Urusan buronan Djoko Tjandra: Brigjen Prasetijo jadi tersangka karena diiduga buatkan surat dan hancurkan barang bahan, tindakan yang timbulkan pertanyaan, ‘apakah buronan lain juga diperlakukan sama’?

Polisi menetapkan Brigjen Prasetijo Utomo, bekas pejabat Bareskrim Polri sebagai tersangka pada Senin (27/07) dalam kasus buronan Djoko Tjandra, dengan risiko hukuman maksimal enam tahun kurungan.

Selain penetapan tersangka ini, Polri juga tengah menyelidiki aliran dana suap yang diperkirakan diterima sejumlah orang dalam pembuatan surat palsu bagi perjalanan Djoko Tjandra.

Brigjen Prasetijo yang diduga terlibat dalam pemberian surat jalan dan beruang dalam satu pesawat dengan Djoko ke Pontianak tanggal 16 Juni lalu, disebut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Awi Setiyono, dalam kondisi sakit dengan tekanan darah naik dalam sidang tambahan Senin (20/07) lalu.

Dalam sidang tambahan permohonan kembali yang diajukan Djoko Tjandra sendiri, untuk keempat kalinya ia tidak hadir di Meja hijau Negeri Jakarta Selatan Senin (27/07).

Jaksa meminta hakim menolak aplikasi Djoko dalam surat yang dikirim kepada hakim untuk menggelar sesi pemeriksaan PK secara online.

Djoko disebut pengacaranya tengah sakit dalam Malaysia.

Kasus Djoko Tjandra, menurut Indonesian Corruption Watch, menimbulkan pertanyaan umum, apakah buronan lain selama tersebut juga diperlakukan seperti buron kejadian Bank Bali ini.

Indonesia Corruption Watch (ICW), melalui koordinator Adnan Topan Husodo, menyebut kasus Djoko Tjandra bisa menjadi preseden dalam setidaknya 40 buronan kasus korupsi asing yang hingga saat ini kelam dari proses penegakan hukum.

“Kasus tersebut bukan hanya mencoreng kepolisian, akan tetapi juga wibawa negara, termasuk presiden, kalau aparat penegak hukum sungguh-sungguh bisa diperalat mafia untuk menghilangkan jejak kejahatan, ” kata Adnan.

“Karena masalah ini, publik jadi bingung, apakah buronan lain juga diperlakukan sama seperti Djoko, ” ujarnya.

Adnan berkata, ICW mencatat terdapat 40 buronan kasus korupsi yang itu anggap kelas kakap. Beberapa di antara mereka adalah Eddy Tansil, Sjamsul Nursalim, dan Honggo Wendratmo.

Penangkapan para buronan itu dinilai Adnan sebagai kontrak negara terhadap prinsip negara hukum. Ia berkata, berbagai kerja sama antarnegara sebenarnya bisa memudahkan pekerjaan buronan tersebut.

Polri menyebut tiga jenderal yang mereka duga berkaitan secara pelarian Djoko, buronan kasus cessie Bank Bali. Jabatan mereka dicopot akibat dugaan ini.

Prasetijo jadi tersangka, gelom1 dana diselidiki

Eks Kepala Biro Koordinasi & Pengawasan (Karo Korwas) PPNS Bareskrim Brigjen Prasetijo Utomo ditetapkan menjadi tersangka terkait pembuatan surat timah buron Djoko Tjandra pada Senin (27/07).

Ada tiga konstruksi adat yang dikenakan pada Brigjen Prasetijo. Pertama membuat surat jalan tiruan bagi Djoko Tjandra dan memakai surat palsu, kedua membiarkan ataupun memberi pertolongan bagi Djoko, dan konstruksi hukum ketiga, Brigjen Prasetijo diduga menghalangi upaya penyidikan secara merusak barang bukti.

“Selanjutnya konstruksi asas yang ketiga adalah terkait pelanggaran Pasal 221 ayat 1 ke-2 KUHP di mana yang bersentuhan telah menghalangi atau mempersukar penyidikan dengan menghancurkan dan menghilangkan beberapa barang bukti, hal ini serupa dikuatkan dengan keterangan beberapa bukti yang berkesesuaian di mana tersangka BJP PU sebagai pejabat Polri menyuruh Kompol Joni Andrianto untuk membakar surat yang telah dipergunakan dalam perjalanan oleh AK serta DST termasuk tentunya oleh dengan bersangkutan, ” kata Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo pada jumpa pers di Mabes Polri, Senin (27/7)

Penetapan tersangka berdasarkan melangsungkan perkara serta berdasarkan bukti surat-surat palsu sebagai berikut, surat timah tertanggal 3 Juni dan 18 Juni, surat pemeriksaan Covid serta surat rekomendasi kesehatan yang dibuat di lingkungan Pusdokkes Polri.

Dalam surat jalan berkop Polri bagi Djoko Tjandra, Prasetijo menulis bahwa Djoko merupakan konsultan Badan Reserse Kriminal Polri. Prasetijo juga diduga terbang ke Pontianak bersama Djoko pada 19 Juni lalu.

Tersangka-tersangka baru

Dalam kasus ini, polisi memeriksa 20 orang saksi serta ‘tidak menutup kemungkinan muncul tersangka-tersangka baru’.

“Tentang aliran dana, kita zaman ini telah membuka penyediikian buat melakukan tracing dan tentunya belakang menyasar pada siapa saja kita akan jelaskan dalam rilis berikutnya. Tidak menutup kemungkinan kami kegiatan sama dengan KPK, ” logat Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo.

Jenderal lain yang sebelumya dicopot dalam kaitan kasus ini ialah Brigjen Nugroho Slamet. Ia ialah Sekretaris National Central Bureau Interpol Indonesia.

Satu perwira tinggi lainnya adalah Irjen Napoleon Bonaparte, Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri. Ia merupakan atasan langsung Nugroho.

Sebelum ditetapkan sebagai simpulan, Prasetijo diperiksa dalam ranah pandangan hidup dan disiplin.

Namun proses tersebut pekan lalu berhenti sementara karena dokter kepolisian menyatakan Prasetijo melempem, salah satunya akibat tensi pembawaan yang tinggi, menurut Kepala Jawatan Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Aur Setiyono.

“Yang bersangkutan (Prasetijo) membuat surat izin sendiri, dan terbang kepala pesawat dengan DPO. Ini awak dalami, ” kata Awi di dalam jumpa pers di Jakarta.

“Kami sudah cek ke propam & pusdokes, dia belum bisa kami periksa, masih dalam perawatan di rumah sakit. ”

“Kami mulai dari kode etik, kalau di situ mengembang ke perbuatan pidana, tetap kami akan jerat pasal pidananya, ” ucap Awi.

Penangkapan buronan peristiwa korupsi sebelumnya, antara lain kepada Nunun Nurbaeti, Anggodo, dan Muhammad Nazaruddin, disebut bukti upaya tersebut bisa dilakukan.

Hingga kini, Polri belum memberi tenggat kerja tim pemeriksa internal mereka.

Walau reses perlu dibahas segera

Sementara itu, anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera, meminta Polri membeberkan peran jenderal yang diduga memuluskan Djoko Tjandra masuk-keluar Indonesia.

Mardani menilai penyidikan internal kepolisian itu harus dibuka pada forum rapat dengar pendapat Bayaran III DPR, walau para anggota dewan saat ini tengah menjalani masa reses.

Dorongan dari DPR disebutnya penting agar persoalan penanganan buronan kasus patgulipat tidak terus berlaku.

“Polri harus menjelaskan akar masalahnya di mana, siapa penanggung jawabnya dan siapa yang harus diproses secara hukum., ” ujarnya, Senin (20/07).

“Kita bisa terjerembab di lubang yang sama berulang kali, sebab karakter koruptor memang begitu. ”

“Omnibus law kami bahas terus saat reses, ini lebih genting, seharusnya bisa dilakukan, ” kata Mardani via telepon.

Komisi III secara sah telah meminta izin kepada pimpinan DPR untuk menggelar rapat dengar pendapat terkait kasus Djoko. Tetapi tak disetujui dengan alasan ‘tak sesuai prosedur’.