Bangsa adat Besipae di NTT dengan ‘digusur’ dari hutan adat Pubabu: Anak-anak dan perempuan ‘trauma’ dan ‘hidup di bawah pohon’

Bangsa adat Besipae di NTT dengan 'digusur' dari hutan adat Pubabu: Anak-anak dan perempuan 'trauma' dan 'hidup di bawah pohon'
  • Ayomi Amindoni
  • Kuli BBC News Indonesia

Sejumlah masyarakat adat Besipae di Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, melaporkan pengrusakan sendi tanah adat yang mendirikan mereka kehilangan tempat tinggal ke kepolisian, Rabu (19/08).

Imbas dibanding pengrusakan yang dilakukan oleh alat, sebanyak 29 kepala keluarga saat ini terpaksa hidup beralaskan tikar dan beratap langit.

Insiden yang berlaku pada Selasa (18/08) membuat anak-anak dan perempuan adat Besipae trauma, namun, Pemerintah Provinsi NTT berkukuh apa yang dilakukan oleh polisi adalah “efek kejut”, sekaligus menguatkan lahan seluas 3. 700 hektare itu akan dimanfaatkan sebagai lahan peternakan, perkebunan dan pariwisata perlu kepentingan masyarakat adat.

Kekerasan yang dialami masyarakat adat yang mendiami hutan adat Pubabu di Amnuban Daksina ini terjadi sehari setelah baju adat mereka dikenakan Presiden Joko Widodo dalam upacara peringatan kebebasan Indonesia ke-75, Senin lalu.

Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Rukka Sombolinggi, menyebut di pulih baju adat yang dikenakan pemimpin adalah “potret gelap” masyarakat adat yang tidak hanya dialami umum adat Besipae, namun juga masyarakat adat di berbagai daerah.

Akan tetapi pemerintah pusat dan DPR menegaskan komitmennya terkait hak-hak masyarkat adat dan mendorong pengesahan Program Undang-Undang Masyarakat Adat -yang pembahasannya sudah lebih dari satu dekade.

Beserta yang perlu Anda ketahui mengenai konflik lahan masyarakat adat Besipae.

Rumah-rumah digusur dan ‘hidup di bawah pohon’

Di Selasa (18/08) siang, aparat gabungan TNI, Polri dan Satpol PP mendatangi masyarakat adat Besipae dengan tinggal di Linamnutu, Amunaban Daksina yang terletak di Kabupaten Timur Tengah Selatan, NTT.

Bangunan sendi yang selama ini menjadi wadah pengungsian warga yang mempertahankan hutan adat mereka dirubuhkan. Perempuan serta anak-anak di lokasi mendapat intimidasi, baik verbal dan fisik oleh aparat.

Salah satu tokoh masyarakat Besipae, Nikodemus Manao, menyebut banyak anak-anak dan perempuan merasa trauma, apalagi setelah tiga tembakan peringatan negara meletus.

“Banyak yang trauma, khususnya anak-anak dan ibu-ibu karena dihadapkan dengan aparat Brimob dan prajurit yang datang dengan senjata laras panjang, ” tutur Nikodemus kepada BBC News Indonesia, Rabu (19/08).

“Apalagi ketika mereka datang belum ada persiapan relokasi, masyarakat punya sendi itu digusur sehingga masyarakat tengah hidup di bawah pohon, ” ujarnya kemudian.

Kepada BBC Indonesia, Nikodemus mengaku bahwa rumahnya dirubuhkan pada Kamis (13/08) silam masa dirinya berada di Kupang. Bahan berharga di rumahnya kini tidak ada rimbanya.

“Ketika saya menentang rumah saya digusur, saya ngerasa sedih dan saya pikir tersebut risiko perjuangan sudah seperti tersebut, ” ujarnya pelan.

Sejak Kamis pekan lalu hingga kini, Nikodemus beserta istri dan ketiga anaknya yang masih balita terpaksa letak di pekarangan dengan berlindung di bawah pohon bersama dengan bagian masyarakat adat lain yang rumahnya digusur.

“Sementara kami berlindung di bawah pohon, anak-anak kami serupa tidak bisa diperhatikan karena untuk mandi anak sendiri tidak punya air, karena kami di sini jauh dari mata air, ” jelas Nikodemus.

“Ada 29 KK yang sama-sama tinggal di bawah pokok kayu, ” katanya.

Fadli Anetong, lantaran Aliansi Solidaritas Basipae mengatakan aliran dari kehilangan tempat tinggal tersebut, mereka kini tinggal di kawasan terbuka, beralaskan tikar dan beratap langit.

“Kalau malam mereka rebah di hamparan kosong, ” nyata Fadli.

“Menjadi kekhawatiran kami, kurang warga yang tidur di hamparan kosong ini takutnya nanti sakit karena lingkungan di sini benar tidak sehat, apalagi sampai tidur di luar, kan ada angin malam, ” imbuhnya kemudian.

Akan tetapi, Humas Pemerintah Provinsi NTT Marius Jelamu berkukuh bahwa apa yang dilakukan oleh kepolisian ialah “membuat efek kejut” bagi warga yang menolak direlokasi dan melangsungkan protes dengan berbagai macam jalan.

“Karena anak-anak dan perempuan-perempuan ini tak mau bangun, selalu tidur di jalan dan menghalangi [perubuhan rumah] maka Brimob melakukan shock therapy , ” jelas Marius.

“Jadi sama sekali Brimob kita tidak melakukan kekerasan, sama sekali tidak. Itu shock therapy dengan menembak peluru polos ke tanah untuk membuat buntut kejut dengan bunyi itu, ” imbuhnya.

Sejak Februari silam, masyarakat kebiasaan yang tinggal di hutan adat Pubabu di Amnuban Selatan itu kerap mendapat intimidasi dan segregasi dari pihak berwenang, terkait lahan masyarakat adat yang diklaim oleh Pemerintah Provinsi NTT.

Menurut Pengaruh hukum masyarakat adat Besipae, Ahmad Bumi, pengrusakan rumah setidaknya sudah terjadi tiga kali, yakni dalam Febuari, Maret dan Agustus.

Barang apa yang terbaru dari insiden tersebut?

Klub Adat Besipae kemudian melaporkan pengrusakan rumah yang mengakibatkan mereka kematian tempat tinggal ke kepolisian di Rabu (19/08).

Kuasa hukum masyarakat adat Besipae, Ahmad Bumi, mengungkapkan selain melaporkan pengrusakan rumah yang itu alami, masyarakat adat akan menggugat pemerintah daerah terkait sengketa lahan.

“Hari ini [laporan kasus] pidananya soal pengrusakan dan penggelapan barang, lalu disusul langkah hukum yang berikutnya kita gugat perdata soal lahannya, ” jelas Ahmad Bumi.

Menyikapi rencana gugatan masyarakat adat terkait sengketa lahan, Humas Pemprov NTT Marius Jelamu mengatakan gugatan tersebut hanya dilakukan oleh “segelintir karakter yang mengklaim itu tanahnya”.

“Kita justru senang kalau mereka proses itu secara hukum untuk nanti meyakinkan ini lahan siapa, pemerintah atau mereka, ” tegas Marius.

Apa sengketa lahan di balik insiden penggusuran?

Sengketa hutan adat Pubabu yang meliputi Kampung Linamnutu, Mio dan Oe Ekam diawali oleh keengganan masyarakarat adat Besipae untuk menyetujui tawaran sambungan izin pinjam pakai lahan pada kawasan hutan Pubabu.

Ahmad Bumi, pengaruh hukum masyarakat adat Besipae membaca konflik lahan bermula pada 1982 ketika pemerintah dan Australia berlaku sama dalam peternakan dan penggemukan sapi dengan meminjam lahan kelompok adat

Setelah kontrak selesai, pengelolaan tanah itu semestinya dikembalikan ke klub adat.

“Dalam perjalanan tidak tahu menahu ceritanya, tiba-tiba lahan itu sudah disertifikat hak pakai dan luasnya tidak tanggung-tanggung, 3. 700 hektare, ” jelas Ahmad.

Nikodemus Manao, salah satu tokoh adat Besipae menjelaskan pada 1982, pemerintah Australia menghendaki 6. 000 hektar lahan untuk peternakan sapi itu.

“Namun karena hutan adat Pubabu hanya seluas 2. 671, 4 hektare, maka tetua adat bilamana itu sepakat untuk memasukkan semak dan pekarangan masyarakat sehingga lengkap 6. 000 hektar, ” jelas Nikodemus.

Namun, pada 1985 negeri provinsi menerbitkan sertifikat di alas adat Pubabu yang meliputi kampung Linamnutu, Mio dan Oe Ekam.

Humas Pemprov NTT Marius Jelamu berdalih bahwa lahan itu telah diserahkan oleh tetua adat kepada pemerintah daerah pada 1985 & dibuat sertifikat atas lahan tersebut.

“Kita sertifikatkan tanah itu & itu menjadi milik provinsi, ” jelasnya.

Pada 1987, selama 25 tahun ke depan, wilayah tersebut digunakan sebagai areal proyek peternakan sapi. Pada tahun 2010, dua tahun sebelum kontrak kadaluarsa, usulan perpanjangan dari Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan ditolak warga.

Hendak tetapi, pada 2012, pemerintah wilayah kembali mengeluarkan serfitikat dengan luas 3. 780 hektare, tanpa sepengetahuan masyarakat.

“Ini yang menjadi pertanyaan. Itu samun masyarakat masuk semua, pekarangan klub juga ada di dalam, tidak hanya hutan adat saja, ” jelas Nikodemus.

Pada 2012, masyarakat Besipae menentang keputusan untuk memperpanjang izin atas tanah. Mereka tersua bahwa hutan adat diperlukan buat dikembalikan ke fungsi aslinya sebagai kawasan konservasi – yang oleh warga lokal dikenal sebagai Nais Kio.

Aktivitas bertani dan berburu tidak diperbolehkan dalam Nais Kio.

Kendati ada perlawanan dari umum adat untuk melindungi hutan adatnya, Gubernur NTT Viktor Laiskodat menetapkan untuk menjalankan rencananya mengembangkan wilayah itu sebagai area peternakan, perkebunan dan pariwisata.

Pada Mei silam, gubernur mengunjungi Desa Mio di mana warga menyatakan penolakan mereka secara melarangnya masuk ke wilayah kebiasaan dan memblokir jalan.

Pemblokiran hidup ini direspons dengan aksi kekerasan untuk membongkar jalan yang dikerjakan oleh kepolisian.

Hal itu mendatangkan aksi histeris dari para hawa adat Besipae yang menanggalkan baju mereka sebagai simbol dukacita tempat perampasan lahan hutan adat.

Semenjak saat itu, rumah-rumah masyarakat adat yang menempati hutan adat lemah laun digusur, kerap kali secara intimidasi.

Pengingkaran hak masyarakat adat?

Sekjen AMAN, Rukka Sombolinggi menyebut kelakuan sepihak pemprov NTT yang merusak rumah warga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak konstitusional masyarakat adat yang diatur dalam undang-undang pokok.

“Pemerintah harus segera menarik abdi keamanan yang masih berada dalam lokasi kejadian, segera membebaskan masyarakat yang ditahan dan melakukan pemulihan terhadap perempuan dan anak-anak yang trauma, ” jelas Rukka.

Lebih jauh lagi, penyerangan terhadap komunitas Besipae juga merupakan pelanggaran terhadap arahan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tarikh 2012 yang menegaskan bahwa hutan adat bukan merupakan hutan negeri.

Hal ini diamini oleh Ahmad Bumi, kuasa hukum masyarakat kebiasaan Besipae yang menyebut semestinya negeri menghormati putusan MK tersebut, bukannya “mencaplok” hutan adat demi investasi.

“Hutan adat kan kekuatan hukumnya sudah ada melalui putusan MK itu, seharusnya semua pihak menghormati, ” kata dia.

“Tetapi hutan adat yang sudah ditetapkan semenjak Indonesia belum merdeka dan dibawa secara turun temurun ini tiba-tiba dicaplok untuk investasi, seharusnya tersebut tidak boleh, ” ujar Ahmad.

Selain perlakuan intimidatif, lanjutnya, dua asosiasi adat Besipae, yakni Kornelius Numley (64) dan Anton Tanu (18) mendapat tindakan kriminalisasi dari alat kepolisian setempat. Mereka ditangkap tanpa surat dan alasan yang terang.

Lupa satu antara lain, Anton Tanu, sudah dibebaskan sementara hingga kini kadar Kornelius belum diketahui.

Pemprov siapkan lahan pengganti

Humas Pemprov NTT Marius Jelamu menjelaskan bahwa pemerintah kawasan telah menyiapkan lahan pengganti seluas 20 x 40 meter bagi 37 keluarga yang tinggal di lahan yang disengketakan.

“Tapi itu tetap tidak mau. Sementara kekurangan terbesar di Nusa Tenggara Timur itu ada di Pulau Timor ini tempat mereka melakukan kesibukan. Maka kami mau mengelola tempat yang besar itu untuk pemberdayaan ekonomi, ” jelas Marius

Nikodemus Manao, anggota masyarakat adat Besipae membaca bahwa saat ini telah ada empat rumah yang disediakan oleh pemerintah provinsi, kendati begitu awak enggan untuk menempatinya karena sendi itu dianggap tidak layak.

“Rumah yang sementara dibangun pemerintah provinsi itu Cuma empat unit sendi saja. Sementara masyarakat yang maka korban penggusuran ada 29 KK, ” jelas Nikodemus.

“Dan sendi yang mereka bangun itu pada belukar masyarakat yang lain, artinya mereka mengklaim itu milik pemerintah provinsi tetapi itu milik saudara-saudara kami, ” imbuhnya kemudian.

‘Ironis’ dan mencederai kemerdekaan

Intimidasi dan segregasi terbaru yang dialami masyarakat Besipae terjadi sehari setelah Presiden Joko Widodo mengenakan pakaian adat itu dalam peringatan hari kemerdekaan Indonesia ke-75 di Istana Merdeka di dalam Senin (17/08).

Dalam unggahan Instagramnya, Presiden Joko Widodo hanya menjelaskan terkait makna busana dan kain tenun yang dikenakannya tanpa mengenai konflik lahan yang dialami asosiasi adat Besipae.

Rukka Sombolinggi lantaran AMAN menyebut apa yang berlaku sebagai “ironis” dan “mencederai kemerdekaan”.

“Di balik baju adat itu ternyata ada potret gelap masyarakat kebiasaan yang ada di sana & ini tidak hanya terjadi pada sana tapi di hampir segenap wilayah Indonesia. ”

“Masyarakat adat sedang mengalami kekerasan, ” ujar Rukka.

“Ini kan hal-hal yang beta sebut cedera janji kemerdekaan sebab ternyata hampir delapan dekade, 75 tahun Indonesia merdeka, tapi kelompok adat belum merdeka, ” jelasnya kemudian.

Momentum untuk mengesahkan RUU Masyarakat Adat?

Konflik-konflik dan kekerasan dengan terjadi pada masyarakat adat, patuh Rukka, “menjadi momentum” untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pengakuan serta Perlindungan Masyarkat Adat (RUU Klub Adat) yang sudah 15 tahun terkatung-katung.

Padahal, RUU ini benar fundamental untuk perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional masyarakat adat.

RUU ini kembali masuk agenda prioritas prolegnas setelah dua kali sebelumnya bubar ketuk palu dalam dua periode masa kerja DPR sebelumnya.

Rukka membaca, meski masuk prolegnas DPR, namun dia menyatakan bahwa RUU itu “tidak sungguh-sungguh menjadi prioritas pemerintah dan DPR”.

“Meskipun dibicarakan, drafnya kendati bermasalah. Ini artinya DPR & pemerintah menutup mata dengan realitas, ” tegas Rukka.

Tenaga Ahli Dewan Staf Presiden Donny Gahral Adian menegaskan bahwa pemerintah pusat berkomitmen penuh dalam pemenuhan hak klub adat dan mendorong DPR lekas mengesahkan RUU Masyarakat Adat.

“Saya kira ini sangat bergantung pada dinamika politik di DPR. Pemerintah sebagai eksekutif mendorong agar DPR segera bisa menyelesaikan itu, ” kata dia.

“Bola politiknya ada di DPR dan pemerintah hanya bisa mendorong supaya bisa cepat selesai, ” lanjut Donny.

Akan dibahas ‘dalam waktu dekat’

Status RUU itu berada di Badan Legislatif DPR. Anggota Badan Legislatif DPR, Guspardi Gaus, mengatakan pembahasan rencana undang-undang ini belum dilakukan sebab prioritas Baleg saat ini adalah menuntaskan RUU Cipta Kerja ataupun Omnibus Law.

“Tentu di pembahasan ada namanya skala pengutamaan. Hari ini kita di Baleg sedang fokus membahas tentang [rancangan] undang-undang Cipta Kegiatan, ” ujar Guspardi.

“Dalam waktu dekat akan dilakukan pembahasan tentang [RUU] Masyarakat Adat, ” lanjutnya tanpa menjelaskan lebih lanjut teks pembahasan akan dilakukan.

Akan namun, Sekjen AMAN Rukka Sombolinggi ada pengesahan RUU Cipta Kerja dengan dia sebut berpihak pada pengusaha, justru akan menjadi “senjata pamungkas” perampasan wilayah adat sehingga gerak-gerik serupa yang dialami oleh kelompok Besipae akan semakin sering terjadi.

“Ini akan menjadi senjata pamungkas untuk memastikan perampasan awilayah kebiasaan, memastikan tanah-tanah petani terancam digusur diberikan kepada perusahaan dan buruh-buruh hanya akan menjadi budak, ” cetus Rukka.

“Ini akan melahirkan krisis bagi bangsa jika Omnibus Law disahkan, ” katanya.