RUU HIP menjadi RUU PIP, pemimpin Muhammadiyah: ‘Kalau substansinya sama, itu membohongi rakyat’

RUU HIP menjadi RUU PIP, pemimpin Muhammadiyah: 'Kalau substansinya sama, itu membohongi rakyat'

Partai Demokrasi Nusantara Perjuangan (PDIP) setuju untuk menukar Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Paham Pancasila menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP).

Namun keputusan itu dinilai tidak menjawab tuntutan masyarakat yang menodong RUU itu dicabut dan tidak dibahas di DPR.

“Kita menginginkan RUU itu dicabut, tidak dilanjutkan dan tidak menganti judul. Saya kira dengan mengganti judul tapi substansi masih langgeng, itu kan sama saja secara membohongi rakyat, ” kata Kepala Pengurus Pusat Muhammadiyah, Dadang Kahmad, Selasa (30/06).

Partai Demokrat juga mengusulkan, jika RUU HIP diubah menjadi RUU PIP maka harus melalui proses sejak awal dan dilakukan secara terkuak dengan melibatkan publik.

Pengamat politik menilai “berkerasnya” PDIP mengegolkan ini tidak lepas dari tujuan untuk mengeklaim sebagai satu-satunya partai yang memperjuangkan ajaran Pancasila dan penerus gagasan Kepala Indonesia pertama, Soekarno.

Dengan tidak menarik RUU itu maka gelombang penolakan dibanding masyarakat masih akan terus terjadi, tambah pengamat politik.

‘Membohongi rakyat’

Ormas Islam Muhammadiyah meminta agar RUU HIP dibatalkan, bukannya dilanjutkan dengan menganti nama menjadi RUU PIP.

“Kalau pokok masih tetap sama itu kan sama saja dengan membohongi anak buah karena Pancasila itu sudah final. Tidak usah diotak-atik lagi, sekarang fokus saja pada masalah bagaimana pelaksanaan dari Pancasila itu di berbangsa dan bernegara, ” sekapur Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah, Dadang Kahmad kepada wartawaan BBC News Indonesia Raja Eben.

Menurut Muhammadiyah, Pancasila memiliki kedudukan hukum yang sangat kuat yang diatur mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 dan turunannya.

  • Pemilu 2019: ‘Pertarungan Pancasila vs khilafah’ laku karena pemilih ‘belum rasional’
  • Pancasila: Mengapa siswa jadi wajib nyanyikan Indonesia Raya?

Kenapa RUU HIP menetapkan dibatalkan? Karena banyak penjelasan pada RUU tersebut yang bermasalah, introduksi Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti.

Tak hanya tentang upaya mereduksi lima sila di Pancasila menjadi utama sila yang tercantum dalam Kausa 7, dan tidak dimasukannya TAP MPRS No XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI sebagai konsiderans “mengingat”, tetapi juga bagian tentang penjelasan sejak Pancasila dan tujuan RUU itu.

“Seharusnya DPR khususnya PDIP memahami situasi kebatinan bangsa Indonesia dan hendaknya tak memaksakan kehendaknya dengan terus menganjurkan RUU yang saya menduga berpotensi sangat kuat mendapatkan reaksi berlelah-lelah dari masyarakat, ” kata Mu’ti.

Mengapa sekarang oleh karena itu RUU PIP?

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengakui kalau RUU HIP diusulkan oleh PDIP.

Setelah beraneka macam penolakan datang, PDIP kini setuju mengubah RUU HIP menjadi RUU PIP.

“Pramuka saja itu ada UU-nya, dokumen nasional ada UU-nya, BNN itu ada UU-nya. Masa kita tak jaga ideologi yang otentik digali dari bumi Indonesia, ” kata Hasto.

RUU PIP disebut akan menjadi perangkat hukum dalam memperkuat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang kepala dewan pengarahnya dijabat oleh ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Kami juga menginginkan agar nama RUU HIP dikembalikan sesuai nomenklatur awal dengan tanda RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU-PIP), ” kata Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah lewat keterangan terekam, Sabtu (27/6).

RUU PIP nantinya akan mengatur tentang fungsi, wewenang dan struktur kelembagaan BPIP.

Kini BPIP dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 7 tahun 2018 sehingga dapat dengan mudah dibubarkan oleh presiden.

Kembali, Hasto mencurigai ada kepentingan kebijakan yang melabeli PDIP seolah-olah akan membangkitkan komunisme.

“Kita PDIP paling kokoh di jalan Pancasila, kita tidak agak-agak mengubah Pancasila karena Pancasila digali oleh Bung Karno, ” katanya.

PDIP pula membukan dialog dan musyawarah dalam membahas RUU PIP tersebut.

Sebelumnya, pemerintah membatalkan untuk menunda pembahasan RUU HIP dengan DPR, “dan meminta DPR sebagai pengusul untuk lebih banyak berdialog dan menyerap aspirasi zaman dengan semua elemen masyarakat, sekapur Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD.

‘Kembali ke proses awal’

Anggota Baleg DPR dari Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menyebut tidak bisa dengan mudah RUU HIP diubah menjadi RUU PIP dan masih masuk di Program Legislasi Nasional RUU Pengutamaan 2020.

“Semestinya dicabut dulu (RUU HIP), lalu memulai lagi masukan (RUU PIP) ke prolegnas prioritas dan wajib ada naskah akademik, dikonsultasikan kepada publik, kemudian menjadi draf RUU.

“Polemik yang tumbuh karena urusan substansi kemudian solusinya mengganti judul, rasanya agak jarang, ” kata Herman.

Mengapa PDIP ‘berkeras’ golkan RUU ini?

Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Bujang Komarudin, melihat bahwa RUU HIP atau PIP adalah bentuk isbat eksistensi secara politik.

“PDIP ingin menunjukan jadi partai pemenang, partai besar, serta ini adalah kesempatan mereka buat memberikan legacy terkait dengan ideologi, ” katanya.

Apakah RUU ini merupakan langkah politik untuk memperkuat dukungan dalam bertemu pemilu selanjutnya? Menurut Ujang tidak.

Sebaliknya, penolakan yang besar dari masyarakat kepada RUU HIP berpotensi meruntuhkan pertolongan elektoral kepada PDIP.

Ujang pun menambahkan, jika PDIP tetap berkeras melanjutkan pembahasan RUU PIP maka gelombang protes mau terjadi lagi di masyarakat, makin berpotensi lebih besar.

Wakil Ketua Pusat Kajian Riset dan Politik (Puskapol) Universitas Indonesia, Hurriyah memandang alasan PDIP “berkeras” mengegolkan RUU ini merupakan bentuk klaim ideologis bahwa PDIP adalah satu-satunya partai penerus pendirian Soekarno

Salah kaprah memahami Pancasila

Hurriyah melanjutkan terdapat dua pokok yang keliru ditunjukan PDIP dan koalisi pendukung di DPR dalam memandang Pancasila dan RUU HIP.

Pertama adalah pemahaman yang salah para politisi dalam mendudukan fungsi dan letak Pancasila sebagai sebuah ideologi keturunan.

“Pancasila tersebut ideologi yang sifatnya konsensus, berarti disepakati bersama sehingga menjadi aliran terbuka yang mengakomodasi semua elemen baik agama, ideologi sosialisme, demokrasi, marhenisme.

“Tapi kemudian di era Orde Baru, Pancasila menjadi ideologi tertutup yang dipakai sebagai alat pengebuk, pengatur sifat masyarakat.

“Cara pandang ini yang ditunjukan para-para politisi sekarang bahwa Pancasila jadi pengatur masyarakat. Sehingga Pancasila tampak seperti ingin dikembalikan sebagai metode pengatur perilaku masyarakat yang sebanding dengan Orde Baru. Harusnya Pancasila ini menjadi dasar berperilaku bagi negara dan masyarakat, bukan pengurus, ” katanya.

Kedua adalah RUU ini dibahas di saat masyarakat berjuang menghadapi pandemi Covid-19 dimana banyak orang yang kehilangan pekerjaan, berjuang pada rumah sakit, dan dampak yang lain.

“Ini bagaikan mengajak orang untuk menikmati tipuan biola saat kapal Titanic tenggelam. Ini sangat tidak relevan menurut saya, ” katanya.