% telah terealisasi ke KPU, Bawaslu, serta aparat keamanan.

“Artinya proses penyelenggaran pemilu sudah memenuhi untuk ketersediaan taksiran, ” kata Saydiman.

Kemudian, Kemendagri selalu telah mengeluarkan teguran kepada 69 kepala daerah yang tidak mematuhi protokol kesehatan.

“Ada dua daya penumpukan massa ke depan yakni pengumuman dan kampanye. Kami telah melakukan antisipasi, salah satunya secara memberikan teguran yang akan terus berlanjut dan semakin tegas bila pelanggaran terus terjadi, ” katanya