Pokok kota baru: Luhut Panjaitan ucap pembangunan ibu kota baru ‘tertunda’ karena pandemi Covid-19

Pokok kota baru: Luhut Panjaitan ucap pembangunan ibu kota baru 'tertunda' karena pandemi Covid-19
  • Resty Woro Yuniar
  • BBC News Indonesia

Menteri Koordinator Kemaritiman & Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, membuktikan bahwa pembangunan ibu kota anyar ‘tertunda’ karena pandemi Covid-19, prospek selama minimal ‘enam bulan. ‘

Time table tentu saja kurang tertunda karena pandemi Covid-19, barangkali selama enam bulan atau sekitarnya, kita tidak tahu, lihat nanti, ” ujar Luhut dalam suatu webinar yang diselenggarakan oleh Jakarta Foreign Correspondents Club, Senin (10/08).

Namun, dengan ditundanya tahapan-tahapan pembangunan di ibu kota baru sebab pandemi, pengamat tata kota lantaran Universitas Trisakti, Nirwono Yoga, mengutarakan bahwa rencana pemindahan ASN & beberapa kementerian atau lembaga negeri pada 2024 “tidak realistis”.

“Saya malah pesimis dan sebenarnya [timeline pemerintah] tidak realistis. Dengan iklim seperti itu saja, kan kemaluan waktu sebenarnya, kalau itu dipercepat, ini justru akan menjadi bumerang, ini tidak akan menjadi tiruan yang baik bagaimana merancang kota baru karya anak bangsa karena banyak prosedur-prosedur yang harus dilakukan, tidak dilewati atau dipercepat, dibuat instan, ” ujarnya kepada BBC Indonesia via sambungan telpon (10/08).

Sementara itu, Ahmad Heri Firdaus, pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengatakan bahwa pemerintah mau menghadapi ‘tantangan’ dalam mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di pokok kota baru karena kelesuan ekonomi nasional dan global.

“Sekarang ini defisit APBN kian diperlebar, bahkan lebih dari 5%, tapi nanti akan kembali lagi ke suntuk 3% pada 2023, ini sepadan tantangan tersendiri bagaimana pemerintah mampu memberikan anggaran untuk alokasi honorarium infrastruktur di daerah ibukota gres, sementara defisit harus ditekan kembali, ” jelasnya.

Diskusi soal investasi asing untuk ibu kota segar ‘sangat sedikit’

Menko Kemaritiman & Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, mengucapkan bahwa diskusi soal investasi asing untuk wilayah ibu kota gres, yang terletak di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara di Kalimantan Timur, ‘sangat sedikit’ karena kelesuan ekonomi global.

“Mungkin dalam tiga, empat bulan terakhir, sangat sedikit [diskusi tentang investasi asing dalam ibu kota baru. Sekarang ini…[minat] investasi asing langsung (FDI) dan lembaga kekayaan negeri [ sovereign wealth fund ] rapuh, diskusi mendetail dengan Abu Dhabi harus menunggu sampai Omnibus Law disahkan, ” kata Luhut zaman menjawab pertanyaan dari BBC Indonesia dalam diskusi virtual (10/08).

“[Omnibus Law] semoga mau disahkan secepatnya, antara akhir bulan ini atau awal bulan ajaran, dari situ kita bisa melihat bagaimana diskusi dengan investor asing akan berlangsung. ”

Negeri telah menyebut bahwa total pemberian yang dibutuhkan untuk membangun pokok kota baru adalah sekitar Rp486 triliun. Dari angka itu, 54% direncanakan diperoleh dari kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), atau sekitar Rp 265, dua triliun.

Dana swasta juga diharapkan memenuhi sekitar 26% dari hajat dana tersebut, sementara untuk pemberian dari APBN diperkirakan sebesar Rp93, 5 triliun, atau 19, 2% dari total dana.

Pemerintah sudah menyusun garis waktu untuk pembangunan ibu kota baru, sebagai berikut:

  • 2017-2019: Penyusunan & penyelesaian kajian
  • 2020: Penyiapan regulasi dan kelembagaan, pembentukan masterplan kota, perencanaan kawasan
  • 2021: Penyediaan lahan, pembentukan Detail Engineering Design (DED) tempat, dan groundbreaking pembangunan ibu kota perdana
  • 2022-2024: Pembangunan tempat inti pusat pemerintahan dan sebagian kawasan ibu kota negara
  • 2025-2029: Pembangunan ibu kota negara

Namun, Luhut mengutarakan time table itu akan meleset karena pandemi Covid-19.

Time table tentu sekadar sedikit tertunda karena pandemi Covid-19, mungkin selama enam bulan ataupun sekitarnya, kita tidak tahu, menentang nanti, ” ujar Luhut.

Soal Omnibus Law, Luhut mengucapkan bahwa pemerintah yakin produk peraturan tersebut bisa disahkan dalam waktu dekat.

“Tentu saja kami yakin, kami mengendalikan tujuh partai politik yang mendukung pemerintah, jika tak yakin kami tidak akan mengajukan RUU Omnibus Law ke DPR, ” ujarnya.

“Kebijakan pemerintah sedang. Kami tidak akan merugikan buruh-buruh di Indonesia, kami akan melindungi mereka, namun di saat dengan bersamaan [buruh] pula harus melindungi investor. Kami mau menguntungkan kedua belah pihak, ” ujarnya.

Menanggapi berita soal penentangan warga terhadap keberadaan tenaga kerja asing, terutama dari China, Luhut mengatakan bahwa hal itu berlaku karena adanya “beberapa politisi pada Jakarta yang mengatakan hal-hal buruk” terkait keberadaan tenaga kerja langka.

“Jika Anda bertanya kepada masyarakat di Sulawesi, atau Bintan, mereka sangat senang sekarang. Seperti dalam Morowali, di mana kompleks industri baru selesai dibangun. Harga tanah di sana dulu hanya Rp20 ribu atau Rp30 ribu, saat ini harganya ratusan ribu rupiah [per meter persegi]. Jadi awak mendapat banyak uang.

“Dan kini [pengusaha] mempekerjakan banyak orang Indonesia, yang ditempatkan dalam fasilitas asrama, mereka digaji Rp20, 30, 40 juta per bulan. Di Jakarta, beberapa politisi mengatakan hal-hal buruk soal ini, ” ujar Luhut.

Tenaga kerja Indonesia akan menggantikan para tenaga kerja asing tersebut, namun “butuh waktu”, katanya.

“Ini bukanlah solusi yang bisa direalisasikan dalam satu malam, kami paham ini. Beberapa kritikus… saya tidak yakin mereka memafhumi program ini. ”

Penyusunan masterplan butuh waktu ‘1-2 tahun’

Sebagaimana dipaparkan dalam garis waktu rencana pembangunan ibu kota versi pemerintah, tarikh ini adalah tahun pembuatan ahli plan kota dan teknis pembangunan kawasan tersebut.

Namun, menurut penyelidik tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga, untuk membuat eksper plan yang benar “bisa mengunyah waktu 1-2 tahun. ”

Sebelum menyusun master plan sebuah tanah air, peneliti dan pembangun perlu meneliti tanah, ketersediaan air bersih, dan kondisi lingkungan di sekitarnya, sebutan Nirwono.

Untuk tes tanah, ia memperkirakan diperlukan waktu minimal mulia tahun mengingat kondisi tanah dalam lokasi ibu kota baru yang berbukit-bukit.

“Kondisi dari tanah tersebut sendiri, itu perlu waktu, bahkan teman-teman [ahli] geologi merekomendasikan minimal satu tahun untuk tes tanah, karena di pegunungan itu, untuk bisa dikembangkan oleh karena itu jalan atau bangunan, ini menetapkan waktu satu tahun karena perlu tes lapangan saat musim kemarau dan saat musim hujan. Maka selama setahun itu dia cakap persis tentang kondisi tanahnya zaman, ” ujar Nirwono, yang mengabulkan survei di lokasi ibu kota baru pada Desember tahun cerai-berai.

“Waktu saya survei masalah sempurna adalah justru air bersih. Warga di sekitar situ, juga apalagi di Kota Balikpapan kesulitan tirta bersih, dengan kondisi [tanah] yang tinggi itu, [perlu diketahui] mana sediaan air bersih terdekat dan dengan jalan apa cara mengolahnya. Ada beberapa alternatif, seperti membangun bendungan, ambil dibanding air laut, dan itu menetapkan pengajian, ” jelasnya.

Setelah lokasi sudah dipastikan benar-benar layak dengan teknis, Nirwono mengatakan pemerintah segar bisa merancang kawasan, seperti mengesahkan akses ke kota-kota besar terdekat seperti Balikpapan dan Samarinda atau ke sarana seperti bandara serta pelabuhan.

“Kalau saya bandingkan kemarin antara master plan pemenang sayembara juara 1, 2, 3 tersebut tidak mungkin semua diterapkan pada lokasi tersebut karena semua pola yang dibuat cenderung menganggap bahwa lokasi tadi rata, agak latar. Dengan kondisi di lapangan yang berbukit-bukit, bahkan di titik yang Presiden Jokowi jadikan titik nolnya, desain itu harus melakukan mutasi total.

“Jadi dalam konteks ini, untuk membuat master plan yang sungguh-sungguh, itu bisa memakan waktu 1-2 tahun ke depan, ” paparnya.

Nirwono Yoga mengatakan bahwa groundbreaking pembangunan pokok kota baru bisa dilakukan “paling realistis di akhir tahun 2021. ”

“Paling realistis di simpulan tahun 2021. Tahun 2021 perekonomian sudah mulai bergerak, sudah tiba bisa beradaptasi dengan pandemi, biarpun perlahan. Kemudian secara teknis ancang-ancang yang dimulai pada tahun itu lebih pada survey, perencanaan serta sebagainya, sampai pertengahan 2021. Oleh sebab itu kalau itu dilakukan, paling perlahan-lahan di 2021 akhir itu mampu memulai groundbreaking, ” ujarnya.

Meski demikian, ia tidak yakin bahwa ASN lantaran Jakarta bisa dipindahkan ke pokok kota baru pada 2024, ataupun sesuai rencana awal.

“Kalau menentang dari skenario yang akan dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pembangunannya lebih pada pembangunan infrastruktur dasar sebuah tanah air, misalnya jalan, saluran air, terus penerangan, itu saja. Artinya hamba tidak yakin sampai dengan tahun 2024 ibu kota itu siap, ” jelasnya.

Belum ada taksiran

Kementerian Keuangan bulan lalu telah mengucapkan bahwa pemerintah tahun ini tak membuat alokasi anggaran bagi pendirian ibu kota baru karena adanya pandemi Covid-19.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, pada Juni mengatakan kalau anggaran pemerintah untuk pembangunan ibu kota baru akan ditentukan pada 2021, mengingat keterbatasan anggaran tahun ini.

“Soal ibu kota negara, kami nanti akan lihat di nota keuangan 2021. Sekarang, fokus kami, seperti yang disampaikan ialah mengatasi Covid-19, ” ujar Sri Mulyani saat itu.

Selain tersebut, belum adanya undang-undang soal ibukota negara baru (IKN) juga menghambat pembangunan dan alokasi anggaran untuk ibu kota baru.

Ahmad Heri Firdaus, ekonom Indef, mengapresiasi jalan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran bagi penanganan Covid-19.

“Kalau saya menentang dari prioritas yang saat tersebut harus dilakukan, fokus pemerintah tentu saja ini adalah melakukan perbaikan, penyembuhan dan pengendalian virusnya, lalu langkah-langkah untuk menuju recovery ekonomi. Anggaran pemerintah kan terbatas, jangan pakai buat yang belum penting, tapi harus dipakai untuk yang memutar mendesak dulu, ” ujarnya.

Sesudah pandemi usai, pemerintah dinilai perlu menyaring investor asing yang akan diajaknya dalam membangun ibu kota. Investasi asing harus “menghasilkan biji tambah” bagi Indonesia, kata Ahmad.

“Misalnya dalam membangun infrastruktur, kita kaya akan barang pertambangan, makanya infrastruktur harus pakai local content . Selama ini kesepakatan kerjasama dengan pihak sungguh itu terlalu mengikat, misalnya, pihak asing ingin bangun jembatan akan tetapi bahan bakunya harus dari negeri tersebut, tenaga kerjanya harus dari negara tersebut, paling kita membantu bahan baku 20%,.

“Itu terlalu mengikat dan ini tidak optimal jalan penciptaan nilai tambahnya, ” ujarnya.