Haji dan pandemi Covid-19: Pemerintah Indonesia putuskan ‘tidak memberangkatkan haji tarikh 2020’

Haji dan pandemi Covid-19: Pemerintah Indonesia putuskan 'tidak memberangkatkan haji tarikh 2020'

Pemerintah Indonesia memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji tarikh ini, meski hingga kini belum ada keputusan resmi dari pemerintah Arab Saudi.

Menteri Agama Fachrul Razi membaca keputusan ini diambil karena had kini belum ada resmi lantaran pemerintah Arab Saudi, padahal aliran pertama ibadah haji dari Nusantara diberangkatkan pada 26 Juni kelak.

“Berdasarkan kenyataan tersebut, pemerintah memutuskan untuk tidak memberangkatkan haji pada tahun 2020, ” ujar Fachrul Razi pada keterangan pers, Selasa (02/06).

Keputusan ini disebutnya “pahit dan sulit”, sebab di utama sisi pemerintah telah berusaha secara segala upaya untuk menyiapkan penyelanggaraan haji tahun ini, tapi dalam sisi lain pemerintah bertanggung berat untuk memberikan perlindungan bagi massa dan petugas haji.

Risiko keselamatan dan kemanusiaan menjadi prioritas pertimbangan pemerintahdi periode pandemi ini. Selain itu, ibadah haji berisiko terganggu jika haji diselenggarakan masih dalam situasi bertambahnya kasus Covid-19 di Arab Saudi dan juga di Indonesia

“Keputusan yang pahit itu kita yakini paling tepat dan paling maslahat bagi jemaah & petugas kita semua, ” logat dia.

“Keputusan pembatalan pemberangkatan ibadah haji sudah mencuaikan kajian yang sangat mendalam, sebab pandemi Covid-19 yang melanda dekat seluruh negara di dunia, termasuk di Indonesia dan Arab Saudi, dapat mengancam keselamatan jemaah, ” imbuhnya kemudian.

Dia menjelaskan pandemi Covid-19 dengan sejak awal Maret melanda Nusantara, telah berdampak pada aspek kesibukan, termasuk pelayanan sosial keagamaan dalam bidang penyelanggaraan ibadah haji.

Kementerian Agama kemudian membentuk Pusat Krisis Haji 2020, yang diberi mandat untuk meronce, menyusun dan mengekoordinasikan mitigasi krisis penyelanggaraan haji 2020.

Hingga April, tiga skema penyelanggaraan haji disiapkan, yakni:

1. Haji diselenggarakan secara normal sesuai kuota

2. Haji diselenggarakan dengan penyekatan kuota

3. Penyelenggaraan haji tahun ini dibatalkan

Memasuki bulan Mei, tim fokus mematangkan dua opsi sekadar, yakni tim fokus mematangkan dua opsi: pembatasan kurang lebih 50% kuota dan pembatalan ibadah haji.

Sebab tanggal 26 Juni disepakati pemberangkatan asal haji Indonesia, Fachrul mengungkapkan pihaknya terpaksa “menghitung mundur kecukupan periode pemberangkatan jemaah dengan segala metode dan konsekuensinya”.

“Pihak Arab Saudi tidak kunjung menggelar akses jemaah haji dari negara manapun, akibatnya pemerintah tidak mungkinlagi memiliki cukup waktu untuk melayani persiapan, utamanya dalam pelayanan serta perlindungan jemaah, ” jelasnya.

Apa konsekuensi pembatalan haji?

Gajah Agama Fachrul Razi menjelaskan penghapusan pemberangkatan ibadah haji ini resmi baku semua warga negara Indonesia, tak hanya bagi mereka yang menggunakan kuota haji, baik yang reguler dan khusus, tapi selalu mereka yang menggunakan visa haji undangan dan visa khusus.

“Jadi tahun tersebut tidak ada pemberangkatan haji daripada Indonesia bagi seluruh warga Indonesia, ” tegasnya.

Seiring keluarnya pembatalan ibadah haji, lanjut Fachrul Razi, jemaah haji reguler dan khusus yang sudah melunasi biaya perjalanan haji ataupun BIPI tahun ini, akan menjadi jemaah haji tahun 2021.

“Setoran pelunasan BIPI dengan dibayarkan akan disimpan dan dikelola secara terpisah oleh badan keuangan haji. Nilai manfaatnya akan dikasih oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) kepada jemaah haji memutar lambat 30 hari sebelum pemberangkatan kloter pertama penyelenggarana haji 2021, ” jelasnya.

Tempat menggaris bawahi bahwa nilai kebaikan ini akan diberikan kepada perorangan, karena nilai pelunasan BIPI bertentangan, dengan nilai yang paling lembut sekitar Rp6 juta untuk perhimpunan di Aceh dengan uang membuang Rp25 juta.

Sedangkan yang paling tinggi Rp16juta untuk pemberangkatan dari Makassar.

“Jadi variasinya cukup banyak, oleh sebab itu hamba garis bawahi nilai manfaatnya itu diberikan kembali kepada mereka berdasarkan jumlah pelunasan BIPI yang dia bayarkan, ” ujar Fachrul Razi.

Akan tetapi, setoran pelunasan BIPI itu juga mampu diminta kembali oleh jemaah haji jika memang diperlukan, kata dia.

Berdasar kajian literatur dan data tentang pandemi dalam masa lalu, didapatfakta bahwa penyelenggaraan haji pada masa terjadinya epidemi menular telah mengakibatkan tragedi kemanusiaan dimana puluhan ribu menjadi korban.

Fachrul membaca Arab Saudi pernah menutup ibadah haji pada tahun 1814, 1837 dan 1858 karena wabah epidemi, 1892 karena wabah kolera, 1987 karena wabah meningitis.

“Indonesia juga pernah menangkup karena pertimbangan agresi Belanda di dalam tahun 1946, 1947, dan 1948, ” kata dia.