Peristiwa Djoko Tjandra: Buron kasus manipulasi kembali ke Indonesia, Kejagung dikritik tak aktif sebar informasi perkara buron

Peristiwa Djoko Tjandra: Buron kasus manipulasi kembali ke Indonesia, Kejagung dikritik tak aktif sebar informasi perkara buron

Kejaksaan Agung didesak proaktif menyuplai identitas buron dalam jadwal pencarian orang (DPO) ke bermacam-macam instansi pemerintahan, termasuk lembaga pada tingkat paling bawah seperti kelurahan.

Kejagung belakangan dikritik karena buron kasus korupsi Bank Bali, Djoko Tjandra, disebut tahu kembali ke Indonesia dan menyelenggarakan KTP elektronik di Jakarta.

Lurah Grogol Selatan, Jakarta Selatan, Asep, menyebut Djoko Tjandra belum lama ini datang ke kantornya untuk mengurus e-KTP. Djoko, kata dia, datang untuk penjepretan wajah dan rekaman sidik jari.

“Nomor induk kependudukannya masih tercatat di catatan sipil kelurahan kami. Salah satu sarana pembuatan e-KTP, yang bersangkutan harus merekam wajah dan sidik jari. Itu tidak bisa diwakilkan, ” ujar Asep via telepon, Selasa (07/07).

Proses pengerjaan e-KTP Djoko disebut sah serta selesai dalam satu hari. Kelurahan Grogol Selatan membantah mengistimewakan Djoko. Petugas di meja depan mereka klaim tak mengetahui sosok target itu.

Dalam keterangan sebelumnya, tim kuasa hukum Djoko Tjandra mengakui kliennya sempat berada dalam Indonesia, termasuk pada 8 Juni lalu saat mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Namun dia saat ini disebut tengah berobat di Malaysia.

Djoko Tjandra telah menjadi buron Kejaksaan Agung semenjak tahun 2009. Saat itu, melalaikan putusan tahap peninjauan kembali, Majelis hukum Agung menyatakan Djoko bersalah dalam korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali, dan kasus tersebut diberitakan secara luas.

Djoko dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun. Uangnya di Bank Bali sebesar Rp546 miliar pun menjadi rampasan negara.

Kekayaan itu diterima perusahaan Djoko, yakni PT Era Giat Prima sejak Bank Indonesia dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

Tetapi Djoko melarikan diri dan tidak pernah menjalankan hukuman itu. Semenjak saat itu ia masuk DPO Kejaksaan Agung.

Baik vonis itu sudah berlalu hampir 12 tahun, anggota Ombudsman, Ninik Rahayu, menyebut kejaksaan semestinya tetap menyebar dan mensosialisasikan identitas Djoko ke berbagai instansi pemerintahan.

‘Mirip’ kasus Harun Masiku

Jika upaya menangkap buron itu dilakukan kejaksaan, Ninik yakin Djoko bakal secara mungkin ditangkap saat mengurus e-KTP pada kelurahan.

“Kelurahan mengatakan tidak tahu bahwa dia target. Seharusnya begitu dia masuk DPO, ada tindakan aktif untuk menyebar pengumuman di lembaga pemerintahan maupun perbatasan, ” ujar Ninik masa dihubungi.

“Dibutuhkan kedudukan aktif kejaksaan untuk mempublikasikan orang-orang dalam DPO, baik di perlintasan wilayah maupun berbagai tempat publik melakukan aktivitas ekonomi dan sosial, ” kata Ninik.

Ninik menilai peristiwa Djoko Tjandra itu mirip dengan dugaan keluar-masuknya Harun Masiku, buron KPK yang diduga terlibat dalam kasus suap komisioner KPU.

Awal Januari lalu, Harun diduga kembali ke Indonesia dari pelariannya di Singapura. Namun Direktorat Imigrasi mengklaim tak mampu mencatat data perlintasan Harun karena sistem informasi yang hancur.

“Isu Djoko tersebut menandakan koordinasi terkait buron yang sampai sekarang belum terselesaikan, ” kata Ninik.

“Pihak imigrasi adalah palang pintu final orang yang keluar-masuk Indonesia. Sementara kejaksaan punya kewenangan menangkap. Koordinasi ini perlu ditinjau kembali, ” tuturnya.

Juru Kata Ditjen Imigrasi, Arvin Gumilang, sebelumnya menyebut Djoko tidak pernah terekam masuk ke Indonesia.

Namun ia mengaku lembaganya menghapus nama Djoko Tjandra dari daftar pengawasan pada 13 Mei berarakan. Alasannya, interpol sudah menghapus status red notice untuk Djoko.

Arvin menyebut pihak imigrasi baru menerbitkan status cekal untuk Djoko, 27 Juni lalu, sesudah kejaksaan memasukkan nama buron tersebut ke DPO.

Bagaimanapun, kejaksaan menyatakan akan terus bekerja sepadan dengan berbagai instansi untuk menangkap Djoko. Namun siasat mencokok buron tidak akan pernah diungkap ke publik, kata Juru Bicara Kejaksaan Agung, Hari Setiono.

“Kami tidak tahu, apakah sahih itu (yang buat e-KTP) memang yang bersangkutan, ” ujarnya via telepon.

“Kalau awak sedang cari orang, tidak jadi caranya kami buka. Prinsipnya saya mencari dan akan menangkap yang bersangkutan. Pasti kami bekerja cocok dengan Imigrasi, ” kata Hari.

Pada 20 Juli mendatang, Djoko memiliki agenda menghadiri sidang PK di Pengadilan Jakarta Selatan. Dia sudah dua kala mangkir dalam sidang gugatan kepada putusan MA yang memvonisnya bersalah.

Djoko tidak tetap menghadiri sidang tersebut. Namun jika mangkir, gugatan PK yang diajukannya bakal gugur.