Kasus Maria Pauline Lumowa: Pemerintah tekankan komitmen penegakan hukum, pegiat antikorupsi sebut ‘hanya seremoni, menutupi menikmati marah rakyat’

Kasus Maria Pauline Lumowa: Pemerintah tekankan komitmen penegakan hukum, pegiat antikorupsi sebut 'hanya seremoni, menutupi menikmati marah rakyat'

Ekstradisi Maria Pauline Lumowa, buronan tersangka kasus pembobolan bank BNI senilai Rp 1, 7 triliun disebut pemerintah sebagai bukti komiten penegakan hukum.

Namun, pegiat antikorupsi menyebut hal itu jadi langkah seremoni untuk menenangkan publik yang geram karena pemerintah tidak mampu menahan Djoko Tjandra.

Menteri Adat dan HAM, Yasonna Laoly, mengutarakan hasil koordinasi transnasional untuk ekstradisi Maria ke Indonesia menjadi model keseriusan pemerintah.

Ketibaan Maria dari Serbia pada Kamis (09/07) ditandai dengan konferensi pers di Bandara Soekarno-Hatta dan dipimpin oleh Yasonna dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Sementara, Masyarakat Anti Manipulasi Indonesia (MAKI) mempertanyakan komitmen pemerintah yang bisa menangkap koruptor yang telah menjadi buron selama 17 tahun itu, tetapi gagal membaca keberadaan terpidana kasus Bank Bali, Djoko Tjandra, baru-baru ini.

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan ekstradisi Maria merupakan cara untuk menutupi rasa malu Menteri Yasonna sesudah buron Djoko Tjandra mampu meresap dan keluar Indonesia tanpa terdeteksi, seperti yang diberitakan awal minggu ini.

Pada 2009, Djoko dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun pada kasus korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali dan uangnya sejumlah Rp546 miliar di bank tersebut pun menjadi rampasan negara.

Djoko, sebagaimana dikatakan oleh tim kuasa hukumnya, sempat berada di Indonesia, termasuk pada 8 Juni lalu zaman mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Kampung Jakarta Selatann. Kini dia dikenal tengah berobat di Malaysia.

Keberadaannya dalam negeri menuai kritik terhadap Kejaksaan Agung yang didesak untuk leveransir informasi soal buron ke bermacam-macam instansi pemerintah.

Menutupi rasa marah rakyat terkait Djoko Tjandra

Ekstradisi Maria yang dibawa langsung ke Indonesia oleh Menkumham Yasonna setelah Djoko Tjandra bisa masuk dan keluar Indonesia disebut Boyamin tidak cukup untuk menjamin keseriusan menjamin penangkapan buron. Malah, ia mengucapkan hal itu sebagai langkah untuk menenangkan rakyat.

“Harus golnya itu menjadi tertangkapnya Djoko Tjandra. Kalau di jejak ini hanya seremoni, mengejar layang-layang putus seperti anak kecil. Itu aja , saya harus komentar itu.

“Kalau rakyat marah, terus tiba-tiba membuat kegiatan yang seakan-akan itu menutupi mengecap marah rakyat. Dan selalu begitu. Tidak ada konsistensi untuk penegakan hukum yang betul-betul untuk keseimbangan bagi negara, ” tutur Boyamin kepada BBC News Indonesia mencuaikan telepon, Kamis (09/07).

Ia menambahkan kalau dengan ekstradisi Maria, yang sudah 17 tahun lebih menjadi target, justru menunjukkan pemerintah semestinya mampu lebih serius dalam upaya penegakan hukum.

“Kasus ekstradisi Maria Pauline Lumowa ini membuktikan jika pemerintah suka serius maka akan bisa menangkap buron sehingga semestinya pemerintah mau bisa menangkap Djoko Tjandra, Eddy Tansil, Honggo Wendratno dan buron-buron kakap lainnya, ” kata Boyamin.

Maria, yang ternyata telah menjadi warga negara Belanda sejak 1979, merupakan salah satu tersangka pelaku pembobolan kas bank BNI bagian Kebayoran Baru senilai Rp satu. 7 Triliun lewat Letter of Credit (L/C) fiktif.

Menurut data yang dilaporkan Kompas. com , Maria termasuk diantara pelaku korupsi dengan nilai jarahan cerai-berai di Indonesia yang melarikan muncul.

Selain perempuan berusia 62 tarikh itu, ada pula nama Eddy Tansil, terkait kasus kredit terbengkalai Bapindo, dengan nilai jarahan Rp9 triliun; Eko Adi Putranto, terkait kasus korupsi BLBI dengan kadar jarahan Rp2, 659 triliun, Adrian Kiki Ariawan dengan nilai jarahan Rp1, 5 triliun; dan David Nusawijawa dengan nilai jarahan Rp1, 2 triliun, juga dari urusan BLBI.

Secara akumulatif, nilai mutlak dari kasus-kasus itu mencapai lebih dari Rp 14. 3 Triliun.

‘Proses panjang’

Menteri Hukum dan PEDOMAN, Yasonna Laoly, dalam temu pers di Bandara Soetta Kamis (09/07) mengatakan ekstradisi Maria adalah buatan proses yang panjang dari penyelarasan antara lembaga dan negosiasi hampir satu tahun. Salah satu alasannya ialah karena status Maria yang tidak warga negara Indonesia.

Maria ditangkap oleh otoritas hukum Serbia pada 16 Juli 2019 di bandara di Beograd, Serbia, berdasarkan red notice Interpol bertanggal 23 Desember 2003.

Adjuster yang mendampingi Maria di Serbia, kata Yasonna, berkali-kali melakukan jalan hukum untuk mencegah ekstradisi. Kala penahanan Maria bahkan hampir sudah, sehingga pemerintah meningkatkan intensitas kesepakatan, tambahnya.

“Jadi proses panjang ini tentunya harus kita penuhi – proses hukumnya harus kita penuhi. Dan setelah kita lihat kalau masa penahanannya sudah mulai sudah, 1 Juli, maka dari introduksi bulan yang lalu kita meningkatkan intensitas. Makanya ada surat kita meminta percepatan proses ekstradisi di dalam bulan September, ” kata Yasonna.

Dia mengatakan bahwa pemerintah melaksanakan high-level diplomacy untuk menunjukkan komitment pada kasus itu.

Kordinasi itu, jelasnya Yasonna, melibatkan Kementerian Luar Negeri, Polri, Jaksa Agung dan BIN. Lebih lagi, ia mengatakan bahwa pencapaian ekstradisi Maria akan menjadi contoh untuk penanganan kasus koruptor buron yang lain.

“Pak Menkopolhukam udah menyampaikan kepada ana sebelum berangkat: Jalankan. Penegakan dasar harus ditegakkan. Dan, sampaikan, jika ini berhasil ini menjadi tiruan bagi kita untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya untuk yang lain, ” ujarnya.

Bagaimana upaya pemerintah ke pendahuluan?

Secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ( Menko Polhukam) Mahfud MD sebelumnya mengatakan akan mengaktifkan kembali tim pemburu koruptor (TPK) untuk menangkap benduan kasus Bank Bali, Djoko Tjandra.

Menggunakan pernyataan video, Mahfud mengungkap kejadian itu seusai bertemu dengan peserta Kantor Staf Presiden (KSP), Polri, Kemendagri, Kemenkumham, dan Kejagung pada kantor Kemenko Polhukam pada Rabu (08/07)

“Kita itu punya tim pemburu koruptor, ini mau kita aktifkan lagi, ” ujar Mahfud di keterangan persnya, Rabu (08/07).

Ia menjelaskan TPK itu akan beranggotakan pimpinan Polri, Kejagung dan Kemenkumham & di bawah koordinasi Kemenko Polhukam.

Mahfud menambahkan pemerintah berencana memperpanjang payung hukum untuk mendirikan balik tim itu.

TPK dilaporkan terbentuk di masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2004 secara tujuan menangkap koruptor, terutama dengan kabur ke luar negeri mengikuti menyelamatkan aset negara.

“Kita optimis kalau Djoko Tjandra ini lekas atau lambat kita tangkap, ” kata Mahfud.