‘New normal’: Para pengusaha sambut arahan Menkes soal pencegahan Covid-19 di tempat kerja, pakar epidemiologi mempersoalkan

'New normal': Para pengusaha sambut arahan Menkes soal pencegahan Covid-19 di tempat kerja, pakar epidemiologi mempersoalkan

Para pengusaha menyambut protokol lazim baru bagi perkantoran dan pabrik, yang rinciannya akan diumumkan Departemen Kesehatan, Selasa (26/05). Namun metode ini dipertanyakan pakar epidemiologi.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan, dr Terawan Agus Putranto, merilis Kesimpulan Menteri Kesehatan nomor HK. 01. 07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kegiatan Perkantoran dan Industri dalam Menanggung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), melalui Direktur Eksekutif, Mulia Pambudi, menyambut positif panduan kesehatan tersebut guna menghindari keterpurukan ekonomi yang lebih parah.

“Karena itu memang cara ulung di dua sisi, satu memukul Covid sendiri dan kedua masih tetap bisa bekerja produktif, ” kata Agung Pambudi.

Namun, ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono, menilai akan sangat keliru bila panduan Menkes tersebut diterapkan di wilayah yang masih tinggi angka infeksinya, terutama ibu kota Jakarta.

“Kalau kasus segar nya nol dan stabil di dalam satu dan dua minggu, dan yang terinfeksi diisolasi dengan baik, maka DKI boleh melonggarkan, ” katanya.

Jakarta tunggal menyatakan siap menuju transisi wajar baru setelah masa pembatasan sosial skala besar pada 4 Juni mendatang berakhir, bila angka transmisi turun.

Peraturan Negeri nomor 21 Tahun 2020 mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 telah menyatakan bahwa PSBB dilakukan salah satunya dengan meliburkan wadah kerja.

Alasan Kementerian Kesehatan

Akan tetapi, situs resmi Kementerian Kesehatan menyebutkan “dunia kerja tidak mungkin selamanya dikerjakan pembatasan, roda perekonomian harus langgeng berjalan”.

”Untuk itu pasca pemberlakuan PSBB secara kondisi pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung, perlu dilakukan upaya mitigasi dan kesiapan tempat kerja seoptimal mungkin sehingga dapat beradaptasi melalaikan perubahan pola hidup pada situasi Covid-19 atau New Normal, ” kata Menkes Terawan seperti dikutip dalam laman resmi Kemenkes.

Menkes mengatakan dunia daya dan masyakat pekerja memiliki sumbangan besar dalam memutus mata pertalian penularan karena besarnya jumlah populasi pekerja dan besarnya mobilitas, mengikuti interaksi penduduk umumnya yang disebabkan aktivitas bekerja.

”Tempat kerja sebagai lokus interaksi & berkumpulnya orang merupakan faktor risiko yang perlu diantisipasi penularannya, ” katanya di Jakarta, Sabtu (23/05), sebagaimana dimuat dalam laman resmi Kemenkes.

‘Tiadakan sif tiga, jika memungkinkan’

Ada beragam ketentuan dalam panduan dengan dirilis Kementerian Kesehatan.

Pihak manajemen tempat kerja, misalnya, harus menentukan pekerja esensial yang perlu tetap bekerja/datang ke wadah kerja dan pekerja yang bisa melakukan pekerjaan dari rumah

Jika ada pekerja pokok yang harus tetap bekerja selama PSBB berlangsung, harus disediakan cara pengukuran suhu tubuh di kesempatan masuk tempat kerja.

Kemudian, mengatur waktu kerja dengan tidak terlalu panjang atau lembur “yang akan mengakibatkan pekerja kehinaan waktu untuk beristirahat yang mampu menyebabkan penurunan sistem kekebalan/imunitas tubuh”.

Untuk pekerja sif:

  • Jika menguatkan tiadakan sif tiga (waktu kerja yang dimulai pada malam hingga pagi hari)
  • Bagi pekerja sif 3, atur agar yang bekerja terutama pekerja berusia kurang dari 50 tahun.
  • Mewajibkan pekerja menggunakan masker sejak perjalanan dari/ke rumah, dan selama di tempat kerja.
  • Mengatur asupan nutrisi makanan yang diberikan oleh tempat kerja, pilih buah-buahan yang penuh mengandung vitamin C seperti jeruk, jambu, dan sebagainya untuk membangun mempertahankan daya tahan tubuh. Bila memungkinkan pekerja dapat diberikan komplemen vitamin C.

Ketentuan lainnya dalam panduan Kemenkes adalah perusahaan wajib menerapkan physical distancing dengan jarak antar-karyawan selama hidup di lokasi kerja, baik kantor maupun industri, minimal satu meter.

‘Sempit, tidak membentengi jarak di kantor’

Akan tetapi, panduan ini tak menyebutkan bagaimana pengawasan terhadap pengamalan protokol “new normal”.

Seorang pekerja perusahaan preman di Jakarta yang sudah mulai sejak 13 Mei lalu mengaku harus bertemu 30 orang pasar kerjanya dalam ruang kantor yang sempit, tanpa menjaga jarak.

Ia mengatakan cemas terpapar Covid-19.

“Yang hamba khawatirkan penularan, karena walau terbuka jarak, kita tidak pernah terang. Virus yang kita hadapi itu tidak kelihatan, ” kata Dea.

“Saat 100% pekerja masuk, kita tidak bisa menghindar, walau rajin cuci tangan. Mungkin saja penularan itu masih terjadi. Saya pasrah saja, ” tuturnya.

Dampak yang akan terjadi jika para pekerja diwajibkan ke kantor walaupun telah diterapkan aturan jaga jarak dan pakai kedok adalah terjadinya penularan, seperti dengan diceritakan seorang pekerja swasta pada Jakarta bernama Lestari.

“Teman saya kena dari orang tua nya, tapi dia masih kerja, lalu tertular ke yang lain di kantor. Ada lebih dari lima yang kena. Langsung yang kena yang diliburkan, kami masih disuruh masuk, ” katanya.

Lestari mengatakan ketakutan terpapar virus corona lebih mungil dibandingkan kehilangan pekerjaan karena penuh rekan kerjanya yang dipecat.

Selain itu, kantornya kendati pernah digerebek oleh pihak berwenang karena banyak karyawan yang masih bekerja.

“Sampai listrik dimatikan, tapi tetap saja kerja dan tidak ada sanksi.

“Atasan saya suruh pasti masuk karena aturan pemerintah tak jelas dan perusahan juga tidak tahu harus bagaimana. Jadi daripada gaji orang tapi tidak kerja, ya lebih baik suruh kerja saja, ” katanya.

Jakarta menuju transisi normal baru

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengucapkan Jakarta siap menuju transisi normal baru setelah masa pembatasan baik skala besar pada 4 Juni mendatang berakhir, namun dengan utama syarat.

“Bila pada hari-hari ini, penularan di Jakarta menurun, angka kasus baru melandai, reproduction number di Jakarta mampu turun di bawah satu, ” kata Anies

Tetapi, sebaliknya, jika angka meningkat oleh sebab itu ada potensi PSBB diperpanjang.

“Angka meningkat karena kita mulai bebas berpergian, tidak disiplin menggunakan masker, cuci tangan, oleh sebab itu ada potensi kita memperpanjang [PSBB] seakan mengulang metode yang kemarin, ” tambah Anies.

Basic reproduction number (R0) ataupun angka reproduksi dasar, atua pula dikenal sebagai basic reproductive rate adalah ukuran kemampuan virus corona menyebar dari satu kasus nyata.

Contoh, di Jakarta, beberapa waktu lalu sempat memiliki angka R0 3, 5 mematok 4, 5. Artinya, satu kejadian positif bisa menularkan pada 3-5 orang. Kini R0 di Jakarta, menurut Anies berada di sekitar angka satu.

Pelonggaran PSBB di Jakarta ‘ k eliru dan menyeramkan’

Ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono, menghargai tidak tepat jika menggunakan angka reproduksi dasar sebagai tolak ukur melakukan pelonggaran PSBB, seperti mengabulkan orang kembali ke kantor.

Jakarta merupakan episentrum penyebaran virus corona di Nusantara. Berdasarkan data hingga Senin (25/05), terdapat lebih dari 6700 kejadian positif dengan penambahan kurang lebih 100 kasus per hari.

“Kalau R0-nya satu, tapi kasus barunya 100, itu menegangkan. Kasus baru di Jakarta cukup banyak, menyeramkan. Jadi salah menggunakan indikator, ” tambah Yunis.

Yunis juga mengkritisi arahan Menkes yang tidak rinci mengatur tentang kriteria wilayah yang mampu menerapkan panduan tersebut atau tak.

“Pemerintah harus jelas dan tegas dalam menentukan batas-batas kriteria karena tidak tepat kalau itu diterapkan di Jakarta serta wilayah yang kasus barunya sedang banyak, ” katanya.

Selain Jakarta, penambahan kasus mutakhir, Senin (25/05) yang besar selalu terjadi di Jawa Timur mencapai 223 orang, Sumatera Selatan 76 orang, Sulawesi Selatan 23 karakter, dan Jawa Barat 22 orang.

Kantor dibuka itu ‘win-win solution’

Direktur Eksekutif APINDO, Agung Pambudi, mengatakan perusahan tidak akan mungkin mewajibkan semua pegawai hadir dalam waktu dekat.

“Saya rasa hendak berangsur-angsur, tidak bisa langsung 100 persen semua karyawan masuk. Mampu dengan pengaturan sif, bisa kerja dari rumah. Tapi di simpulan tahun dan kondisi Covid redup, itu baru memungkinkan, ” katanya.

Selain itu Istimewa menambahkan, banyak perusahan telah membuat dan memberlakukan protokol kesehatan untuk para pegawainya, mulai dari hukum dasar seperti menggunakan masker, basuh tangan, dan jaga jarak tenggat deklarasi kesehatan.

“Jadi pegawai mengisi deklarasi kesehatan setiap masuk kerja, apakah suhunya panas, batuk, demam.

“Jika tidak maka dianggap tidak melaksanakan tugas dan berpengaruh pada penghargaan kinerja bahkan dikategorikan tidak mendalam kerja, ” kata Agung.

Belum ada data sah berapa jumlah perkantoran hingga kilang yang menghentikan sistem kerja sejak rumah.

Pada 15 Mei lalu, Presiden Joko Widodo juga sudah menyinggung tentang pentingnya kesiapan masyarakat dalam menghadapi barang apa yang disebutnya sebagai “tatatan kesibukan baru”.

“Kebutuhan kita sudah pasti berubah untuk mengatasi risiko wabah ini. Itu keniscayaan, itulah yang oleh banyak karakter disebut sebagai new normal ataupun tatanan kehidupan baru, ” katanya.