Negeri Indonesia ingin pendidikan militer menyelap perkuliahan, pegiat sebut ‘upaya buat bungkam sikap kritis’

Negeri Indonesia ingin pendidikan militer menyelap perkuliahan, pegiat sebut 'upaya buat bungkam sikap kritis'
  • Liza Tambunan
  • BBC News Indonesia

Motor antikekerasan mengkritik rencana pemerintah untuk memberi pembelajaran Bela Negara, termasuk pendidikan militer, dalam perkuliahan jadi upaya untuk membungkam sikap parah mahasiswa terhadap negara, meskipun Departemen Pendidikan mengatakan hal itu bertujuan untuk meningkatkan rasa kebangsaan.

Penasihat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Nizam, mengatakan pendidikan Bela Negara direncanakan untuk diselenggarakan melalui skema Kampus Merdeka yang tengah berjalan sejak Januari. Dalam skema tersebut, mahasiswa diberikan waktu hingga dua semester untuk menjalani mata kuliah pada luar program studi.

Hal tersebut ia utarakan menyusul pernyataan Pemangku Menteri Pertahanan, Wahyu Sakti Trenggono, yang menginginkan pendidikan militer mencuaikan program Bela Negara bagi para-para mahasiswa dan terhitung dalam dasar kredit semester (SKS).

Sementara, Pemimpin Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Fatia Maulidiyanti, mengatakan pendekatan militerisme di dalam ranah pendidikan formal sangat kritis karena dapat memelihara kultur kebengisan.

Fatia juga mempertanyakan tujuan kebijakan tersebut dengan menyebutnya sebagai upaya buat meminimalisir sikap kritis dari mahasiswa agar lebih patuh terhadap sistem-sistem yang dikelola oleh negara.

Dirjen Dikti Kemdikbud, Nizam, mengatakan bahwa di dalam Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara, lupa satunya mengamanahkan tentang hak warga negara Indonesia untuk menjadi bagian cadangan pertahanan negara.

Meski demikian, Nizam menjelaskan bahwa program Bela Negeri tidak hanya sebatas pelatihan wujud yang identik dengan pertahanan negeri militer.

“Bela Negara itu membangun luas sekali, tidak hanya wujud, tapi juga strategi, memahami tentang pertahanan negara, dan yang sekarang ini kan yang namanya perang itu juga tidah hanya menyimpan senapan, tapi ada siber, keuangan, biologi, nuklir, macam-macam, kan beraneka macam sekali, ” kata Nizam kepada BBC News Indonesia, Senin (17/08).

Berdasarkan itu, Nizam sebut benar untuk menjadi komponen cadangan pertahanan negara dapat dipenuhi melalui skema Kampus Merdeka untuk penyelenggaraan agenda Bela Negara yang sedang direncanakan dengan Kementerian Pertahanan (Kemhan) itu.

Di skema itu, kata Nizam, mahasiswa memiliki opsi untuk mengambil masa hingga dua semester di asing kampus untuk menjalankan perkuliahan senilai 40 SKS. Nizam menjelaskan kalau pilihan ini yang dapat memfasilitasi program Bela Negara.

Ia menambahkan bahwa pihaknya kini sedang mempercakapkan perencanaan program secara konkrit secara Kemhan.

“Kita sedang membahas secara teman-teman Kemenhan tentang program-programnya yang tertulis seperti apa, baik yang sifatnya kurikuler, co-kurikuler, ekstra-kurikuler, maupun kesempatan untuk mahasiswa menjadi periode dari kekuatan cadangan, melalui programnya Kemdikbud yang Kampus Merdeka tersebut, ” kata Nizam.

“Ya mudah-mudahan dalam tahun 2021 sudah bisa kita lakukan sebagai pilihan bagi mahasiswa yang ingin untuk menjadi arah dari komponen cadangan, ” tambahnya.

Lebih lagi, Dirjen Dikti tersebut ingin memastikan program perkuliahan Bela Negara agar tidak sia-sia di dalam pencapaian gelar.

“Bahkan menurut Pak Menhan dan Pak Wamen juga tersebut juga nanti mahasiswa mengikuti kalender komponen cadangan selama 10 bulan, itu dia lulus sebagai sarjana, sekaligus dia mendapatkan sebagai status perwira cadangan. Jadi dobel belakang, ” kata Nizam.

‘Meminimalisir kritisisme dari mahasiswa’

Sementara itu, Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti, mengatakan bahwa mengikutsertakan pendidikan militer ke dalam dataran rendah pendidikan formal sangat berbahaya sebab dapat memelihara kultur kekerasan.

“Pertama sejenis ini, kita tahu bahwa di rencana Bela Negara itu sendiri benar akan memberlakukan yang namanya kayak semacam wajib militer, dan kita tahu kalau pendidikan militer itu adalah pendidikan yang memang ditata untuk seseorang memiliki capability untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu dan sebagainya, kayak dalam Akmil (Akademi Militer), ” prawacana Fatia via telpon, (17/08).

“Nah, yang ditakutkan begini, pertama, kita tahu bahwa budaya-budaya atau kultur-kultur kekerasan itu masih ada sampai sekarang karena itu masih terlembaga sejak masa Orde Baru & jika memang misalkan kultur militerisme ini mulai dirasuki kembali ke ranah-ranah pendidikan formal, itu hendak sangat berbahaya, ” tambahnya.

Kemudian, Fatia juga mempertanyakan tujuan kecendekiaan itu di tengah suara-suara parah oleh mahasiswa.

“Kita tahu bahwa saat ini mahasiswa sangat aktif, dan benar kritis terhadap negara, apakah maksudnya untuk meredam itu semua? Meminimalisir kritisisme dari mahasiswa itu sendiri sehingga mereka, misalkan, lebih setia terhadap sistem-sistem yang dikelola oleh negara, sehingga upaya-upaya kritis, sebab anak muda khususnya, itu mulai dibungkam secara perlahan lewat wajib militer ini, ” tuturnya.

Fatia juga sebut pendekatan militerisme tidak relevan dalam membangun pribadi maupun warga negara. Ia katakan itu merupakan cara-cara kuno yang dibentuk oleh negara.

“Masih penuh cara-cara lain sebenarnya yang bisa dilakukan dalam sektor pendidikan secara semangat demokrasi dan keadilan dengan bisa diupayakan. Jadi mungkin yang harus dilihat dari negara adalah angle yang berbeda, perspektif yang bertentangan dari bagaimana anak muda hari ini bergerak. Bukan dengan cara-cara kekerasan ataupun yang memang katanya untuk menguatkan mental dan asing sebagainya itu, ” kata Fatia.

Hal itu ia utarakan untuk menanggapi pernyataan Dirjen Dikti Kemdikbud Nizam yang mengatakan bahwa program Jaga Negara bertujuan untuk meningkatkan mengecap kebangsaan dan bela negara dalam luar latihan militer yang sebangun dengan peperangan senjata secara fisik.

“Justru mahasiswa itu harusnya dikasih ruang lebih luas untuk menerapkan ilmunya ke publik ataupun ke masyarakat, bukan dengan cara sistem-sistem militerisme itu, walaupun tidak mempunyai senjata, tapi sistem-sistem dan budaya-budaya militerisme itu diterapkan pada kelompok, ” tambah Fatia.

‘Agar lebih mencintai negeri’

Senada dengan Fatia, pengamat pendidikan, Itje Chodijah, mengatakan mahasiswa generasi sekarang membutuhkan pendekatan yang berbeda yang dapat memberikan pengaruh berkelanjutan.

“Dulu itu ada Menwa (Resimen Mahasiswa). Mahasiswa yang dilatih, tidak murni militer tetapi memasukkan nasionalisme, kemudian latihan-latihan sederhana kemiliteran, dan seterusnya. Itu hidup di tahun 80-90an. Namun, karena berupa sebuah inisiatif yang tidak mengakar maka tidak merata. Hanya ada beberapa kampus aja yang tersedia Menwanya, ” kata Itje melalui telpon, (17/08).

Ia menambahkan bahwa Indonesia kini bahkan tengah memiliki jauh lebih banyak jumlah kampus, negeri maupun swasta dengan klasifikasi dengan berbeda-beda, sehingga akan sulit dipantau pelaksanaannya.

“Saya pikir sih sebaiknya mengarah pada bagaimana menanam nasionalisme, dengan jalan apa mahasiswa kita care , peduli, terhadap apa yang terjadi di lingukungannya. Itu barangkali akan jauh lebih mengakar daripada latihan-latihan pendidikan militer, ” cakap Itje.

Menjawab pertanyaan BBC News Nusantara, Wakil Menteri Pertahanan Wahyu Sakti Trenggono mengatakan program ini tidak bersifat wajib dan bertujuan supaya para anak muda lebih mencitai negeri.

“Ya itu kan program pilihan, artinya di Kemenhan membangun ada program Bela Negara, nah di Kemendikbud kan ada Lepas belajar, kalau para mahasiswa/i berminat kan boleh saja, dan Pelihara Negara menurut saya kan menawan terutama bagi para milenial supaya lebih mencintai Negeri nya, begitu, ” kata Menhan Wahyu menggunakan pesan singkat, (17/08).