Omnibus Law: Pemerintah harap pembahasan RUU Cipta Karya tuntas ‘awal bulan depan’, pegiat: ‘Kami akan terus demo hingga dibatalkan’

Omnibus Law: Pemerintah harap pembahasan RUU Cipta Karya tuntas 'awal bulan depan', pegiat: 'Kami akan terus demo hingga dibatalkan'

Pemerintah mengharapkan pembahasan Program Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law dapat dituntaskan di DPR “paling lambat” awal September 2020.

Sementara, aksi menolak RUU Omnibus Law terus disuarakan oleh sekelompok mahasiswa, LSM dan pegiat buruh di Yogyakarta, Semarang, Jakarta, & Palu.

Komisi Nasional Hak Asasi Pribadi (Komnas HAM) juga menuntut supaya pemerintah dan DPR menghentikan pembicaraan rancangan undang-undang itu karena dianggap merugikan buruh.

Sejumlah politikus di DPR sebelumnya mengatakan bahwa pihaknya pantas membahas Bab III dalam DIM tentang Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha dari total 15 bab yang ada dalam RUU tersebut.

Di sebuah seminar dalam Universitas Indonesia, Depok, Jumat (14/08), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan mengharapkan perdebatan RUU itu dapat dituntaskan “akhir bulan [Agustus} atau kausa bulan depan [September]”.

“Mudah-mudah oleh sebab itu akhir bulan ini atau memutar lambat mungkin awal bulan ajaran, ” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan di sebuah acara seminar pada Universitas Indonesia, Depok, Jumat (14/0).

Luhut meminta agar sebagian masyarakat dengan masih menolak RUU untuk “mendukungnya”.

Investasi yang akan ditanamkan di Indonesia, demikian luhut, harus memenuhi sarana yang ditetapkan oleh pemerintah Nusantara.

Antara lain, investasi itu harus menggunakan teknologi ramah lingkungan, menyerap tenaga kerja lokal, serta menyampaikan nilai tambah.

Luhut kembali menekankan bahwa RUU Cipta Kerja itu dirancang untuk menyederhanakan pelbagai perizinan, kondisi penanaman modal, dan aturan-aturan yang lain sehingga investasi akan terdorong mendalam ke Indonesia.

Mengapa mahasiswa kembali gelar demo menolak RUU Omnibus Law?

Sementara, aksi menolak RUU Omnibus Law terus disuarakan oleh sekelompok mahasiswa, LSM dan pekerja buruh di Yogyakarta, Semarang, Jakarta, dan Palu, yang melakukan muncul rasa.

Di Yogyakarta, sekelompok orang dengan terdiri dari mahasiswa, pegiat LSM dan buruh, kembali menggelar lagak lanjutan menolak RUU Omnibus Law, Jumat (14/08).

Tergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak (ARB), mereka menggelar ulah jalan kaki dari bundaran UGM menuju pertigaan Gejayan, seperti dilaporkan wartawan di Yogyakarta yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Furqon Ulya.

Sambil berorasi, mereka membawa poster dan spanduk berisi tuntutan menumpukan RUU Omnibus Law atau Membangun Kerja.

“DPR menyalahi kesepakatan. Pada masa reses, mereka melanjutkan mempercakapkan RUU ini. Makanya, kami turun ke jalan kembali, ” kata Lusi, humas ARB.

“Kami akan langsung turun ke jalan, sampai pengkajian Omnibus Law di DPR dibatalkan, ” tambah Revo, pegiat ARB lainnya.

Mereka juga mempertanyakan klaim DPR yang mengaku sudah melibatkan perwakilan serikat buruh dalam pembahasan draf rancangan aturan itu.

“Tapi mereka tidak mewakili aspirasi kaum buruh, petani, atau mahasiswa, ” tambah Revo.

Sebelumnya, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ahmad Taufan Damanik telah meminta agar pembahasan RUU Cipta Kerja segera dihentikan.

Alasannya, rancangan peraturan itu menimbulkan kekecewaan dari masyarakat. Damanik juga menilai pembahasan RUU ini “tergesa-gesa”.

“Dan hanya memberikan ruang partisipasi dengan sangat kecil ruang partisipasi bagi kelompok buruh, ” katanya, Kamis (13/08).

“Setelah kami kaji baik-baik, kami merekomendasikan kepada presiden MENODAI dan DPR agar tak meneruskan pembahasan RUU cipta kerja atau omnibus law dalam rangka penghormatan, perlindungan, pemenuhan HAM bagi segenap rakyat indonesia.

“Juga untuk menyekat terjadinya komplikasi sistem politik, pola hukum, tata laksana, dan lain-lain, ” jelas Damanik.

Mengapa pemerintah dan DPR berbeda pendapat perkara target waktu penuntasan RUU Omnibus Law?

Sebelumnya, pemerintah dan DPR berbeda pendapat mengenai target pengerjaan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law, yang sejak awal ditolak para pegiat buruh.

Sebelumnya para penguasa terkait menyatakan pembahasan undang-undang tersebut diharapkan selesai sebelum 17 Agustus nanti.

Hal ini berbeda secara pernyataan pimpinan DPR yang menyuarakan pembahasan baru di tingkat awal.

Adapun para pegiat buruh kembali menyuarakan penolakan mereka terhadap kaum draf pasal yang dianggap bakal menyengsarakan mereka.

Alasannya, RUU itu dapat menciptakan pemutusan hubungan kegiatan massal, dan kesulitan ekonomi bagi kelompok pekerja dan Indonesia dengan umum, kata pegiat buruh.

Di pusat penolakan seperti itu, pemerintah dan DPR terus membahas pasal-pasal dalam rancangan aturan itu.

Berulangkali mereka menolak tuduhan para pekerja & mengklaim aturan itu akan menguntungkan semuanya.

DPR juga mengklaim sudah melibatkan berbagai serikat pekerja berperan membahas pasal-pasal yang disebut mudarat buruh.

Mengapa pemerintah ingin pembicaraan Omnibus Law selesai sebelum HUT RI?

Dalam berbagai kesempatan, sebanyak pejabat pemerintah menyatakan pembahasan peraturan itu diharapkan selesai sebelum 17 Agustus nanti

Hal ini berbeda dengan pernyataan pimpinan DPR yang menyebut pembahasan baru di tingkat mula.

Pada satu sisi, Menteri Koordinator Dunia Perekonomian Airlangga Hartanto dalam Kerap Kerja dan Konsultasi Nasional Apindo 2020, Rabu (12/8), mengungkapkan bahwa pembahasan RUU Ciptaker sudah lebih dari 75%.

“Diharapkan dalam pengkajian akan dilanjutkan. Kemarin rapat secara asosiasi pekerja dan apresiasi kesepakatan yang dicapai antara pemerintah, tenaga kerja, dan Apindo, para pengusaha, ” kata Airlangga.

“Ini jadi rencana karena ditunggu oleh berbagai investor, termasuk di dalamnya (ada keyakinan soal) Sovereign Wealth Fund (lembaga pemimpin dana abadi), ” tambahnya.

Bahkan lebih dari itu, sebelumnya, Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengucapkan diharapkan RUU ini dapat siap dibahas sebelum Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) pada 17 Agustus mendatang.

Namun di bagian lain, apa yang dinyatakan pemerintah sepertinya berbeda dengan sikap dengan ditunjukan DPR.

DPR bersama dengan kelompok serikat pekerja kemarin baru sekadar membentuk tim bersama yang akan membahas pasal per pasal di klaster ketenagakerjaan RUU Ciptaker.

Bahkan, rencananya tim tersebut baru mau mulai bekerja bersama melakukan perdebatan pada 18 Agustus 2020 kelak.

Kumpulan serikat buruh yang mewakili 32 federasi dan konfederasi konsorsium pekerja di Indonesia itu menyampaikan bahwa rapat bersama akan dilakukan dua kali seminggu dimana di setiap hari akan dilakukan diskusi sekitar empat jam.

KSPI: ‘Kami akan mundur dari lobi dan kembali beraksi’

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang tergabung dalam kumpulan serikat buruh tersebut akan keluar dari tim bersama dan turun beraksi ke jalan jika masukannya tidak diakomodir oleh DPR dan pemerintah dengan tetap mengesahkan RUU ini tanpa perubahan.

Seperti langkah terdahulu yang dilakukan KSPI keluar dari awak teknis yang dibentuk Kementerian Ketenagakerjaan.

“Kami berharap tim ini mau bicara soal substansi, menerima bukti dan konsep kami. Strategi ana lobi dan aksi. Jika keinginan kami ditolak maka kami mau melalukan aksi terus menerus, ” kata Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI Kahar S. Cahyono.

KSPI tidak akan berhenti menolak isi pasal-pasal dalam klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja yang mudarat kehidupan buruh di Indonesia.

Tumpuan sebelum 17 Agustus, mungkinkah?

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut akan sangat sulit bila pembahasan RUU Ciptaker selesai pra HUT RI.

“Tidak menargetkan sebelum 17 Agustus, itu yang targetin sebelum 17 Agustus siapa ya? Orang tim kerja, baru mau kegiatan 18 agustus. Katanya pemerintah dengan minta klaster ketenagakerjaan jangan dibahas dahulu, ” kata Dasco.

Ia kendati menegaskan bahwa DPR akan menyambut masukan dari serikat buruh di perbaikan klaster ketenagakerjaan.

Senada, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Willy Aditya mengatakan pembahasan RUU Ciptaker tidak mungkin selesai sebelum HUT RI karena masih banyak peristiwa yang perlu dibahas, seperti ada dua ribu daftar inventarisasi urusan yang perlu dibahas.

Saat ini Baleg DPR tengah membahas Bagian III dalam DIM tentang Pengembangan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Mencari jalan dari total 15 bab dengan ada dalam RUU tersebut.

Namun, Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyebut pemerintah dan legislatif sudah membahas lima bab.

Istimewa untuk bab ketenagakerjaan, Susiwijono mengatakan pembahasan sudah dilakukan dalam kurun waktu sebulan terakhir yang dikerjakan secara tripatrit dengan melibatkan serikat pekerja.

‘Terlalu mencekik para pekerja & menyengsarakan kita’

Seorang pekerja arah produksi di sebuah pabrik dengan bernama Noval mengatakan kondisi perekonomiannya saat ini tengah sangat pelik akibat dari wabah virus corona.

Ia harus mengalami pemotongan perolehan hingga tidak mendapatkan upah lembur.

“Buat hidup sekarang susah, dengan ada di pas-pasin , di cukup-cukupin . Virus corona dampaknya sudah sangat mengandung buat kami, ” kata Noval.

Noval yang sudah bekerja lebih dari 11 tahun tidak mampu membayangkan masa depannya jika kedudukan sulit saat ini akan ditambah dengan disahkannya RUU Ciptaker yang ia sebut menyengsarakan pekerja.

“Waduh itu kita baca drafnya terlalu mencekik para pekerja dan terlalu menyengsarakan kita. Nanti gaji ana bisa harian, perusahaan berhak PHK karyawan tanpa bersalah, apalagi pesangon mau ditiadakan, kerja capek-capek tak dapat pesangon.

Apa yang akan dilakukan jika RUU ini disahkan, Noval menjawab, “kita sebagai pekerja akan mati-matian menolak Omnibus Law itu. Mudah-mudahan RUU itu dibatalkan, ” katanya.

Mengapa RUU Ciptaker ‘berbahaya’?

Kahar S. Cahyono dari KSPI mengatakan RUU Ciptaker penuh dengan masalah karena sejak awal pembicaraan tidak pernah melibatkan serikat pekerja, melainkan hanya pihak pengusaha dan pemerintah.

Kahar juga menegaskan kalau serikat pekerja tidak pernah dilibatkan sedikitpun dalam proses pembahasan yang menciptakan sebuah kesepakatan. Menurut Diktatorial jika RUU ini disahkan maka akan berbahaya bagi kedaulatan negeri.

“Kenapa? Karena investasi harus berbasis pada proteksi perlindungan bagi pekerja Indonesia. Buat tapa investasi kalau yang bekerja TKA, buruhnya diupah murah, mudah dipecat, PHK masal, sulit mendapatkan kesejahteraan? Nanti mau berimplikasi pada sulit memiliki daya beli dan mendongkrak perekonomian, membahayakan kedaulatan negara, ” katanya.

Diktatorial menjelaskan beberapa poin berbahaya di RUU Ciptaker klaster ketenagakerjaan kalau disahkan.

Pertama, terciptanya ketidakpastian order karena masifnya penggunaan sistem outsourcing dan kontrak.

“Dalam RUU tersebut perusahaan dibebaskan meng-outsourcing dan mengkontrak karyawan di semua jenis order dan semua jenis industri. Oleh sebab itu kami akan menjadi pekerja outsourcing dan kontrak seumur hidup yang mudah di-PHK, ” kata Diktatorial.

Kedua, tidak adanya jaminan & kepastian pendapatan karena upah praktisi tergerus akibat dibatasi.

“Pesangon pergantian hak dihilangkan, dan mudah dikurangi. Upah minimum kota/kabupaten dihilangkan diganti upah minimum provinsi yang nilainya jauh lebih kecil.

“Contoh UMK Karawang RP4, 59 juta sedangan UMP Jawa Barat Rp1, 8 juta. Dengan demikian yang berlaku UMP yang nilainya lebih kecil, ” kata Kahar.

Ketiga, jaminan sosial seperti hari tua dan kesehatan mau sulit didapatkan karena menggunakan pola outsourcing dan kontrak.

Berita itu diperbarui pada Jumat, 14 Agustus 2020, sekitar pukul 20. 15 WIB, dengan menambahkan pernyataan Menteri Koordinator Dunia Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan , sikap pengunjukrasa anti-RUU Omnibus Law dan pernyataan Komnas HAM.