AWAK: Mantan pejabat dan eks pembantu Prabowo bentuk kelompok pengkritik negeri, mampu pengaruhi politik nasional?

AWAK: Mantan pejabat dan eks pembantu Prabowo bentuk kelompok pengkritik negeri, mampu pengaruhi politik nasional?
  • Abraham Utama
  • BBC News Indonesia

Sebuah kelompok yang menamakan diri Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dideklarasikan di Jakarta, Selasa (18/08).

Walau digagas sejumlah orang yang pernah mendukung calon kepala Prabowo Subianto pada pilpres sebelumnya, mereka membantah memiliki motif kebijakan terkait pemilu 2024 mendatang.

Namun, taat pakar ilmu politik, kelompok tersebut tidak akan berdampak besar di peta perpolitikan nasional. Kelompok ini disebut hanya akan menjadi medan mempertahankan eksistensi.

Beberapa orang yang menimbrung mendirikan kelompok ini pernah menjunjung Prabowo Subianto pada Pilpres 2019, seperti Said Didu, Malem Sambat Kaban, Rocky Gerung, dan Ichsanuddin Noorsy.

Ada pula Gatot Nurmantyo, bekas Panglima TNI yang pernah mendapat dukungan untuk menjadi bakal bahan presiden pada Pilpres 2019.

Walau berisi orang-orang yang aktif dalam politik praktis, Refly Harun, lupa satu inisiator KAMI, membantah kelompoknya tengah bersiasat untuk Pemilu 2024.

Refly, dengan pernah diserahi jabatan komisaris utama perusahaan pelat merah pada tadbir Joko Widodo, menyebut KAMI dibentuk hanya untuk mengkritik kebijakan negeri.

“Gerakan ini ingin memberikan sumbangan ajaran, dan melakukan upaya korektif kalau ada kekurangan dalam praktik bernegara, ” kata Refly via telepon.

“Kelompok seperti ini pasti berkaitan secara aktivitas politik. Tapi apakah saya akan mendorong tokoh tertentu (untuk jadi presiden)? Tidak. ”

“Saya belum mendengar pembicaraan ke arah kian. Saya juga tidak tertarik ke sana karena saya bergabung setelah melihat bahwa perjuangannya nilai. Dengan dibangun sistem, ” ujarnya.

Pada deklarasi di Tugu Proklamasi, Jakarta, SAYA membacakan delapan tuntutan kepada pemerintah. Isu yang mereka angkat antara lain tentang penanganan pandemi Covid-19, oligarki dan dinasti politik, dan dugaan kriminalisasi terhadap pengkritik negeri.

Kok tidak bentuk partai?

KAMI bisa berdampak positif bagi pemerintahan, jika menyampaikan kritik yang berbasis data serta solusi konkret, kata Ketua Mahkamah Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Nusantara Perjuangan (PDIP), Djarot Saiful Hidayat.

“Kami justru membutuhkan kritik. Jangan bertindak karena dendam atau iri miring. Kami harap banyak tokoh dengan memposisikan diri sebagai negarawan, tidak sebaliknya, ” ujar Djarot.

“Tidak bakal jadi masalah bagi pemerintah sepanjang tidak mengadu domba, menebarkan ujaran kebencian dan hoaks, ” tuturnya.

Namun Djarot heran para penggagas KAMI tidak memilih mendirikan partai politik, apalagi jika tujuan akhir mereka merupakan berpengaruh dalam pemilu.

Kalau benar untuk ancang-ancang tahun 2024, mengapa tidak mendirikan partai politik? Pilar istimewa demokrasi kan partai politik, ” ucapnya.

Salah satu penggagas KAMI, Ahmad Yani, eks politikus beberapa kelompok, menyatakan hanya akan menjadi putaran moral.

Ahmad mengklaim kelompoknya tidak akan berubah menjadi organisasi umum atau partai. Ia juga menegasikan jika kelompoknya disebut sebagai ‘oposisi pemerintah’.

“Kami tidak dalam kerangka kebijakan. Pemoilu 2024 itu adalah kerangka dan kegiatan politik. Kami menjauhi itu, ” ujarnya kepada pers usai deklarasi.

‘Kritikus abadi’

Pakar politik pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Indria Samego, menilai kelompok mutakhir ini tidak berpotensi memainkan posisi besar dalam peta politik nasional.

Walau selama ini sudah sering mempersoalkan kebijakan pemerintah, Indria mengecap gerakan yang digagas oleh AWAK tidak akan menjadi perbincangan istimewa masyarakat.

“Yang membentuk KAMI itu para-para pengkritik yang abadi terhadap pemerintah. Yang mereka sampaikan punya pokok, tapi pemerintah tidak bisa memenuhi semua kritik mereka, ” ucapnya.

“Mereka memang vokal di media pengikut, tapi pengaruh mereka tidak sampai ke seluruh masyarakat, apalagi dalam akar rumput. ”

“Sepertinya itu tidak lebih dari upaya menjaga eksistensi mereka di perpolitikan, ” kata Indria.

Apa langkah setelah deklarasi?

Refly Harun menyebut belum ada agenda tertentu yang hendak KAMI gulirkan dalam waktu dekat. Meski begitu, ia berkata itu akan muwujudkan kritik melalui metode pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

“Beberapa kelompok sudah melakukannya, misalnya gugatan terhadap Perppu Penanganan Covid-19 oleh koalisi yang dipimpin Din Syamsuddin. Kami akan mendorong langkah-langkah sesuai itu, ” kata Refly.

Juni awut-awutan, MK menolak gugatan Din jadi beleid itu tetap berlaku sampai saat ini.