Papua: Tujuh tapol Papua divonis aniaya penjara – ‘Kami demo dorong rasisme, kenapa dijadikan seperti teroris? ‘

Papua: Tujuh tapol Papua divonis aniaya penjara - 'Kami demo dorong rasisme, kenapa dijadikan seperti teroris? '

Pengadilan Negeri Balikpapan, pada Rabu (17/06), telah menjatuhkan vonis terhadap tujuh tapol Papua di kasus tindakan makar terkait unjuk rasa menolak rasialisme pada Agustus 2019 di Papua.

Dalam sidang putusan yang disiarkan secara daring itu, empat daripada tujuh terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 10 bulan, yaitu eks Ketua BEM Universitas Cenderawasih Papua, Ferry Kombo; Ketua BEM Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, Alex Gobay; Hengky Hilapok; dan mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ) Irwanus Urobmabin.

Vonis itu lebih nista dari tuntutan jaksa yang menodong hakim menjatuhkan hukuman penjara lima hingga 10 tahun kepada itu.

Tiga terdakwa asing, Buchtar Tabuni, seorang aktivis United Liberation Movement for West Papua, Agus Kossay, Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB), dan Pemimpin KNPB Mimika, Steven Itlay, dihukum 11 bulan penjara.

Sebelumnya, Buchtar dituntut 17 tahun penjara, sedangkan Agus Kossay dan Steven Itlay dituntut 15 tahun penjara.

Sesudah vonis dijatuhkan, mereka menyatakan bakal menggunakan hak tujuh hari mempertimbangkan sikap terhadap vonis itu, menyambut atau mengajukan banding.

Menurut catatan kelompok hak asasi manusia, tujuh terdakwa itu adalah bagian dari 57 orang asal Papua yang dijerat Pasal 106 KUHP tentang perbuatan makar sejak Agustus 2019.

Di dalam putusannya, majelis hakim menilai yel-yel ‘Papua merdeka’ dan ‘referendum’, dengan diserukan para pendemo di Jayapura tanggal 19 dan 29 Agustus sebagai perbuatan makar.

Simbol bendera bintang kejora dengan digunakan para pendemo juga dipersoalkan oleh majelis hakim, walau saksi ahli yang dihadirkan para tersangka, yaitu pakar hukum tata negara dari Universitas Airlangga menilai itu sebagai lambang kultural masyarakat Papua.

Penangkapan dan metode hukum terhadap tujuh orang pokok Papua ini terjadi usai urusan ujaran rasial terhadap sekelompok mahasiswa Papua di Surabaya, 17 Agustus lalu.

Peristiwa itu memicu unjuk rasa & kericuhan di berbagai kota pada Papua, termasuk pemblokiran internet pada seluruh pulau itu oleh negeri pusat—yang belakangan dinyatakan perbuatan melanggar hukum oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

‘Saya dihukum karena stigma’

Di dalam wawancara dengan BBC Indonesia, Alex Gobay, yang berstatus ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sains & Teknologi Jayapura (USTJ), menilai pemidanaannya tak lepas dari stigma minus warga Papua yang vokal mengkritik kebijakan pemerintah.

Alex menyebut hukuman yang diterimanya merupakan indikasi bahwa masyarakat Papua tidak bebas berpendapat, termasuk tentang perihal yang mereka anggap tidak sepantasnya.

“Sangat tidak sepatutnya. Saat mahasiswa Papua sudah berangkat menyuarakan keadilan, kami diawasi benar ketat. Jika kami berorasi di dalam kampus saja, aparat merembes sembarangan. Apalagi kalau kami demo di luar kampus, ” ujarnya.

“Kenapa demokrasi tak bisa dibuka seluas-luasnya untuk ana menyatakan isi hati dan keluh kesah pada pemerintah, ” sebutan Alex.

“Ini membentuk bagian dari tridarma perguruan luhur, bahwa mahasiswa harus mengabdi di masyarakat. Tapi kami dikriminalisasi dengan politik dan makar. ”

“Ini yang selalu kami hadapi di lapangan. Jakarta memandang kami dalam stigma kalau kami separatis. Mau mahasiswa, siswi, stigma itu ada., ” ucapnya.

Alex berkata ‘tak berkecukupan mencerna fakta’ bahwa ia dipenjara karena berunjuk rasa menolak kegiatan rasial terhadap masyarakat Papua.

Apalagi, kata tempat, sejumlah warga sipil, termasuk seorang tentara, yang menghina kelompok mahasiswa asal Papua di Surabaya secara ujaran rasial, Agustus tahun 2019, mendapatkan hukuman yang lebih mudah ketimbang yang dijatuhkan kepadanya.

Syamsul Arifin, pegawai kampung sipil di Surabaya yang mengumpat ‘monyet’ kepada mahasiswa asal Papua dihukum lima bulan penjara.

Adapun Unang Rohana, anggota TNI Angkatan Darat dengan pangkat sersan dua, divonis dua bulan penjara pada kasus sebentuk di pengadilan militer.

“Kami demo tentang kenaikan nilai BBM, mereka (pemerintah) bilang separatis. Kami angkat isu kegagalan otsus, mereka bilang kami separatis, ” ujar Alex.

“Demo kami yang terakhir mengarah rasisme. Rasisme itu musuh negeri dan semua suku bangsa di dunia. Semestinya negara memberi jalan, perhatian, dan melindungi kami, tapi kami dikriminalisasi dengan pasal akal kancil, ” tuturnya.

‘Kami dijadikan seperti teroris’

Ferry Kombo, mantan Ketua BEM Universitas Cenderawasih, mengaku mendapat perlakuan buruk daripada aparat sejak ditangkap. Padahal, kata pendahuluan dia, unjuk rasa di Jayapura tanggal 19 Agustus 2019 yang dipimpinnya tidak bertujuan menjatuhkan pemerintah.

“Setelah dipindahkan ke Balikpapan (awal Oktober 2019), awak ditahan di Polda, ditempatkan dalam sel khusus teroris. Perlakuan terhadap kami sangat tidak manusiawi, ” ucapnya.

“Kami menolak rasisme, kenapa kami bahkan dijadikan seperti teroris? Di Polda kami ditahan dua bulan, selama itu tidak pernah kena cahaya matahari, muka pucat, ” cakap Ferry.

Alex Gobay mengecap penahanan serta penyidikan dan persidangan yang dipindahkan ke Balikpapan memusingkan kesehatan mentalnya. Peluang keluarga menjenguknya menipis karena faktor jarak serta biaya.

“Terakhir bertemu keluarga 3 Oktober 2019. Besoknya kami dipindahkan ke Balikpapan, tak bertemu keluarga sampai saat ini, ” kata Alex.

“Sangat lelah, beban pikiran menjadi teman saya. Ditahan di Papua saja jadi pikiran, apalagi setelah dipindahkan ke Balikpapan. ”

“Saya melawan diri sendiri agar kuat menghadapi ini. Dari tampilan fisik, kami benar terlihat sehat, tapi secara mental kami terganggu selama dalam tangsi, ” ujarnya.

Kelanjutan putusan ini, rencana Ferry & Alex mengikuti wisuda akhirusanah ini terancam gagal.

“Saya anak pertama di rumpun. Kasus ini berat sekali. Orang tua bilang saya harus banyak berdoa, pasti akan ada kesimpulan terbaik, ” kata Alex.

Puluhan orang dijerat akal laba-laba terkait isu Papua

Dalam catatan dua organisasi advokasi HAM, Tapol dan Papuans Behind Bars, setidaknya 57 orang ditangkap dan dijerat pasal makar sudah peristiwa rasial di Surabaya. Kejadian bergulir di enam kota, yaitu Jayapura, Timika, Sorong, Fakfak, Manokwari, dan Jakarta,

Selain kelompok Alex Gobay yang gres saja divonis di Balikpapan, enam orang lainnya sudah lebih zaman divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dijatuhi hukuman penjara delapan hingga sembilan bulan, Ambrosius Mulait, Isay Wenda, Carles Kosay, Diano Tabuni, Arina Elopere, dan Suryanta Ginting khali dari Rutan Mei lalu.

Sementara sepanjang 2019, menurut data Aliansi Demokrasi untuk Papua (AIDP), sebanyak 370 orang ditangkap di berbagai kota di Nusantara atas tuduhan terlibat kelompok separatis.

Adapun, empat mahasiswa USTJ pada 15 Juni semrawut ditangkap di Jayapura saat hendak menyampaikan dukungan terhadap tujuh tapol di Balikpapan. Mereka dilepaskan kepolisian diwajibkan membuat dan meneken penjelasan tertulis.

Satu sebab empat poin pernyataan mereka tersebut, sebagaimana ditunjukkan kuasa hukum pada BBC, tertulis:

S aya berjanji tidak mau melakukan giat di luar program atau kurikulum resmi kampus, tanpa seizin dan rekomendasi pihak kampus, yang dapat menyebabkan pihak kampus merasa keberatan karena terkait institusi/lembaga dan melaporkan kepada pihak kepolisian untuk mengambil langkah berupa tindakan kepolisian yang diperlukan”.

Direktur AIDP, Latifah Anum Siregar, menyebut hampir setiap unjuk mengalami di Papua, termasuk yang berlangsung damai, berakhir dengan penangkapan.

Anum menilai kesibukan kepolisian itu bukan cuma menyekat hak berpendapat, tapi juga buat menakut-nakuti mahasiswa serta aktivis PEDOMAN.

“Kalau melihat catatan sejak 2015, pedemo sering ditangkap. Tidak sampai 24 jam itu dilepas tapi nama dan alamatnya sudah didata, ” ujar Anum.

“Banyak yang diperlakukan seperti itu, terutama tindakan anak muda. Jelas mereka tidak benar-benar bebas, karena polisi menodong data diri mereka secara lengkap. Itu intimidasi, ” ucapnya.

Penilaian itu dibantah Polda Papua.

Juru kata Polda Papua, Kombes Ahmad Mustofa Kamal, mengklaim pihaknya tidak berlebihan dalam menangkap orang-orang yang diduga terlibat atau mengetahui dugaan upaya makar.

Ahmad berceloteh, jika orang-orang yang ditangkap merasakan polisi melanggar ketentuan hukum, mereka semestinya mempersoalkannya ke proses praperadilan.

“Itu bukan ancaman. Penangkapan adalah upaya paksa dan proses hukum. Kami mencari bahan saksi. Ketika ada orang-orang dalam tempat kejadian perkara saat peristiwa terjadi, bisa saja mereka kami amankan. ”

“Setelah pemeriksaan 24 jam dan tak terbukti, kami tentu tidak bisa memaksa untuk menahan mereka, ” kata Ahmad.