Interpretasi ketua adat Kinipan: ‘Pelegalan negara atas perampokan di tanah adat di era Jokowi’, tudingan pelopor lingkungan

Interpretasi ketua adat Kinipan: 'Pelegalan negara atas perampokan di tanah adat di era Jokowi', tudingan pelopor lingkungan
  • Raja Eben Lumbanrau
  • BBC Indonesia

Berulangnya tindakan “kriminalisasi” yang dialami masyarakat adat disebut aktivis lingkungan sebagai bentuk pelegalan negara atas “perampokan” yang dikerjakan pengusaha di wilayah adat.

Ibaratnya, “rumah kita dimasuki pencuri, tetap kita melawan pencuri, tapi dengan masuk penjara kita karena melayani pencuri tersebut. Ini kesesatan berpikir, ” kata aktivis lingkungan.

Yang dimaksud aktivis lingkungan ini adalah yang dialami ketua komunitas adat Laman Kinipan, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Sedang, Effendi Buhing yang ditangkap sebab aparat keamanan dari rumahnya sebab diduga melakukan pencurian, pemaksaan & perampasan, Rabu (26/08) lalu.

Dalam kejadian itu, menurut Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA), juga ada lima warga adat yang “dikriminalisasi” yakni Riswan, Yefli Desem, Yusa (tetua adat), Muhammad Ridwan dan Embang.

Real menurut keterangan para aktivis dunia, mereka yang ditahan ini melayani pembelaan diri karena hutan mereka ditebang dan dikonversi menjadi perkebunan sawit.

Ketua Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria, Kantor Staf Kepresidenan Abetnego Tarigan mengatakan telah berupaya untuk menyelesaikan konflik tersebut, tetapi belum berhasil akibat apa dengan ia sebut “pemerintah daerah yang mempersulit penyelesaian. ”

Masih di bulan yang sama, tepatnya kurang hari usai Presiden Joko Widodo mengenakan pakaian adat Nusa Tenggara Timur saat peringatan Kemerdekaan Nusantara, kekerasan terjadi.

Di tempat pokok pakaian adat itu masyarakat mengalami kekerasan. Mereka diusir dan rumahnya dirusak oleh aparat keamanan.

Berdasarkan data Tim Percepatan Penyelesaian Percekcokan Agraria (TPPKA) – Kantor Pekerja Kepresidenan (KSP) terdapat 666 urusan laporan konflik agraria sepanjang 2016 hingga 2019 yang melibatkan 176. 132 kepala keluarga dan 1. 457. 084 hektare lahan.

Berdasarkan data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), cuma dalam beberapa bulan, dari Maret sampai awal Juli 2020, sudah terjadi 28 konflik agraria pada Indonesia yang diikuti dengan tindakan “kriminalisasi”.

Sementara itu, berdasarkan data Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria (TPPKA) – Kantor Staf Kepresidenan (KSP) terdapat 666 kasus laporan pertengkaran agraria sepanjang 2016 hingga 2019 yang melibatkan 176. 132 kepala keluarga dan 1. 457. 084 hektare lahan.

KNPA pun meminta Presiden Joko Widodo untuk turun lengah langsung menyelesaikan konflik argaria tak berujung itu.

Polisi: Effendi diduga otak pengerusakan

Dalam video di atas, beberapa polisi sebab Polda Kalimantan Tengah terlihat pantas menangkap paksa Effendi Buhing sejak rumahnya.

Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Hendra Rochmawan menjelaskan Effendi ditangkap karena diduga berperan sebagai otak dari perkiraan tindakan pidana pencurian mesin, pemaksaan dan perampasan dan dugaan pengabuan pos jaga milik PT Sawit Mandiri Lestari (SML).

“Penangkapan dilakukan bertemu prosedur dan dilakukan profesional sebab kepolisian. Saat dijemput, dia jiwa, keluarganya. Ini murni kriminalitas, tak ada sangkut paut dengan apapun, ” kata Hendra saat dihubungi wartawan BBC News Indonesia Raja Eben Lumbanrau, Kamis (27/8).

Effendi disangkakan Pasal 55 dan 56 KUHP karena diduga turut beserta membantu dan melakukan tindak kejahatan dengan ancaman lima tahun kurungan, tambah Hendra.

Saat dihubungi, Hendra mengatakan Effendi tengah dalam kunjungan menuju Polda Kalteng guna melaksanakan pemeriksaan.

Senada dengan itu, Besar Hubungan Masyarakat PT SML Wendy Soewarno mengatakan sering kali diganggu oleh Effendi dan teman-temannya.

“Karyawan diancam, pos pantau dirusak, motor dibakar, alat kerja dirampas. Jadi penangkapan Polda Kalteng murni tindak pidana, bukan kriminalisasi terkait alas adat, ” klaim Wendy.

‘Kriminalisasi’ pejuang lingkungan: Upaya sistematis hancurkan hutan

Namun Komite Nasional Pembaruan Pertanian menilai tindakan polisi sebagai bentuk kriminalisasi kepada pejuang lingkungan dengan melindungi hutan adat dari gempuran investasi pengusaha kelapa sawit.

“Riswan dan Effendi saat itu bakal menghentikan penebangan hutan, melindungi hutan. Mereka mengambil dan menahan chainsaw (pemotong pohon), tidak benar dirampas apalagi dicuri. Kalau dicuri seharusnya sembunyisembunyi, ” kata Dimas N Hartono, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Tumbuh Indonesia (Walhi) Kalimantan Tengah, di dalam sebuah konferensi pers daring, Kamis (27/08).

Saat konferensi itu berlangsung, sebutan Dimas, keberadaan Effendi tidak bisa diketahui.

Dimas mengatakan Effendi & kelima masyarakat adat Kinipan menolak hutannya dijadikan perkebunan sawit karena memiliki kekayaan alam tinggi, seolah-olah kayu ulin dan besi berlebihan, dan menjadi sandaran hidup masyarakat adat.

“Hutan itu sebagai pelindung. Ketika daerah aliran sungai Batang Kawa rusak akan merusak Kabupaten Lamandau sendiri. Kinipan tidak pernah banjir, tapi dalam dua tahun terjadi banjir, padahal di hulu, apalagi yang di hiir. Itu mempertahankan adat istiadat, budaya, dunia dan kehidupan masyarakat, ” logat Dimas.

Kepala Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) Kasmita Widodo menyuarakan “kriminalisiasi” enam masyarakat adat Kinipan merupakan upaya sistematis dalam mengacaukan hutan dan komunitas adat Kinipan menjadi perkebunan sawit.

“Berdasarkan denah adat Kinipan, batas luar wilayah adat punya nama, dan ada petanya, ada sejarahnya. Sehingga itu masuk dalam wilayah adat, ” kata Widodo.

Renteta n konflik agraria: Masyarakat adat jadi ‘jualan’

Berdasarkan keterangan dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) hanya pada beberapa bulan, dari Maret hingga awal Juli 2020, telah berlaku 28 konflik agraria di Indonesia, yang diikuti dengan tindakan kriminalisasi.

Percekcokan yang melibatkan antara pengusaha & masyarakat adat itu menunjukan kalau pemerintah hanya menjadikan keanekaragaman adat dan masyarakat adat sebagai bahan “jualan” untuk mendatangkan investor.

“Pemerintah mengiakan masyarakat adat tapi hanya jadi kamuflase dan jualan investasi karena kehidupan masyaraktnya diintimidasi, diusir, dikriminalisasi. Indonesia dalam krisis agraria, ” kata Benni Wijaya dari KPA.

Pelegalan atas ‘perampokan’ wilayah kebiasaan

Sumber masalah dari rentetan krisis konflik pertanian di Indonesia, menurut Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Nasional Walhi, disebabkan kesesatan berpikir negara dalam tahu masyarakat dan wilayah adat.

“Negara memberikan izin legal kepada perusahaan untuk beroperasi, tapi hak-hak bangsa dan wilayah adat tidak diakui negara padahal mereka yang menyimpan wilayah adat itu, ” logat Hidayati.

Akibatnya terjadi legalisasi tindakan “perampokan” oleh pengusaha di wilayah kebiasaan.

Ibaratnya, “rumah kita dimasuki perampas, terus kita melawan pencuri, akan tetapi yang masuk penjara kita karena melawan pencuri tersebut. Ini kekeliruan berpikir. Tidak bisa hanya dilihat dari legal formal, perusahaan punya izin jadi bisa apa sekadar, dan masyarakat adat harus akur, tidak bisa, ” kata Hidayati.

“Masyarakat selalu di posisi dirugikan, dituduh mencuri, menghalang-halangi, padahal mereka telah dirampok habis-habisan, dibiarkan menderita, bahkan dipenjara. Dan perampokan ini dilegalkan oleh pemerintah sehingga pengusaha bisa berbuat semaunya di provinsi adat, ” katanya.

PT SML telah mengantongi surat keputusan Departemen Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai izin pelepasan hutan seluas 19. 091 hektare.

PT SML juga dizinkan melakukan kegiatan usaha di tahan seluas sekitar 9. 435 hektare oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Untuk itu guna melindungi bangsa dan wilayah adat, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi meminta negara buat segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang masyarakat adat yang terlunta-lunta 10 tahun di DPR.

“RUU itu mangkrak bertahun-tahun, tapi Omnibus Law yang baru saja hidup akan segera disahkan. Kami meminta Presiden Jokowi turun tangan, lekas bertindak serius, memerintahkan polisi menjadikan diri dari konflik, dan miring ke masyarakat bukan ke pengusaha, memerintahkan KLHK dan Kementerian Pertanian mereview izin-izin yang bermasalah elok di Kinipan, Besipae dan daerah lainnya, ” kata Rukka.

KSP: K onflik agraria saat ini adalah letupan kasus masa semrawut

Munculnya konflik agraria menurut Utusan II Kantor Staf Kepresidenan (KSP) yang membidangi pembangunan manusia, Abetnego Tarigan disebabkan dua hal.

Prima, konflik agraria yang terjadi dalam era Jokowi merupakan letupan kasus-kasus di masa lalu yang tidak selesai.

“Isu agraria menjadi menyembul karena isu ini menjadi fokus pemerintahan Jokowi sehingga menjadi diekspresikan dan dikeluarkan, padahal penyebabnya berlaku di masa lalu. Kebijakan induk, kami mendukung percepatan pengakuan desa adat, ” kata Abetnego.

“Di kurun Pak Jokowi, hutan adat itu yang paling banyak diakui. Akan tetapi memang kami mengakui proses penyungguhan tanah adat itu tidak gampang, ” kata Abetnego.

Ia mencontohkan dalam kasus Kinipan misalnya, pemerintah daerah menjadi faktor penghambat pengakuan daerah adat Kinipan.

“Yang Kinipan itu kami sudah mengundang pertemuan bahkan ke sana, tapi mandek sebab pemda tidak menunjukan itikad cara menyelesaikan masalah dan mencari solusi, malah menanyakan ke warga legalitasnya, justru legalitas itu tanggung pikiran pemda membantu masyarakat punya kesahihan. Lalu Ketika masyarakat menghentikan cara itu yang muncul pendekatan kesejahteraan, ” kata Abetnego.

Faktor kedua adalah ketar-ketirnya para pengusaha lahan karena akibat dari ketatnya aturan perizinan dan tata hutan di era Jokowi, bagaikan Peraturan Presiden (Perpes) tentang Reforma Agraria, Perpres Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan, dan yang lain.

“Selama ini banyak pengusaha yang menggunakan lahan hanya sebagai land banking , cadangan lahan. Mereka khawatir kalau lahan cadangan yang dulu didapat dengan mudah-mudahan sekarang direview, direvisi, dicabut. Sehingga mereka berupaya melakukan penguasaan dan pengelolaan tanah itu, yang kesimpulannya menciptakan konflik, ” kata Abetnego.

Ke depan, kata Abetnego, KSP akan membicarakan masalah Kinipan & konflik agraria lainnya secara lintas kementerian, seperti dengan KLHK dalam konteks masyarakat adat, Kementerian Agraria dalam konteks pertanahan, dan Departemen Dalam Negeri dalam menyelaraskan prinsip.

“Tidak rumit sebenarnya di Kinipan. Masyarakat tidak setuju untuk bersawit, seharusnya dihargai dan dilindungi, jangan dipaksakan menjadi petani plasma sawit. Seolah-olah dengan mendapatkan izin, perusahaan berhak menyuruh semua masyarakat menjadi petani plasma sawit, padahal itu mau jadi petani berhutan, ” kata Abetnego.