Covid-19 dan usulan ‘salat Jumat dua shift atau bergelombang’: Bagaimana ulah MUI dan Dewan Masjid Philippines?

Covid-19 dan usulan 'salat Jumat dua shift atau bergelombang': Bagaimana ulah MUI dan Dewan Masjid Philippines?

Umat Islam di sejumlah wilayah Indonesia mulai menggelar salat Jumat seiring dilonggarkannya pembatasan sosial lalu transisi menuju normal baru. Seperti apa pedoman salat Jumat yg dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Masjid Indonesia?

Majelis Ulama Indonesia (MUI), di dalam fatwanya yang dikeluarkan pada Kamis (04/06) telah mengeluarkan pedoman penyelenggaraan salat Jumat untuk mencegah penularan Covid-19.

Fatwa terkait dikeluarkan setelah dimulainya penerapan kebijakan pelonggaran aktivitas sosial dan transisi menuju normal baru di sejumlah kawasan, di tengah kenyataan yakni wabah itu belum benar-benar hilang.

MUI mengeluarkan fatwa terkait pedoman salat Jumat juga dilatari berbagai pertanyaan dari masyarakat tentang hukum pelaksanaan salat Jumat terkait protokol kesehatan.

Beberapa pertanyaan yang mengemuka, demikian MUI dalam pertimbangan fatwanya, masa lain tentang perenggangan saf dan kaidah pelaksanaan salat Jumat mengenai pengurangan daya tampung.

Dalam fatwanya, MUI menyatakan perenggangan saf saat salat Jumat dibolehkan, karena disadari untuk mencegah penularan wabah covid-19.

Salat Jumat secara bergelombang?

Tentang usulan agar salat Jumat digelar secara bergelombang, MUI menyatakan “pada dasarnya salat Jumat hanya boleh diselenggarakan satu kali di satu masjid dalam satu kawasan”.

Apabila jamaah salat Jumat tidak tertampung karena keharusan jarak, maka salat Jumat “boleh diselenggarakan berbilang” dengan menyelenggarakan salat jumat di tempat lainnya.

Dan apabila ternyata masjid atau tempat lain masih tidak dapat menampung jamaah salat Jumat dan/atau tidak ada tempat lain untuk pelaksanaan salat Jumat, maka sidang Komisi Fatwa MUI berbeda pendapat.

“Pendapat pertama, jamaah boleh menyelenggarakan salat Jumat di masjid / tempat lain yang telah melaksanakan salat Jumat dengan model change, dan pelaksanaa salat Jumat oleh model shift hukumnya sah, ” demikian fatwa MUI.

“Pendapat kedua, jamaah melaksanakan salat zuhur, baik secara sendiri juga berjamaah, dan pelaksanaan salat Jumat dengan model shift hukumnya tidak sah, ” tambah MUI di dalam fatwanya.

Terhadap perbedaan terkait, MUI menyatakan bahwa jamaah meraih memilih salah-satu di antara dua pendapat, “dengan mempertimbangkan keadaan lalu kemaslahatan di wilayah masing-masing. ”

Tetap patuhi protokol Covid-19

Di dalam bagian lain fatwanya, MUI membolehkan jamaah salat Jumat untuk mengenakan masker.

Lebih lanjut MUI merekomendasikan agar jamaah mematuhi protokol kesehatan, misalnya mengenakan masker, wudu dari rumah, membawa sajadah sendiri dan jaga jarak aman.

Masjid juga diminta untuk mendukung vorbeter salat Jumat memperpendek khutbah salat dan memilh bacaan surat al-Quran yang pendek saat salat.

Adapun jamaah yang sakit dianjurkan salat di rumah masing-masing.

Sikap Dewan Masjid Indonesia (DMI) tentang ‘salat Jumat dua shift’

Sebelumnya, Ketua Umum Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jusuf Kalla sudah mengeluarkan surat edaran panduan beribadah di masjid selama pandemi Covid-19, di antaranya mengatur tata cara salat Jumat.

“Kita menganjurkan tuk salat Jumat dua kali, dua shift , ” kata Jusuf Kalla kepada mass media di Jakarta, Selasa (2/06).

Anjuran itu, menurut Kalla, untuk mencegah terjadinya kepadatan jamaah salat Jumat.

Dengan menggunakan cara dua shift atau lebih, menurutnya, akan memangkas jamaah yang membludak saat salat Jumat.

Menurutnya, aturan itu sesuai fatwa MUI DKI tahun 2001 tentang hukum melaksanakan salat jumat dua kali dalam satu tempat karena keterbatasan kapasitas.

Dalam fatwa tersebut, kata Kalla dalam pernyataan tertulisnya, apabila memungkinkan salat jumat hanya dilaksanakan satu kali dalam satu masjid di setiap kota atau desa.

DMI, menurutnya, menyerukan agar pengelola masjid buat mengurangi kapasitas jemaah masjid hingga 44% dan berjarak minimal satu meter.

Panduan kegiatan di rumah ibadah versi Kemenag

Sebelumnya, akhir Mei lalu, Menteri Agama Fachrul Razi mengeluarkan Surat Edaran (SE) No. 15 tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Penduduk Produktif dan Aman Covid-19 pada masa pandemi.

Ia berharap penerapan panduan ini meraih meningkatkan spiritualitas umat beragama dalam menghadapi Covid-19.

“Rumah ibadah harus menjadi contoh terbagus pencegahan persebaran Covid-19, ” katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (30/05).

Pemerintah pun mengatur kegiatan keagamaan tak berdasarkan status zona yang berlaku di suatu daerah. Artinya, pelaksanaan kegiatan keagamaan tetap dibolehkan di pelbagai zona, selama di lingkungan tersebut tidak terdapat kasus Covid-19.

“Meskipun daerah berstatus zona kuning, namun bila di lingkungan rumah ibadah tersebut memiliki kasus penularan Covid-19, maka rumah ibadah dimaksud tidak dibenarkan menyelenggarakan ibadah berjamaah atau kolektif, ” kata Fachrul.

Berdasarkan surat edaran tersebut, rumah ibadah wajib mengantongi Surat Ibadah Aman Covid dari ketua gugus tugas dari tingkat provinsi hingga kecamatan.

“Surat keterangan maka akan dicabut bila dalam perkembangannya timbul kasus penularan di lingkungan rumah ibadah tersebut atau ditemukan ketidaktaatan terhadap protokol yang telah ditetapkan, ” kata Fachrul.

Sejumlah ketentuan yang menjadi protokol kesehatan Covid-19 di rumah ibadah antara lain:

  • Keberadaan petugas untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan
  • Pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area rumah ibadah.
  • Penyediaan fasilitas sabun cuci tangan atau penyanitasi tangan di pintu log in
  • Penyediaan alat pengecek suhu badan di pintu masuk
  • Pengaturan pembatasan jarak oleh tanda khusus minimal satu meter.
  • Penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jemaah dari luar lingkungan rumah ibadah.

Selain itu, surat edaran juga mengatur masyarakat harus sehat jika hendak ikut kegiatan keagamaan secara kolektif.

Termasuk, masyarakat harus yakin rumah ibadah telah mengantongi surat izin, menggunakan masker, mencuci tangan, menghindari kontak fisik seperti bersalaman, dan menjaga jarak minimal satu meter.