Covid-19: Dua hari berturut-turut tembus 3.000 kasus, pakar dan IDI sebut ‘penularan virus corona sangat tinggi dan telah menyasar kluster rumah tangga’

Covid-19: Dua hari berturut-turut tembus 3

Melonjaknya kasus positif Covid-19 di Indonesia hingga menembus angka 3.000 selama dua hari terturut-turut disebut pakar epidemiologi dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menunjukkan penularan virus ‘sangat tinggi dan telah menyasar kluster rumah tangga’.

Sementara itu, analis data dari Pandemictalks menyebut tingkat hunian pasien Covid-19 di rumah sakit di 14 provinsi sudah berada ‘di atas rata-rata’.

Jika kondisi tersebut dibiarkan maka dalam dua bulan ke depan rumah sakit di Indonesia tak lagi bisa menampung pasien Covid-19 dan tingkat kematian diprediksi bisa mencapai 100 perhari.

Kasus positif Covid-19 di Indonesia mencatatkan rekor baru yakni menembus angka 3.000 kasus pada Jumat (28/8) dan Sabtu (29/8).

Jumlah kasus terbanyak berada di Jakarta, Jawa Timur, kemudian disusul Jawa Tengah.

Pakar epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman, mengatakan data itu menunjukkan penyebaran Covid-19 sudah menyasar kluster rumah tangga.

Indikasinya ketika cuti bersama dan libur nasional diberlakukan pada 15-17 Agustus lalu, banyak keluarga yang bepergian untuk mudik dan liburan.

“Artinya infeksi sudah berada di populasi umum. Kalau ini tidak direspon cepat akan terjadi penularan kepada kelompok paling rawan yaitu lanjut usia (lansia),” ujar Dicky Budiman kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Minggu (30/8).

Pengamatannya, jumlah kasus Covid-19 di Indonesia akan terus meningkat dan dikhawatirkan akan menjadi ‘bom waktu’ jika tidak segera dilakukan pengetesan serta pelacakan secara massif dan cepat.

“Kita masih belum memiliki strategi yang mengarah pada eliminasi Covid-19 di seluruh wilayah. Sehingga membuat kesiapan dari tiap daerah dalam mengendalikan sangat minim. Dilihat dari testing yang minim.”

“Ini artinya kita punya bom waktu di setiap daerah. Mereka tidak menyadari potensi masalah sebarannya karena minim testing sehingga bom waktu akan meledak di akhir September atau awal Oktober.”

Okupansi rumah sakit di 14 provinsi ‘sudah di atas rata-rata’

Terus melonjaknya pasien Covid-19, menurut peneliti sekaligus inisiator platform edukasi Pandemictalks, Firdza Radiany, berdampak pada tingkat keterisian atau okupansi rumah sakit.

Catatannya pada 23 Agustus menunjukkan sebanyak 14 provinsi tingkat okupansinya di atas rata-rata 50%. Firdza menunjuk Papua sebagai wilayah yang sudah kelebihan kapasitas.

“Jumlah pasien yang diisolasi di rumah sakit melebihi jumlah tempat tidur. Perbandingannya 436 tempat tidur di rumah sakit versus pasien yang diisolasi sebanyak 469. Jadi sudah minus 33.”

“Analisa kami mungkin saja ada pasien yang ditaruh di lantai.”

Selain Papua, di urutan selanjutnya Bali yang tingkat okupansinya mencapai 59%, kemudian Kalimantan Selatan 54%, dan DKI Jakarta 53%.

Firdza mengatakan pada rentang antara 7 Agustus hingga 23 Agustus pemerintah sebetulnya telah menambah kapasitas tempat tidur sebanyak 2.800 namun tidak signifikan lantaran derasnya kasus positif.

Persoalan kian pelik karena jumlah dokter yang meninggal juga bertambah menjadi 94 dan setidaknya 300 tenaga kesehatan terinfeksi virus corona.

Juru Bicara Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Erlina Burhan, mengakui jika sebagian besar ruang ICU atau Intensive Care Unit rumah sakit rujukan di DKI Jakarta dalam kondisi penuh.

“Kalau pasien yang dirawat biasa masih banyak diterima, tapi kalau ICU banyak ditolak karena ICU sudah penuh,” ujar Erlina Burhan kepada BBC.

Ia khawatir jika kasus positif Covid-19 terus melonjak, rumah sakit dipastikan kewalahan. Begitu pula dokter dan tenaga medis semakin kelelahan. Imbasnya, pelayanan kesehatan menurun.

“Penyakit Covid kan cukup berat, serius, dan mudah sekali pasien memburuk. Oleh sebab itu untuk melakukan pelayanan prima dibutuhkan waktu dan lebih fokus dan membuat nakes kelelahan.”

“Tenaga kesehatan juga manusia, jadi ada batasnya. Bukan robot yang kerja terus menerus.”

Itu mengapa Erlina sangat menyayangkan pernyataan Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, yang mengatakan meningkatnya kasus Covid-19 terhadap tenaga kesehatan disebabkan kurang disiplin.

Menurut dia, melonjaknya kasus positif justru disebabkan penularan virus yang sangat tinggi dan sangat mudah.

“Enggak bener [pernyataan Menkes] itu. Semestinya pemerintah sediakan bus antar jemput untuk nakes di semua rumah sakit rujukan.”

Rumah sakit akan kacau

Namun demikian Pakar epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman, menilai situasi ‘chaos’ tak bisa dihindari jika pasien Covid-19 melebihi okupansi tempat tidur di rumah sakit.

“Jakarta itu saya lihat sebulan ini sudah batas akhir. Sebab puncak Covid-19 akan terjadi akhir September. Itu pasti rumah sakit kewalahan karena tidak bisa menampung pasien.”

“Wilayah lain masih ada waktu dua bulan ke depan. Kalau tidak dimitigasi dari sekarang bisa lebih cepat lonjakan bebannya atau kalau tidak terjadi chaos di rumah sakit.”

Situasi kacau tersebut, kata Dicky, bakal berimbas pada jumlah kematian yang kian tak terbendung atau 100 kematian perhari.

“Kalau ada 20 ruang ICU tapi yang antre 100 pasien, nah yang antre 80 itu kan kemungkinan meninggal karena tidak mendapat pertolongan.”

Dicky pun menyarankan pemerintah agar tak bergantung pada vaksin untuk mengatasi persoalan ini. Sebab dari penelitiannya mengenai wabah, tidak ada pandemi yang berhasil dikendalikan karena vaksin.

“Katakan swine flu, tidak selesai karena vaksin termasuk SARS. Vaksin atau obat ditemukan beberapa waktu setelah pandemi selesai. Walaupun pemerintah mengambil jalur cepat, masih fifty-fifty.”

Satu-satunya cara membendung penyebaran virus corona, menurut Dicky, dengan melakukan pelacakan, pengetesan, pengisolasian, dan perubahan perilaku dengan ketat dan cepat serta disiplin.

“Itu akan bisa mengontrol virus hingga nanti saatnya ada vaksin, obat. Ini yang harus dilakukan setiap negara tidak ada kecuali.”

Jika kasus positif meningkat, pemda harus lakukan kebijakan ‘gas-rem’

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito, menyebut pemerintah telah memerintahkan pemerintah daerah agar menerapkan kebijakan ‘gas-rem’ jika terjadi lonjakan kasus positif.

Itu artinya, segala kegiatan sosial dan ekonomi harus dijalankan dengan hati-hati.

“Yang harus dilakukan pemerintah daerah me-review kembali aktivitasnya. Misal di perkantoran yang harus 50%. Karena kesannya aktivitas perkantoran kembali seperti semula,” ujar Wiku Adisasmito kepada BBC.

“Kemudian transportasi juga harus dikendalikan terus.”

Hal lain, pemerintah daerah ditekan untuk meningkatkan pelacakan dan pengetesan. Dengan begitu tingkat penularan bisa dideteksi dan dikendalikan.

“Kalau testing lebih cepat hasilnya dan benar, juga akurat, kemampuan deteksi lebih cepat.”

Sementara masyarakat, kata Wiku, harus tetap disiplin menggunakan masker dan menjaga jarak.